Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Moeldoko mengapresiasi penampilan calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) dalam debat edisi keempat Pilpres 2019. Debat diketahui mengangkat tema seputar ideologi, pertahanan dan keamanan, pemerintahan, serta hubungan internasional.

Moeldoko menyebut Jokowi menyampaikan sejumlah strategi dalam menghadapi tantangan ke depan yang berkaitan dengan tema debat. Menurut Moeldoko, apa yang disampaikan Jokowi dalam debat bukan sekadar retorika belaka.

"Itu yang poin sangat penting. Karena kita semua tahu masalah bangsa tetapi bagaimana solusinya itu yang poin pertama," ujar Moeldoko usai debat di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (30/3) malam.


Mantan Panglima TNI itu menyatakan bahwa mengelola negara diperlukan pengalaman. Dengan pengalaman yang sudah dimiliki oleh Jokowi, menurut Moeldoko, mantan wali kota Solo itu bisa menjelaskan langkah-langkah strategis dalam menangani sejumlah persoalan.

"Betapa tadi Pak Jokowi bisa menyampaikan langkah-langkah strategis dalam menangani persoalan, itu sangat jelas," tuturnya.

Lihat juga: Titiek Soeharto: Saya Puas Jawaban daripada Pak Prabowo

Moeldoko sedikit menyinggung soal masalah pertahanan yang dibahas cukup sengit oleh kedua kandidat. Pensiunan jenderal bintang empat itu mendukung penjelasan Jokowi yang berbicara dalam lingkup makro atau secara luas.

Moeldoko mengatakan dengan posisi Jokowi sebagai panglima tertinggi di republik ini, ia tak perlu berbicara terlalu teknis. Menurutnya, persoalan teknis nantinya Panglima TNI maupun para kepala staf masing-masing matra yang akan berbicara.

"Bagaimana pandangan seorang pemimpin tertinggi itu melihat cakrawala tentang bagaimana kedaulatan harus dipertahankan. Sangat jelas ya, jadi tidak lagi berbicara teknikal, itu urusan panglima dan kepala staf angkatan," kata Moeldoko.

Secara keseluruhan, Moeldoko berpendapat Jokowi yang menyampaikan sejumlah strategi telah memberikan solusi-solusi mengatasi masalah bangsa. Ia menekankan harus ada solusi yang ditawarkan bukan hanya sebuah retorika.

Lihat juga: Luhut Sebut Menaikkan Anggaran Pertahanan Butuh Kecermatan

Jokowi pada debat tadi malam menyatakan pemerintah telah gelar pasukan di empat titik wilayah, yakni Natuna, Morotai, Saumlaki, dan Biak. Jokowi berharap dengan keberadaan pasukan di titik tersebut wilayah terluar Indonesia bisa terjaga.

Selain penempatan pasukan di empat wilayah itu, menurut Jokowi pihaknya juga telah memasang 19 radar udara yang terkoneksi.

Namun, pernyataan Jokowi itu mendapat kritik dari Prabowo. Ketua Umum Partai Gerindra itu menilai kekuatan pertahanan Indonesia terbilang lemah. Menurut Prabowo, rapuhnya pertahanan RI karena minimnya anggaran yang dikucurkan.

Namun, usai debat, Prabowo tak mau menjawab pasti ketika ditanya berapa anggaran yang tepat untuk memperkuat pertahanan Indonesia. Saat ditanya berapa besaran anggaran yang diberikan untuk memperkuat pertahanan, Prabowo justru tak mau menjawab.

"Pilih gua jadi presiden dulu," lanjut Prabowo ketika sejumlah awak media kembali bertanya soal besaran anggaran yang nantinya akan ia siapkan jika jadi presiden.

https://m.cnnindonesia.com/nasional/...bukan-retorika


Gagasan Hankam Prabowo Dinilai Lemah

Pengamat Pertahanan dari Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, Muradi, mengaku kecewa dengan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto karena tidak menampilkan gagasan terkait pertahanan dan keamanan.

Meskipun sangat menekankan pada anggaran pertahanan yang tidak dipenuhi Jokowi selama ini, namun Prabowo juga tidak menyampaikan gagasannya terkait variabel pertahanan dan kemanan lainnya.

"Prabowo lebih kepada conventional approach warfare jadi, masih mengedepankan pola-pola lama sementara dalam konteks penguatan pertahanan ada banyak yang harus di-highligt, yakni kebijakan, SDM terkait personnel warfare, alutsista (alat utama sistem persenjataan), dan anggaran. Ada empat hal," ujar Muradi di Jakarta, Sabtu (30/3/2019).

Baca Juga: Prabowo: Freeport Untung 81%, yang 51% Itu Etok-Etok

Sementara Jokowi, lanjut Muradi, memang tidak bicara secara eksplisit mengenai kebijakan politik pertahanan tetapi menyinggung kebijakan politik pertahanan yang selama ini dilakukan di antaranya, membangun detasemen baru, batalion, radar darat, dan udara.

"Kalau dari Jokowi sudah kelihatan, program pengembangan di Natuna. Lalu sejumlah detasemen dan batalion di beberapa tempat, Sorong, Gowa, dan daerah lain. Itu kelihatan," ucapnya.

Muradi mengaku bahwa selama ini ia menunggu gagasan baru dari Prabowo terkait dengan hankam karena ini tema yang cukup dikuasai oleh Prabowo. Tapi sayangnya, Prabowo lebih banyak membicarakan soal apa yang selama ini ia alami sebagai tentara dan bukan apa yang akan ia lakukan jika menjadi presiden. Sementara soal proxy war, tidak ada gagasan soal itu yang disampaikan oleh Prabowo.

"Saya menunggu apa yang akan dilakukan pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo terjebak pada romantisme," imbuhnya.

Baca Juga: Santai Pak Prabowo, Saya Dituduh PKI Biasa-Biasa Saja, Kata Jokowi

Menurut Muradi, memang anggaran pertahanan itu mengunci semuanya. Tapi, kalau dari empat variabel pertahanan itu jika salah satunya tidak ada maka tidak bisa maksimal. Terkait ideologi, kata Muradi, meskipun keduanya melakukan indoktrinasi, tapi kedua capres punya metodologi dan pendekatan yang berbeda.

"Prabowo lebih kepada model indoktrinasi yang pernah dilakukan era Orba. Sedangkan Jokowi ingin model kekinian dengan back bone-nya ada pada BPIP," paparnya.