Covesia - Masyarakat di Kenagarian Ampalu, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota dihebohkan dengan pernyataan Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan terkait rencana bantuan bedah rumah senilai Rp 17.5 juta. Bantuan ini disebut-sebut warga dari anggota dewan partai Gerindra. Namun Wabup menilai anggota dewan ini mencoba untuk nangkring pada Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang sedang dijalankan oleh Kementerian PU. Sedangkan Kabupaten Limapuluh Kota tidak kebagian program tersebut dari pemerintah pusat.

Untuk dewan yang duduk di DPR RI, masyarakat menyebut nama Ade Rizki Pratama. Sedangkan yang duduk di DPRD Provinsi, Supardi dan yang duduk di DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Virmadona. Nama ketiga anggota dewan dari partai Gerindra ini sekarang santer terdengar ditengah masyarakat.

"Ini janji dari Ade Rizki. Tapi yang yang mengurus ke sini orang-orang dari Supardi dan Virmadoni," kata Wendri, Wali Jorong Padang Mangunai, Kenagarian Ampalu kepada Covesia.com, Selasa (02/04/2019).

Wendri menyebutkan usai mendapat pemahaman dari Wabup Limapuluh Kota soal masyarakat yang dijanjikan bedah rumah oleh ketiga anggota dewan yang ikut nyaleg pada pemilu 2019 langsung tertegun. Mereka baru menyadari telah menelan pil pahit janji bedah rumah ini. Bahkan 2 dari 7 warga yang dijanjikan di jorong Padang Mangunai telah membongkar rumahnya.

"Sekarang sudah terang dan kami sungguh kecewa. Ternyata ini janji palsu. Jadi kami tidak usah lagi menunggu janji bedah rumah ini lagi. Walaupun 2 warga kami sudah membongkar rumahnya sendiri karena janji ini," kata Wendri.

Sementara itu Walinagari Ampalu, Asrizal berencana menyurati Bupati Limapuluh Kota perihal ada caleg incumbent yang menjanjikan bedah rumah. Karena sampai sekarang tidak ada realisasi lanjutan dan sudah ada dua warga membongkar rumahnya sendiri, ia berharap Bupati bisa mencarikan solusi.

"Rencana saya surati Bupati perihal ini. Agar beliau tahu kondisi di lapangan yang real. Semoga ada solusi nantinya," kata Asrizal.

Namun, Asrizal menyayangkan tindakan warganya yang terlalu cepat membongkar rumahnya sendiri sebelum bantuan datang.

"Kalau ada orang yang mengurus program bedah rumah ini memang ada yang datang ke Kantor Walinagari. Tapi untuk instruksi membongkar rumah tidak ada," jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan meradang setelah mendapatkan laporan adanya masyarakat yang membongkar rumahnya sendiri karena mendapat janji bedah rumah dari Caleg Incumbent. Janji ini ditenggarai program RTLH kementerian PU yang sekarang sedang berlangsung secara nasional. Pasalnya, bantuan yang akan diterima berjumlah Rp 17.5 juta dan skenario pengurusannya persis sama.

"Ini namanya mencoba nangkring di program pemerintah. Tapi Limapuluh Kota tidak ada program ini dan sekarang janji sudah diberikan kemasyarakat. Ditambah lagi, ada dua warga yang sudah membongkar rumahnya sendiri. Kalau sudah seperti ini, siapa yang bertanggung jawab?" jelas Wabup.

Sementara itu covesia.com telah berupaya untuk mengkonfirmasikan kepada Ade Rizki, Supardi, dan Virmadoni tersebut, namun belum berhasil. Saat ini tim redaksi akan mengupayakan untuk melakukan konfirmasi ulang.


https://covesia.com/news/baca/72517/...su-anggota-dpr