alexa-tracking
Kategori
Kategori
Pengumuman! Mau dimodalin 25 Juta untuk acara komunitas? Ceritain aja tentang komunitas lo di sini!
Home / FORUM / All / News / Melek Hukum /
[Help] Eigendom Verponding
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5cad1121f0bdb236793bff1f/help-eigendom-verponding

[Help] Eigendom Verponding

Dear agan kaskuser ane tolong di bantu punya maslah tanah warisan,

Jadi begini kronologis mengenai tanah ini :

- Tahun 1924 ada pemilik awal tanah Eigendom Verponding yang di suruh garap para petani, kebanyakan untuk bercocok tanam.
- Tahun 1956 pemilik awal jual tanah ini ke almarhum kakek saya (WNA tiongkok tinggal di indo) Di hadapan notaris, terbit Ajb.
- Tahun 1961 almarhum kakek saya hibahkan ke almarhum papa saya dan 5 saudara kandungnya, terbit Akte Hibah.
- Tahun 1970 kakek meninggal, meninggalkan warisan berupa tanah dan toko obat. Salah satu Saudara kandung almarhum papa yang di tunjuk oleh almarhum kakek untuk mengelola toko obat yang mana surat-surat tanah di simpan di dalam toko obat, ini lah asal mula kesempatan untuk kuasai surat tanah itu.
- Tahun 1970 sd 1980 salah satu saudara kandung papa mencoba daftarkan permohonan hak tanpa sepengetahuan papa saya, tapi ketahuan setelahnya setelah papa meminta bantuan untuk selidiki ke badan pertanahan oleh seorang teman di kejaksaan.
- Tahun 2005 saudara sekandung papa yang pegang surat ini meninggal dunia, berikut dengan surat-surat tanah turut menghilang begitu saja. Sudah di tanya ke keturunannya mengaku tidak tahu surat tanah tersebut.
- Tahun 2008 papa meninggal, sebelum meninggal papa meminta saya untuk teruskan urus tanah itu dengan Bekal Akte Jual Beli dan Akte Hibah.

Kendala saat ini :
1. Saya tidak memegang dokumen/ surat Eigendom Verponding. Belakangan ketahuan di simpan oleh Bpn tapi saya minta Copy tidak di berikan. Gimana solusinya gan?

2. Saya tidak tahu apakah pajak Verponding di bayarkan atau tidak, bahkan NOP PBB aja saya tidak tahu. Cari tahu dimana dan gimana caranya untuk tahu nomor NOP PBB verponding ya gan?

3. Sekarang lokasi sebagian di kuasai oleh para keturunan orang yang dulunya adalah petani dan sebagian lagi di klaim oleh salah satu developer. Menurut pandangan hukum siapa yang berhak atas tanah ini saat ini di tahun 2019 apakah ane selaku ahli waris walupun tidak pegang dokumen lengkap atau mereka yang duduki atas rekomendasi rt,rw,lurah, camat?

4. Se-andainya tanah sekarang di ambil oleh negara, apakah bisa saya klaim kembali di tahun 2019 ini dengan modal surat Ajb dan Akte Hibah? Kartu eigendom ada di bpn saya pernah di kasih lihat sama petugas, hanya kan tidak boleh di copy/ di foto hp. Bukan berarti tidak ada surat ya gan, artinya hanya tidak di pegang di tangan saya.

5. Saya pengen nyariin surat Letter C/ D gitu, cuma di mana ya bisa minta salinan surat Letter ini dan gimana caranya bisa di salin?


Mohon pencerahannya suhu-suhu. Saya pusing nih ngurusin tanah. Terimakasih
Diubah oleh Espkirk
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
Halaman 1 dari 2
2 & 5 agan bisa datang ke kelurahan dan kecamatan untuk cek NOP dan PBB nya serta surat letter C atau status tanah terkait pada saat ini.

