https://megapolitan.kompas.com/read/...-itu-tak-benar

Kompas.com - 10/04/2019, 12:33 WIB

KOMPAS.com/NURSITA SARI Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (4/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyesalkan pernyataan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif yang menyebut tidak ada satu pun anggota DPRD DKI yang melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Menurut Prasetio, hingga batas akhir pengumpulan LHKPN di 31 Maret 2019, ada 50 lebih atau setengah dari 106 pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta yang telah menyetorkan LHKPN ke KPK.
“Kalau teman-teman di DPRD DKI butuh waktu untuk penyesuaian mengisi e-LHKPN iya. Tapi kalau dikatakan tidak satupun yang melaporkan itu tidak benar,” ujar Prasetio di DPRD DKI Jakarta, Rabu (10/4/2019).
Praetio mengklaim rekan-rekannya mulai mengurus LHKPN setelah ia berinisiatif mendatangi langsung kantor KPK pada 23 Januari 2019. Setelah itu, Pras juga melayangkan surat ke KPK pada 25 Maret 2019 untuk meminta asistensi KPK.

 
Staf KPK akhirnya datang dua hari kemudian membantu anggota dewan mengisi LHKPN bersama-sama di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Prasetio merasa upaya yang dilakukannya sudah maksimal untuk mendorong anggota DPRD DKI Jakarta mengumpulkan LHKPN. Oleh karena itu, ia menyayangkan imbauan Laode untuk tidak memilih anggota DPRD karena tak mengisi LHKPN.
“Biar warga yang menilai sendiri untuk memilih tanpa pengaruh siapa pun. Benar harus dikatakan benar, jangan dibolak-balik,” ujar dia.
Dikutip dari Tribunnews, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebut hingga lewat batas waktu yang ditentukan pada 31 Maret 2019, tidak ada satupun dari 106 pimpinan dan anggota DPRD yang menyerahkan LHKPN ke KPK. Ia juga mengimbau warga DKI untuk tidak memilih petahana yang tidak melapor kekayaannya selama 2018.

"DKI Jakarta tidak satupun lapor LHKPN. Tolong ditulis itu media, jangan dipilih lagi," kata Laode kepada wartawan, Jumat (5/4/2019).
Adapun berdasarkan situs KPK.go.id di halaman pantau LHKPN, tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN anggota DPRD DKI Jakarta sebesar 63 persen. Ada 64 anggota dewan dari 101 orang yang sudah melaporkan kekayaannya.