- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
KPK Klarifikasi Pernyataan Prabowo soal Data Kebocoran Anggaran
TS
db84x3
KPK Klarifikasi Pernyataan Prabowo soal Data Kebocoran Anggaran
Minggu, 7 April 2019 13:21
KOMPAS.com/Ambaranie Nadia
Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan
Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) Klarifikasi Pernyataan Prabowo soal Data Kebocoran Anggaran
POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa dirinya selalu diejek oleh para elite karena mengatakan kebocoran anggaran negara mencapai Rp 1.000 triliun. Namun tiga hari yang lalu, lanjut
Prabowo , Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menyebut kebocoran anggaran mencapai Rp 2.000 triliun.
Hal itu ia ungkapkan saat berpidato di kampanye rapat akbar di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Minggu (7/4/2019).
Menanggapi itu, Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan, pihaknya tak memiliki kajian khusus yang menyebut kebocoran anggaran mencapai Rp 2.000 triliun.
"Enggak, enggak pernah kita mengkaji itu, Litbang (KPK) enggak pernah mengkaji khusus itu," kata Pahala kepada Kompas.com, Minggu (7/4/2019).
Menurut Pahala, hal itu merupakan hitungan perkiraan penerimaan negara apabila seluruh wajib pajak di Indonesia patuh. Selain itu, kata Pahala, Indonesia seharusnya bisa meningkatkan rasio pajak (tax ratio).
"Itu ngitungnya kira-kira begini, nih, kan ada tax ratio, kan itu diambil dari GDP, nah sekarang kan kita sekitar tax ratio kita 10 persenan. Nah itu diandaikan, kalau kita benar-benar orang bayar pajak patuh semua gitu. Itu pun di negara-negara Skandinavia itu tax ratio bisa 30-40 persen dari GDP," kata dia.
Menurut Pahala, apabila Indonesia seandainya meningkatkan rasio pajaknya seperti negara-negara kawasan Skandinavia, Indonesia bisa mendapat penerimaan pajak lebih maksimal.
"Makanya diandaikan kalau kita bisa seperti negara-negara Skandinavia pasti penerimaan pajak kita bisa 3-4 kali lipat lebih tinggi gitu, karena kan penerimaan pajak kita kan sekitar Rp 1.000 triliun, berarti bisa jadi 4 kali lipat. Itu andai-andai aja, hitungan sederhana, kalau kayak Skandinavia, makanya kita harus bisa sampai Rp 4.000 triliun, gitu loh," katanya.
Pahala memandang rasio pajak Indonesia saat ini memang masih cukup rendah. Dari contoh tadi, ia berharap Indonesia bisa meningkatkan rasio pajaknya.
Meski demikian, KPK belum memiliki kajian seberapa besar rasio pajak Indonesia harus ditingkatkan.
"Jadi cuma mengandai-andaikan aja, kalau kita sama dengan Skandinavia, kan Amerika (Serikat) aja enggak setinggi Skandinavia gitu ya. Nah saya cuma mau bilang yang 10 persen terlalu rendah gitu maksudnya. Tapi berapa yang benarnya enggak pernah kita assest. Berapa pastinya kita belum tahu," papar Pahala.
Kebocoran anggaran
Sebelumnya Prabowo juga mengatakan, jika dihitung selama lima tahun ke depan, maka kebocoran anggaran mencapai Rp 10.000 triliun.
Menurut Prabowo , dengan anggaran sebesar itu, pemerintah dapat membangun ratusan pabrik untuk menyejahterakan rakyat.
"Bayangkan lima tahun lagi yang hilang Rp 10.000 triliun. Bayangkan berapa ratus pabrik yang bisa kita bangun," ujar Ketua Umum Partai Gerindra itu. (Kompas.com)
http://kupang.tribunnews.com/2019/04...coran-anggaran
Mungkin cara ini bisa dipake
Kalau taipannya ikhlas
KOMPAS.com/Ambaranie NadiaDeputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan
Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) Klarifikasi Pernyataan Prabowo soal Data Kebocoran Anggaran
POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa dirinya selalu diejek oleh para elite karena mengatakan kebocoran anggaran negara mencapai Rp 1.000 triliun. Namun tiga hari yang lalu, lanjut
Prabowo , Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menyebut kebocoran anggaran mencapai Rp 2.000 triliun.
Hal itu ia ungkapkan saat berpidato di kampanye rapat akbar di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Minggu (7/4/2019).
Menanggapi itu, Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan, pihaknya tak memiliki kajian khusus yang menyebut kebocoran anggaran mencapai Rp 2.000 triliun.
"Enggak, enggak pernah kita mengkaji itu, Litbang (KPK) enggak pernah mengkaji khusus itu," kata Pahala kepada Kompas.com, Minggu (7/4/2019).