1. BPN tidak akan memberikan atas klaim sepihak dan juga untuk menghindari penyalahgunaan dokumen

3&4. alas hak yg digunakan oleh penggarap dan developer apa ? karena untuk tanah, alas hak yang paling kuat adalah sertifikat (meskipun sertifikat masih bisa digugat ke pengadilan dan dapat dibatalkan jika terbukti tidak benar perolehannya).

dalam hukum pertanahan di indonesia ada ketentuan yg dikenal dengan nama " rechtsverwerking yaitu lampaunya waktu menyebabkan orang menjadi kehilangan haknya atas tanah yang semula dimilikinya:

lampau waktunya menurut PP Pendaftaran Tanah adalah "selama selama 20 tahun yang disertai dengan penguasaan fisik secara terus menerus oleh pemohon."
Terimakasih bnyk gan atas pencerahannya, ini realistis dan sangat-sangat membantu. Jd masalah saya sekarang adalah, dulu kakek/ paman2 saya perpanjang atau tidak ya, ini bisa tanya ke siapa ya gan?

Quote:


Balasan post Espkirk
perpanjang garapannya atau apa ?

kalo soal garapan tentu saja keluarga agan dan keluarga penggarap yg lebih tahu. tapi jika ada proses jual beli antara penggarap dengan pihak lain maka akan jadi rumit urusannya.

agan bisa juga cek ke kelurahan dan atau kecamatan yg terkait dengan tanah terkait, dasarnya pihak" yg mengakui tanah tsb apa. informasi ini bisa agan dapatkan dengan mudah atau tidak tergantung dari keterbukaan informasi kelurahan dan atau kecamatan terkait serta kekuatan bukti yg agan miliki (disamping negosiasi dan pendekatan yang agan lakukan).

FYI, untuk tanah hibah yg diberikan kepada 2 atau 3 orang lebih, pengurusannya haruslah atas dasar persetujuan dari semua pihak penerima hibah (kecuali jika masing" penerima hibah sudah menerima akta hibah sesuai hak masing").

btw, AJB dan Akta Hibah yang agan pegang apakah asli atau fotokopi ?


Maksud ane perpanjang HGB yg di lakukan oleh kakek/ paman ane dulu di lakukan atau tidak gitu bs tanya ke siapa ya gan? Paman dulu sebelum meninggal pernah ajukan sendiri tapi g tau itu berhasil apa tidak karena secara diam/.

Ajb & Akte hibah skrg copy, aslinya sudah di ketemukan di archive oleh protokol.

Oh ya gan kalau seandainya ini tanah memang di ambil kembali oleh negara gara2 tidak di perpanjang, bisa di mohon ulang nggak ya dengn modal ajb dan hibah? Soalnya kan minta salinan fisik surat eigendom verponding yang ilang susah minta ampun padahal ada di bpn ane di kasih lihat dan pegang.

Quote:


Balasan post Espkirk
kalo agan tahu nomor akta HGB nya agan bisa cek ke kantor pertanahan.
jika tidak agan cek ke kelurahan dan atau kecamatan setempat, apakah tanahnya masih dalam bentuk eigendom , letter C atau sudah berubah menjadi HGB.

protokol ini siapa gan ?

diambil oleh negara dalam pengertian apa ?
untuk kepentingan umum atau bagaimana ?


Protokol notaris gan.

Di ambil negara karena tidak di perpanjang hgb nya dan hak keluarga menjadi hilang begitu saja mksudnya gan. Di ambil negara dalam pengertian orang lain dapat memohonkan itu jadi milik, sperti di atas tadi di klaim oleh warga dan developer.

Ini bener-bener ilang hak nya ya gan?

Quote:


Gan, kalau masalah serumit ini minta pengadilan menetapkan keluarga ane masih bisa memiliki atau tida bisa ga ya atas dasar surat yang ada. Jadi nanti kan pengadilan tinggal panggil pihak bpn dan sebagainya.
Balasan post Espkirk
Bisa Gan, agan sudah pegang AJB itu berarti sudah beralih Hak.. jadi agan sebagai ahkli waris pengganti bisa menggugat Pihak lain yang menguasai lahan tersebut.

Berarti g usah pegang surat fisik EV nya kuat begitu gan?

Quote:


Balasan post Espkirk
coba agan sampaikan lagi dengan runut cerita dan faktanya.
karena persepsi ane dengan yg agan sampaikan berbeda.

ane kirain atas tanah tsb belum ada HGB nya. karena dalam cerita agan, tidak menyampaikan bahwa proses pemuatan HGB oleh saudara kandung ayah agan (entah paman atau yg lainnya) berhasil atau tidak.

yg lebih rancu lagi, agan bilang perpanjangan HGB oleh kakek/paman. nah disini tambah membingungkan, yg pernah bikin HGB siapa ? kakek agan atau paman agan ?

jika memang sudah pernah ada HGB maka wajar jika eigendom dipegang oleh bpn (termasuk AJB dan akta hibah), serta notaris memegang salinan JB dan akta hibahnya.
karena jika pengurusan HGB disetujui maka AJB dan akta hibah asli akan diambil oleh BPN.

Yang bikin rancu itu setelah berlakunya undang undang pokok agraria (UUPA) 1960 bahwa tanah ex verponding menjadi tanah Hak Guna Bangunan (tanpa di buat sertifikat hgb udah otomatis di bilangnya begitu). Nah kan orang kaya ane yang bukan sekolah hukum juga jdi bingung, lantas kelanjutan hak atas tanah milik keluarga ini gimana setelah ada undang-undang itu. Di akta hibah tahun 1961 juga di tulis HIBAH TANAH HAK GUNA BANGUNAN padahal mah sertifikat HGB belum juga di buat.

Quote:


Balasan post Espkirk

yang tahu kuliah S1 hukum ataupun notaris/ppat pun terkadang gak paham dan paham soal pertanahan gan. emoticon-Big Grin

kalo cerita dan fakta yg disampaikan abu" ya gitu deh, apalagi kalo dibaca cuman sekilas" saja emoticon-Embarrassment emoticon-Peace

boleh lanjut kan gan emoticon-Wink

menurut UUPA maka eigendom otomatis menjadi hak milik, kecuali jika pemegang hak tidak memenuhi syarat seperti yang diatur menurut pasal 21.

jadi sudah benar, dengan status kakek agan WNA Tionghoa, status tanah tsb adalah HGB. namun dengan status WNA, HGB nya hanya dapat dimiliki paling lama selama 1 tahun jika tidak maka haknya akan menjadi hapus.

status hibahnya sendiri adalah

a. jika dihibahkan pada tahun 1961 kepada anak"nya dengan syarat, anak"nya memiliki status WNI maka sudah tepat.

b. jika anak"nya tidak ada yg memiliki status WNI maka seharusnya menurut peraturan, haknya menjadi hapus.

nah, status kewarganegaraan anak"nya sendiri seperti apa ketika menerima hibah ?

kemudian terkait dengan permohonan hak yg diajukan oleh paman agan ini, atas hak apakah ?

perpanjangan atas HGB ataukah perubahan dari HGB menjadi hak milik ?

statusnya permohonannnya sendiri seperti apa ? disetujui atau tidak ?

Makanya puyeng kn gan, hhaha emoticon-Ngakak

Oke lanjut gan.

1. Anak yg mendapatkan hibah statusnya sudah WNI, dan sudah tepat kan ya. Lantas artinya milik itu apa gan, apakah hak milik yang agan sampaikan itu dalam bentuk HGB yg harus di perpanjang per 20th atau hak milik yang bersifat tetap tanpa perpanjang per 20th?

2. Paman mohon hak tanah atas dasar dia adalah salah satu ahli penerima hibah yg juga tercatat di dalam akte hibah tanah hak guna bangunan th 1961 itu. Cuma kan ini diam diam, bahkan almarhum papa aja baru tau setelah si paman meninggal berkat bantuan temannya yg kerja di pengadilan lobby2 bpn akhirnya dapat bukti2 itu.

3. Kalau permohonan dari HGB ke SHM atau Perpanjang HGB g paham juga gan soalnya tulisannya sih ada yang SKPT permohohan hak tanah ada yang permohonan hak tanah, hanya gitu doang tulisannya.

4. Nah sampai detik ini permohonan paman ini berhasil atau tidak teka teki banget ane bolak balik tanya Bpn dengan bawa bukti malah di lempar sana dan kesini tanpa kejelasan, keturunan paman di tanya hanya jawab tidak tahu doang. Cuma blm lama ini ane dapet bukti baru bahwa tahun 1994 ada bukti kalau ada salah satu penggarap tanah ngajuin permohonan hak yang di rekomendasi oleh Lurah setempat dan sudah di cap oleh kecamatan juga dan ada sebagaian tanah yg masih kosong pas ane tanya2 warga katanya milik PT.

5. Jujur ane makin bingung gan, dengan adanya AKTE HIBAH TANAH HAK GUNA BANGUNAN tahun 1961 dari seorang notaris artinya itu apa, apakah akte ini secara hukum tempo dulu setara sertifikat hgb jaman sekarang? Kemudian kenapa BPN bisa pegang itu fisik surat EV?


Mohon tanggapannya lagi ya gan


Quote:


Diubah oleh Espkirk
Balasan post Espkirk
sejak menerima hibah, penguasaan tanahnya oleh siapa gan ? masih oleh kakek agan atau dikuasai oleh anak" nya ?

kemudian setelah kakek agan meninggal, yg menguasai tanah siapa gan ?

atau malahan sejak timbul AJB dan Hibah, keluarga agan belum pernah menguasai secara fisik tanah yg bersangkutan


Menurut penelusuran di lapangan gan :

1. Setelah kakek meninggal di kuasai penerima hibah, hanya saja kan cuma 1 orang yang kuasai surat.

2. Tanah ini sebelum di beli kakek sudah ada petani yang di kasih tinggal dan garap tanah itu. Sampe setelah di beli petani masih disuruh garap tanah itu dan bagi hasil bumi dengan kakek. Kata mami saya sih katanya dulu ada orang kepercayaan yang jagain sekaligus jadi petani disitu suka anter hasil panen kerumah.
#Bahkan di akte jual beli pun di sebutkan bahwasannya tanah itu tidak kosong melainkan di beli beserta apa saja yang tumbuh dan berdiri di atasnya maksudnya bangunan.

3. Setelah meletusnya PKI ternyata kata orang2tua (di lokasi ada yg bilang gitu juga) bahwa banyak orang keturunan chinese yang harta benda tanah di rampas, khusus urusan tanah setelah peristiwa kelam itu merasa pemilik pasti tidak akan balik karena takut jdi main patok aja, kakek dulu juga pulang ke china bbrpa th sebelum meninggal balik ke indo. Saya sih pengennya pemerintah tidak lupa akan hal ini, dimana kami dulu ketakutan, tidak serta merta bicara dudukin tanah apa tidak, malah justru pertanyaan sebaliknya itu yang sekarang klaim beli atau merampas.



Quote:


Diubah oleh Espkirk
Balasan post Espkirk
jadi, sejak 1961 - 1966 lah ya, keluarga agan masih menguasai tanah tersebut, meskipun secara fisik tanahnya digarap oleh orang lain.

antara tahun 1966-1970/1980 an, utk cek status tanahnya, agan bisa lihat di SKPT nya seperti apa. seharusnya disitu terlihat informasi tentang data fisik dan data yuridis yang ada pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah.

dari situ agan bisa lihat pada saat pengajuan kondisi tanah tsb secara yuridis dan fisk seperti apa.

selain itu agan juga bisa cek ke bpn :

1. apakah ada yg mengajukan permohonan hak pada saat prona atau program sporadik dilaksanakan di daerah tsb.

2. apakah sudah ada sertifikat yg timbul atas tanah tersebut

3. status pengajuan hak ke bpn yg dilakukan oleh saudara kandung ayah agan. (sebaiknya diajukan secara tertulis dan mendapatkan jawaban secara tertulis)

sehingga keluarga agan bisa mengajukan keberatan, somasi dan atau gugatan secara perdata.

sehubungan atas akta hibah tersebut belum dipecah, maka jika agan akan mengurus sendiri ataupun diurus oleh advokat atau notaris, sebaiknya agan mendapatkan kuasa dan persetujuan dari penerima hibah dan atau ahli warisnya (jika penerima hibah sudah meninggal).



Agan budiman ane mewakili keluarga yg buta hukum tanah mengucapkan beribu ucapan terimakasih yang teramat dalam atas bimbingan gratis melalui situs forum terbuka ini.

1. Jadi setelah di beli dari tahun 1959 hingga perkiraan 1980 tanah sudah di urus untuk di mohonkan hak (sayangnya paman sendirian) di bilang terlambat sih tidak hanya caranya yg salah.

2. SKPT yang ane pegang hanya ada 1 lembar copy tahun 1979 tidak ada keterangan apa2 selin tulisan yg intinya permohonan hak untuk pribadi almarhum paman.

3. Mengenai bertanya bpn apakah sudah ada sertifikat pengganti, ini susah nya setengah mati gan bukan perkara mudah saya dan keluarga murni orang sipil tidak paham hukum sehingga sudah puluhan kali datang ke bpn bertanya langsung hasilnya hanya lempar sana sini, 2x bersurat tidak ada jawaban spesifik melainkan hanya pemberitahuan undang-undang sama seperti yang kita bicarakn di atas. Sehingga saya ini selalu berfikir “Apakah karena saya orang sipil sehingga menanyakan hak keluarga aja ping pong sana sini” sampe tukang gado-gado depan bpn kemayoran dan satpamnya kenal dengan saya karena sering banget kesitu untuk sekedar bertanya nasib tanah peninggalan kakek.

Ada langkah hukum g ya gan terus terang saya hampir nyerah urusan sama BPN, saya sih kepikiran untuk datang ke pengadilan meminta sidang penetapan hak atas tanah tersebut tanpa menuntut pihak mana mana di awal melainkan hanya mempermudah agar BPN mau berterus terang tentang segala hal yang terkait dengan tanah tersebut nanti ketika bpn mulai jujur apakah semisal di serobot orang lain atau di ambil almarhum paman baru deh mulai tuntut a b c, apakah bisa gan sidang tanpa menuntut siapa siapa melainkan hanya meminta penetapan begitu?

Quote:


coba bantu jawab gan....

- Tahun 1956 pemilik awal jual tanah ini ke almarhum kakek saya (WNA tiongkok tinggal di indo) Di hadapan notaris, terbit Ajb.
= Ane ga paham kekuatan hukumnya AJB agan pada saat ini, karena berdasarkan jual beli alas hak Eigendom Verponding pada tahun 50an, coba agan cari tahu sendiri kekuatan hukumnya, hal ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dari gugatan.
= Kalau agan sudah yakin kuat secara hukum surat2nya, agan masukin gugatan perdata dengan dasar AJB dan surat2 lainya.
= Agan gugat semua pihak2 yang menguasai sebagian tanah agan dan BPN.
= Gugatannya adalah pembatalan semua alas hak pihak-pihak yang menguasai tanah agan, mengosongkannya dan ganti rugi uang terhitung dari awal penempatan pihak2 yang menguasai sampai sekarang.
= Pastikan semua batas-batasnya tanahnya tepat dan pihak2 yang menguasai tidak kelewat satupun.
= Agan harus tahu semua alas hak pihak yang menguasai sebagai dasar gugatan
= Siapin duit yang banyak karena butuh perjuangan cukup panjang hehehe....dari tingkat pengadilan negeri s/d peninjaun kembali (inkrah) sekitar 2 tahunan
= Untuk lawyer fee + operasional fee dari tingkat PN s/d PK standarnya sekitar 500jutaan, succes fee sekitar 25% s/30% dari NJOP total luas tanah....pastinya tergantung dari nego.

