- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Karena Sering Membolos, Kinerja Rendah, DPRD DKI Jakarta Perlu Absensi Online
TS
goahraesa
Karena Sering Membolos, Kinerja Rendah, DPRD DKI Jakarta Perlu Absensi Online
https://www.indopos.co.id/read/2019/...absensi-online
23 menit yang lalu
[url=[removed]window.open('http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.indopos.co.id/read/2019/04/04/170455/karena-sering-membolos-kinerja-rendah-dprd-dki-jakarta-perlu-absensi-online', 'share facebook',] [/url]
Ilustrasi FotoINDOPOS.CO.ID- Kinerja DPRD DKI Jakarta dinilai menurun. Penyebabnya disebut-sebut karena mereka sibuk berkampanye. Karena, tidak dipungkiri, para anggota dewan, adalah juga calon anggota legislatif, yang kembali maju dalam pesta demokrasi berstatus petahana.
Menanggapi hal ini, pengamat perkotaan Azas Tigor Nainggolan, mengatakan, kinerja anggota dewan di DKI Jakarta selama ini tidak terpantau maksimal. Karena cara-cara absensi yang digunakan masih manual. Padahal, jika mau benar-benar membuat disiplin para wakil rakyat caranya sangat mudah, yakni melalui absensi online.
”Absensi online bagi para anggota DPRD DKI Jakarta harus ada. Karena untuk mengukur kinerja anggota DPRD DKI. Kinerja wakil rakyat dinilai tidak memuaskan. Banyak usulan dari masyarakat sudah lama, tapi jarang digubris oleh anggota dewan,” ujar Tigor, Rabu (3/4/2019).
Dijelaskan Tigor, jabatan para anggota DPRD DKI Jakarta tinggal hitungan hari lagi. Namun hampir lima tahun menjabat, tidak terlihat kinerja memuaskan. Buktinya, dari 45 rancangan peraturan daerah (raperda) yang direncanakan tuntas tahun lalu. Hanya 11 raperda yang disahkan menjadi peraturan daerah. Diduga hal tersebut karena jarangnya anggota dewan yang hadir di tempat kerja ataupun dalam rapat-rapat rutin.
Terlebih absensi kehadiran para dewan tidak dipublikasikan secara umum. Sehingga masyarakat tak bisa mengontrol kinerja wakil rakyat. ”Semua yang berkaitan dengan kepentingan publik seharusnya bisa diakses, enggak ada alasan untuk dibatasi,” tegasnya.
Tigor mengusulkan, agar absensi kehadiran anggota dewan ini dibuat online dan dapat dipantau oleh masyarakat. Apalagi, para legislator di Kebon Sirih merupakan para perwakilan dari suara masyarakat di ibu kota. Sehingga kinerjanya turut memengaruhi perkembangan Provinsi DKI Jakarta. ”Rajin enggak nih orang, apalagi yang besok bakal maju nyaleg lagi, biar bisa diukur,” tutur Tigor.
Anggota DPRD DKI Jakarta Syarif menanggapi positif usulan absensi online tersebut. Menurutnya, tidak ada masalah penerapan absensi online, karena dirinya selama ini selalu rajin datang ke kantor. ”Kami pikir absensi online baik. Apalagi saat ini memang jamannya serba online. Tidak ada masalah bagi kami,” kata Syarif.
Sementara itu, Sekretaris Dewan DPRD DKI Jakarta M Yuliadi mengaku akan menampung usulan masyarakat tersebut. Untuk selanjutnya akan disampaikan kepada pimpinan dan anggota dewan. ”Kalau memang memungkinkan, tentu dapat saja diterapkan,” jelasnya.
Sebelumnya, Koordinator Investigasi Center for Budget Analisys (ICBA) Jajang Nurjaman menilai, kinerja para wakil rakyat di Kebon Sirih belum maksimal, terutama terkait legislasi. ”Seharusnya tidak ada alasan bagi DPRD DKI Jakarta untuk tidak produktif, khususnya dalam hal legislasi. Karena anggota dewan di kebon sirih ini sudah diguyur duit ratusan miliar untuk meningkatkan kinerjanya,” tegas dia kepada wartawan, Senin (1/4/2019).
Di saat kinerja legislasi menurun, sambung Jajang, justru di sisi lain ada peningkatan anggaran untuk kegiatan yang kurang produktif. ”Misalnya dana kunjungan kerja yang mencapi Rp 126 miliar di tahun 2018 meningkat tajam dibandingkan 2017 yang hanya Rp 100,13 miliar. Belum lagi dana khusus untuk pembuatan Raperda yang mencapai Rp 6,4 miliar,” ungkap dia.
”Namun kenyataannya, guyuran duit ratusan miliar ini sama sekali tidak ada efeknya bagi anggota dewan DKI. Mereka masih luar biasa malasnya sampai-sampai dari target 45 Program legislasi daerah (Prolegda) 2018 hanya empat saja yang disahkan menjadi Peraturan daerah (Perda), ini benar-benar tidak masuk akal,” sindir Jajang.
Menurut dia, buruknya kinerja anggota dewan DKI harus menjadi catatan penting buat Gubernur Anies Baswedan. ”Di tahun anggaran 2019 sebaiknya pangkas saja anggaran untuk pejabat Kebon Sirih ini. Percuma kan, tiap minggu ada kunjungan kerja tapi hasilnya nol,” tukas Jajang. (wok)
0
1.2K
8
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan