Pada Mei 2017, “Deklarasi Humanitarian Islam” diresmikan saat NU menjadi tuan rumah KTT Internasional Islam Moderat (ISOMIL). Deklarasi ini berpendapat bahwa ada unsur-unsur di dalam Islam klasik yang bermasalah dan perlu diubah. Ketua Ansor Yaqut Qoumas menyatakan, “Klaim bahwa tindakan al-Qaeda, ISIS, Boko Haram, dan kelompok-kelompok lain tidak ada hubungannya dengan Islam adalah klaim yang salah dan kontraproduktif.” Deklarasi ini menggambarkan salah satu upaya untuk melawan ekstremisme, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia.

Antara tanggal 8 Mei dan 14 Mei 2018, Indonesia dilanda gelombang serangan teroris ISIS, termasuk pengeboman yang dilakukan oleh sebuah keluarga—ayah, ibu, dan anak-anak. Sasaran utamanya adalah gereja dan kantor polisi, termasuk Mako Brimob Depok (yang juga merupakan tempat Ahok dipenjara karena tuduhan penistaan agama). Dalam gelombang serangan itu, 13 teroris dan 14 lainnya tewas, dan lebih dari 40 orang terluka.

Pasukan anti-teror Indonesia langsung merespons. Mereka menangkap beberapa tersangka, dan pada 31 Mei, dalam serangkaian penggerebekan, pasukan anti-teror tersebut menangkap 41 tersangka teror dan membunuh 4 lainnya.

Penggerebekan ini terjadi kurang dari seminggu setelah pengesahan undang-undang anti-terorisme pada 25 Mei 2018, yang mengkriminalisasi serangan teror di luar negeri dan memungkinkan penahanan tersangka lebih lama. RUU itu telah mendekam di parlemen selama dua tahun di tengah kontroversi tentang definisi terorisme, tetapi gelombang serangan bunuh diri yang mematikan ini meyakinkan para pembuat undang-undang bahwa RUU itu harus disahkan.

Tetapi peristiwa yang jauh lebih penting mungkin menandakan perubahan yang lebih luas tentang bagaimana pendekatan Indonesia dalam upayanya untuk memerangi ekstremisme.

Pada 31 Mei 2018, Presiden Indonesia Joko Widodo mengangkat Kyai Haji Yahya Cholil Staquf sebagai anggota Dewan Penasihat Presiden. Yahya—yang berasal dari salah satu keluarga Muslim paling terkemuka di Indonesia—merupakan Sekretaris Jenderal Dewan Tertinggi Nahdlatul Ulama (NU), dan kepala Gerakan Pemuda Ansor (sayap pemuda NU), yang memiliki sekitar 5 juta anggota. Dia juga salah satu reformis paling tegas dan vokal di dunia Muslim.

NU telah lama terlibat dalam pertempuran ideologis dengan ekstremisme Islam. Pada bulan Mei 2017, Ansor mengumpulkan lebih dari 300 cendekiawan agama internasional untuk mempertimbangkan “prinsip hukum Islam klasik yang sudah usang”, yang menyerukan “konflik abadi dengan mereka yang tidak memeluk atau tunduk pada Islam.” Pertemuan ini mengeluarkan “Deklarasi Humanitarian Islam,” yang diresmikan pada tanggal 16 Mei 2016, saat NU menjadi tuan rumah KTT Internasional Islam Moderat (ISOMIL).

“Deklarasi Humanitarian Islam” jauh lebih kritis dari deklarasi yang telah dikeluarkan oleh Timur Tengah. Deklarasi ini berpendapat bahwa ada unsur-unsur di dalam Islam klasik yang bermasalah dan perlu diubah. Pada konferensi pers setelah pengumuman Deklarasi tersebut, Ketua Ansor, Yaqut Qoumas, menyatakan, “Klaim bahwa tindakan al-Qaeda, ISIS, Boko Haram, dan kelompok-kelompok lain semacam itu tidak ada hubungannya dengan Islam, atau hanya mewakili penyimpangan dari ajaran Islam, adalah klaim yang salah dan kontraproduktif. Kelompok-kelompok itu, pada kenyataannya, adalah hasil perkembangan dari Wahhabisme dan aliran fundamentalis Islam Sunni lainnya.”

Yahya menekankan kembali tema-tema ini dan mengungkapkannya dengan cara yang bahkan lebih radikal dalam pidato pada 18 Juli 2017, di hadapan Dewan Partai Kerja Terorisme Uni Eropa, di mana banyak di antara anggotanya akan menuduhnya Islamofobia jika bukan Yahya yang berbicara. Dia menekankan:

“Politisi Barat harus berhenti berpura-pura bahwa ekstremisme dan terorisme tidak ada hubungannya dengan Islam. Ada hubungan yang jelas antara fundamentalisme, terorisme, dan asumsi dasar ortodoksi Islam.Selama kita tidak memiliki konsensus mengenai masalah ini, kita tidak bisa mendapatkan kemenangan atas kekerasan fundamentalis dalam Islam.”

“Dalam tradisi klasik, hubungan antara Muslim dan non-Muslim dianggap sebagai salah satu dari segregasi dan permusuhan.”

“Mengapa—tidak peduli berapa banyak (teroris) yang kita bunuh atau kita penjarakan—anggota baru selalu datang untuk bergabung dengan mereka? Inilah faktanya: masalahnya ada di dalam Islam itu sendiri. Doktrin, tujuan, dan strategi jihadis dapat dengan mudah dilacak ke elemen-elemen spesifik dari Islam yang ortodoks dan otoritatif, dan praktik historisnya, termasuk bagian-bagian dari fiqih—hukum Islam klasik atau syariah—yang memerintahkan supremasi Islam.”

Walaupun saat itu NU secara keseluruhan belum mendukung “Deklarasi Humanitarian Islam,” namun Yahya mengatakan kepada saya bahwa saat mereka membahas itu, dia hanya mendapat sedikit kritik atas pernyataannya. Argumen yang dia dan Ansor buat memang radikal, namun penting dalam pertempuran melawan ekstremisme. Dan mereka semakin mendapat perhatian di Indonesia dan di dunia.

Pada 17 Mei 2018, Yahya bertemu dengan Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence, untuk kedua kalinya. Dan fakta bahwa Presiden Indonesia Jokowi sekarang telah menunjuknya sebagai Dewan Penasihatnya merupakan sinyal kuat tentang sikap Jokowi sendiri.

  Deklarasi ini berpendapat bahwa ada unsur-unsur di dalam Islam klasik yang bermasalah dan perlu diubah

Dan fakta bahwa Presiden Indonesia Jokowi sekarang telah menunjuknya sebagai Dewan Penasihatnya merupakan sinyal kuat tentang sikap Jokowi sendiri.

note:
jangan pernah peduli pada akun klon nasbung yang mengajak ngajak golput
karena mereka sadar
PENGKHIANAT NEGARA dan pendukung KHILAFUCK di negara ini sangat sedikit
maka untuk memenangkan pertarungan ini
mereka akan menyamar dan ajak golput