Indonesia selalu disebut-sebut sebagai bangsa yang besar dengan potensi yang juga besar. Sayangnya potensi yang besar tersebut tidak tergarap dengan maksimal akibat besarnya tantangan yang dihadapi Indonesia. Maklum, Negara Indonesia dibangun diatas keberagaman yang tentunya tidak mudah untuk mengelolanya. Untuk itu diperlukan kerja keras yang ekstra dari semua kalangan agar Indonesia bisa jauh lebih baik daripada sekarang.

Salah satu upaya agar kondisi Indonesia bisa lebih baik adalah dengan membenahi sistem yang ada, terutama sistem yang berkaitan dengan negara dan pemerintah. Jadi dengan sistem yang lebih ideal, Indonesia bisa meminimalisir berbagai tantangan yang selama ini menghambat perkembangan Indonesia. Berikut adalah beberapa sistem yang harus dibenahi tersebut.

Bentuk negara




Saat ini Indonesia merupakan negara yang berbentuk kesatuan. Dalam negara kesatuan, kekuasaan tertinggi dipegang oleh pemerintah pusat. Sedangkan pemerintah daerah yang berfungsi sebagai delegasi dari pemerintah pusat. Jadi, setiap pemerintah daerah harus tunduk pada aturan hukum yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat.

Kita tahu Indonesia merupakan gabungan dari daerah-daerah yang majemuk dan saling berbeda. Jadi sebenarnya sistem federal lebih cocok untuk Indonesia. Dengan sistem federal, setiap daerah berhak membuat aturan hukum sendiri, asalkan tidak bertentangan dengan hukum negara. Pemerintah pusatpun tidak berhak untuk melakukan intervensi. Dengan demikian tidak perlu lagi yang namanya otonomi daerah. Dengan sistem federal, setiap daerah diberi wewenang seluas-luasnya agar bisa mandiri. Hanya untuk urusan luar negeri saja biasanya ada campur tangan pemerintah pusat.

Ibukota Negara




Jakarta merupakan Ibukota Negara Indonesia. Saat ini kondisi Kota Jakarta sudah benar-benar padat dan sembrawut. Maklum, kota ini menjadi pusat segala-galanya di Indonesia. Diantaranya sebagai pusat pemerintah, keuangan, hiburan dll. Akibat berbagai permasalahan yang dihadapi Kota Jakarta, sering muncul wacana untuk melakukan pemindahan ibukota negara dari Jakarta.

Memang idealnya Indonesia harus memiliki pusat pemerintahan yang terpisah dari pusat bisnis. Jadi, Jakarta tetap menjadi kota bisnis sedangkan pusat pemerintahan atau ibukota negara dipilih kota lain. Kalau pemindahan ibukota negara dianggap terlalu mahal, mungkin kita bisa meniru sistem yang diterapkan di Malaysia. Di Malaysia, Kuala Lumpur tetap menjadi ibukota negara dan pusat bisnis. Namun pusat pemerintahan berada di Luar Kota Kuala Lumpur. Pusat pemerintahan Malaysia berada di Kota Putrajaya. 

Partai Politik




Pada pemilu 2019 terdapat 14 partai politik peserta pemilu. Itu belum seberapa bila dibandingkan pemilu 1999 dimana terdapat 48 partai politik peserta pemilu. Boleh dibilang sejak era reformasi selalu ada banyak partai yang mengikuti pemilu di Indonesia. Harusnya jumlah partai di Indonesia lebih sederhana lagi. Mungkin bisa dua atau 4 partai. Namun yang pasti jangan 1 partai. Kalau sistem 1 partai itu biasanya negara komunis

Itulah beberapa sistem yang ideal diterapkan di Indonesia menurut TS. Bagaimana menurut agan? 

Sumber : Hasil pemikiran TS

Referensi :
https://news.detik.com/kolom/d-38992...em-pemilu-2019
https://www.republika.co.id/berita/s...anakan-federal
https://properti.kompas.com/read/201....dari.malaysia