Menurut Pahala, hal itu merupakan hitungan perkiraan penerimaan negara apabila seluruh wajib pajak di Indonesia patuh. Selain itu, kata Pahala, Indonesia seharusnya bisa meningkatkan rasio pajak (tax ratio).
"Itu ngitungnya kira-kira begini, nih, kan ada tax ratio, kan itu diambil dari GDP, nah sekarang kan kita sekitar tax ratio kita 10 persenan. Nah itu diandaikan, kalau kita benar-benar orang bayar pajak patuh semua gitu. Itu pun di negara-negara Skandinavia itu tax ratio bisa 30-40 persen dari GDP," kata dia.
Menurut Pahala, apabila Indonesia seandainya meningkatkan rasio pajaknya seperti negara-negara kawasan Skandinavia, Indonesia bisa mendapat penerimaan pajak lebih maksimal.
"Makanya diandaikan kalau kita bisa seperti negara-negara Skandinavia pasti penerimaan pajak kita bisa 3-4 kali lipat lebih tinggi gitu, karena kan penerimaan pajak kita kan sekitar Rp 1.000 triliun, berarti bisa jadi 4 kali lipat. Itu andai-andai aja, hitungan sederhana, kalau kayak Skandinavia, makanya kita harus bisa sampai Rp 4.000 triliun, gitu loh," katanya.
Pahala memandang rasio pajak Indonesia saat ini memang masih cukup rendah. Dari contoh tadi, ia berharap Indonesia bisa meningkatkan rasio pajaknya.
Meski demikian, KPK belum memiliki kajian seberapa besar rasio pajak Indonesia harus ditingkatkan.
"Jadi cuma mengandai-andaikan aja, kalau kita sama dengan Skandinavia, kan Amerika (Serikat) aja enggak setinggi Skandinavia gitu ya. Nah saya cuma mau bilang yang 10 persen terlalu rendah gitu maksudnya. Tapi berapa yang benarnya enggak pernah kita assest. Berapa pastinya kita belum tahu," papar Pahala.
Kebocoran anggaran
Sebelumnya Prabowo juga mengatakan, jika dihitung selama lima tahun ke depan, maka kebocoran anggaran mencapai Rp 10.000 triliun.
Menurut Prabowo , dengan anggaran sebesar itu, pemerintah dapat membangun ratusan pabrik untuk menyejahterakan rakyat.
"Bayangkan lima tahun lagi yang hilang Rp 10.000 triliun. Bayangkan berapa ratus pabrik yang bisa kita bangun," ujar Ketua Umum Partai Gerindra itu. (Kompas.com)
http://kupang.tribunnews.com/2019/04...coran-anggaran
Mungkin cara ini bisa dipake
Quote:
BPK Temukan Kejanggalan
JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan hal ganjil dan terindikasi merugikan negara dalam kegiatan ekspor komoditas mineral batubara (minerba) di empat negara, yakni India, Cina, Korea Selatan dan Jepang.
Anggota IV BPK Rizal Djalil dalam keterangannya menyebut, ditemukan perbedaan data jumlah komoditas minerba yang diekspor dengan jumlah yang diterima di negara tujuan.
"Data kami menunjukan adanya perbedaan. Ya, cukup signifikan. Ada distorsi, ada dispute, antara barang yang dikirimkan dari Indonesia, dari pelabuhan kita dan pelabuhan penerima," paparnya usai menghadiri seminar yang mengusung tema "Prospek Penerimaan Negara dari Mineral, Batubara, dan Migas di Tahun Politik" di Kampus UI Depok, kemarin (1/4).
Rizal merinci, ekspor minerba Indonesia ke India tercatat sejumlah 174,6 juta ton. Namun, data impor minerba India dari India tercatat 197,3 juta ton sehingga terdapat selisih 22,7 juta ton. "Yang jelas di sini ada gap ya. Lumayan besar. Ada 22 juta ton ini artinya pemasukan negara sangat besar yang tidak masuk," ungkapnya.
Hal serupa juga terjadi ke Korea Selatan di mana ekspor Indonesia tercatat 62,1 juta ton tetapi jumlah impor negeri ginseng dari tanah air justru tercatat 78,7 juta ton sehingga terdapat selisih 16,6 juta ton.
Demikian pula yang terjadi di Jepang di mana terdapat selisih 7,8 juta saat Indonesia mengekspor 53,1 juta ton sementara jumlah yang diterima sebanyak 60,9 juta ton. Sementara di Cina, jumlah ekspor Indonesia sebesar 80,8 juta ton sedangkan yang diterima tercatat 72,9 juta ton.
"Kalau data ini menedekati kebenaran, tentu ini bukan hanya persoalan Kementerian ESDM, ini persoalan kita semua. Saya juga mungkin harus berkoordinasi dengan teman-teman di Kementerian Keuangan, Bea Cukai dan lainnya," timplanya.