Catatan :
Pastikan semua surat2 agan kuat secara hukum, kalo ga percuma agan akan kalah,buang2 waktu, tenaga dan uang lebih baik diikhlaskan aja tuh tanah.
Hati-hati pilih Pengacara, kalo ga agan bakal dikerjain
Setelah ane baca semua kronologisnya percuma juga agan wara wiri kesana-sini, buang2 waktu dan tenaga, ane yakin sampe agan meninggal ga kan beres2 hehehe...sory becanda.
Waduh ngeri kali ya gan. Makanya ane berusaha untuk sharing disini sebelum lebih jauh melangkah, dr banyak sudut pandang ane akan ambil sbg bahan pertimbangan apakah hak masih dapat di peroleh atau tidak. Kalo sekarang kan abu2 banget gan termasuk kekuatan ajb yg agan maksud itu seberapa kuat di masa sekarang.

Quote:


Balasan post Espkirk
mengenai perkara pertanahan, proses untuk penetapan dan penegasan penguasaan dan hak tetap melalui BPN. jika atas tanah terkait ada sengketa antara pemegang hak dan orang lain, maka penyelesaiannya adalah melalui gugatan perdata di pengadilan.

jadi untuk kasus agan ini agan tetap harus menggugat pihak yang dianggap menghambat penguasaan tanah, yang menurut agan merupakah hak keluarga agan.

surat menyurat ke BPN, apakah ada atau tidak ada jawaban, tetap bisa dijadikan bukti di pengadilan.

kelemahan agan dalam perkara ini adalah agan tidak memiliki dokumen" asli dari tanah tersebut dan sudah lama tidak menguasai secara fisik atas tanah tersebut.
bbrp poin penting yg menjadikan posisi agan menjadi kuat adalah :

1. AJB dan Akta hibah asli salinan ada di notaris keluarga agan.

2. keluarga agan pernah mengajukan pengajuan hak (meski hingga sekarang gak jelas hasilnya seperti apa)

berdasarkan cerita agan di post awal, ane berasumsi (karena tidak tahu isi dokumennya seperti apa) :

1. pada waktu akta hibah dibuat, tanah sekaligus dikonversi menjadi akta hak guna bangunan. coba agan cek di akta hibahnya, seharusnya tertulis nomor surat tanah / akta hibahnya.

2. ketika tahun 1994 ada penggarap yg mengajukan permohonan hak, maka ane asumsikan dia tahu kalo tanah tersebut milik orang lain dan ada hgb nya, jadi dia mengajukan hak pada saat hgb nya sudah habis.

3. jika memang benar atas tanah tersebut penguasaannya atas dasar surat keterangan dari kelurahan, maka bisa diasumsikan bahwa atas tanah tersebut belum ada sertifikatnya.

4. sedangkan untuk pt/developer ini yg harus agan pastikan lagi, mereka menguasai tanah tsb atas dasar apa ? sertifikat atau jual beli dengan penggarap/petani/orang lain ? jika susah, paling mudah gugat lewat pengadilan.

dengan asumsi di atas dan post" agan sebelumnya, keluarga agan masih ada peluang untuk memperoleh kembali hak atas tanah tersebut.

namun tentu saja biaya yang akan dikeluarkan akan menjadi sangat besar, selain biaya advokat, namun juga biaya eksekusi atas tanah tsb jika agan menang.

namun jika keluarga agan menang, dan memiliki itikad baik untuk menjual tanah yg dikuasai oleh penggarap dan developer/pt tersebut, maka biaya yg dikeluarkan mungkin akan tercover.

namun akan menjadi repot apabila penggarap dan developer/pt tersebut menguasai tanah atas dasar jual beli dengan paman agan yg menguasai surat" tanah.





Halaman 1 dari 2


GDP Network
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di