Rizal mengaku telah melakukan pemeriksaan baik di dalam dan di luar negeri untuk mengungkap kejadian tersebut. Namun, hingga saat ini perusahaan-perusahaan yang terlibat masih belum mau membayar. "Kami ke luar negeri ke perusahaan penerima, mereka tidak pernah mau bayar. Padahal hampir semua perusahaan itu ada di bursa," katanya.
Ia pun mengaku telah meminta perusahaan-perusahaan itu untuk melunasi kekurangan pembayaran atas kelebihan volume komoditas yang diimpor. Pasalnya, Rizal mengaku akan mengancam membeberkan nama mereka kepada publik atas masalah tersebut. "Jadi negara dirugikan dengan cara seperti ini. Ini persoalan kita semua. Kita akan selesaikan pelan-pelan tanpa timbulkan keributan," katanya.
Nah, merespons hal tersebut, Direktur Jenderal Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot mengatakan, saat ini tengah menjalin kerja sama lintas instansi untuk menyusun satu data. "Ya sudah saya terima informasi itu. Ini ada perbedaan data, kita sedang kerja sama BPS, Bea Cukai dan (Kementerian) Perdagangan akan membuat satu data," terang Bambang Gatot. (ful/fin/wan)
https://radartegal.com/berita-nasion...lan.29299.html
JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan hal ganjil dan terindikasi merugikan negara dalam kegiatan ekspor komoditas mineral batubara (minerba) di empat negara, yakni India, Cina, Korea Selatan dan Jepang.
Anggota IV BPK Rizal Djalil dalam keterangannya menyebut, ditemukan perbedaan data jumlah komoditas minerba yang diekspor dengan jumlah yang diterima di negara tujuan.
"Data kami menunjukan adanya perbedaan. Ya, cukup signifikan. Ada distorsi, ada dispute, antara barang yang dikirimkan dari Indonesia, dari pelabuhan kita dan pelabuhan penerima," paparnya usai menghadiri seminar yang mengusung tema "Prospek Penerimaan Negara dari Mineral, Batubara, dan Migas di Tahun Politik" di Kampus UI Depok, kemarin (1/4).
Rizal merinci, ekspor minerba Indonesia ke India tercatat sejumlah 174,6 juta ton. Namun, data impor minerba India dari India tercatat 197,3 juta ton sehingga terdapat selisih 22,7 juta ton. "Yang jelas di sini ada gap ya. Lumayan besar. Ada 22 juta ton ini artinya pemasukan negara sangat besar yang tidak masuk," ungkapnya.
Hal serupa juga terjadi ke Korea Selatan di mana ekspor Indonesia tercatat 62,1 juta ton tetapi jumlah impor negeri ginseng dari tanah air justru tercatat 78,7 juta ton sehingga terdapat selisih 16,6 juta ton.
Demikian pula yang terjadi di Jepang di mana terdapat selisih 7,8 juta saat Indonesia mengekspor 53,1 juta ton sementara jumlah yang diterima sebanyak 60,9 juta ton. Sementara di Cina, jumlah ekspor Indonesia sebesar 80,8 juta ton sedangkan yang diterima tercatat 72,9 juta ton.
"Kalau data ini menedekati kebenaran, tentu ini bukan hanya persoalan Kementerian ESDM, ini persoalan kita semua. Saya juga mungkin harus berkoordinasi dengan teman-teman di Kementerian Keuangan, Bea Cukai dan lainnya," timplanya.
Rizal mengaku telah melakukan pemeriksaan baik di dalam dan di luar negeri untuk mengungkap kejadian tersebut. Namun, hingga saat ini perusahaan-perusahaan yang terlibat masih belum mau membayar. "Kami ke luar negeri ke perusahaan penerima, mereka tidak pernah mau bayar. Padahal hampir semua perusahaan itu ada di bursa," katanya.
Ia pun mengaku telah meminta perusahaan-perusahaan itu untuk melunasi kekurangan pembayaran atas kelebihan volume komoditas yang diimpor. Pasalnya, Rizal mengaku akan mengancam membeberkan nama mereka kepada publik atas masalah tersebut. "Jadi negara dirugikan dengan cara seperti ini. Ini persoalan kita semua. Kita akan selesaikan pelan-pelan tanpa timbulkan keributan," katanya.
Nah, merespons hal tersebut, Direktur Jenderal Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot mengatakan, saat ini tengah menjalin kerja sama lintas instansi untuk menyusun satu data. "Ya sudah saya terima informasi itu. Ini ada perbedaan data, kita sedang kerja sama BPS, Bea Cukai dan (Kementerian) Perdagangan akan membuat satu data," terang Bambang Gatot. (ful/fin/wan)
https://radartegal.com/berita-nasion...lan.29299.html
Kalau taipannya ikhlas
Diubah oleh db84x3 07-04-2019 07:39
0
1K
3
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan