Quote:
Menjadikan sebuah negara yang bebas dari korupsi memang bukanlah perkara mudah. Bukan hanya tugas aparat hukum, para pejabat dari level legislatif, yudikatif sampai eksekutif, namun juga seluruh aspek bernegara termasuk rakyat di dalamnya. Semua bertanggung jawab membantu mengawasi dan mencegah praktek-praktek korupsi, suap menyuap juga gratifikasi.
Negara Indonesia adalah negara demokrasi. Pemimpin negaranya adalah presiden, dipilih oleh rakyat melalui hak pilih. Setiap 5 tahun sekali diadakan pesta demokrasi dimana rakyat dengan gegap gempita akan menggunakan hak suaranya, untuk menentukan siapa pemimpin masa depan berikutnya. Rakyat berkesempatan memilih bukan hanya lewat insting tapi juga harus mempertimbangkan track record atau sepak terjang dari para kandidat capres untuk menjadi pemimpin negara berdemokrasi ini. Pemimpin yang diharapkan dapat menumpas segala praktek kecurangan korupsi sampai akar-akarnya.. atau malah sebaliknya?
Dikenal dengan pilpres atau pemilihan presiden, proses menjelang hari pemilihan memang selalu dipenuhi bumbu-bumbu politik dan aroma ketegangan dari para pendukung paslon. Suhu perpolitikan tanah air menghangat. Tapi bukan berarti beda pilihan harus saling membenci. Pilpres adalah momen dimana rakyat yang berbeda pilihan harus mendewasakan diri. Disaat kita sibuk terpecah belah dan saling menghujat, korupsi terjadi tak teramati. Semua perhatian tersita oleh drama politik. Aduhai..
Quote:
Ingin rasanya TS membahas atau mengingatkan kembali kejahatan-kejahatan korupsi di sepanjang perjalanan negara ini terbebas dari penjajahan 73 tahun silam, tapi disaat menjelang pilpres seperti sekarang rasanya akan cepat menjadi polemik. Karena menulis sejarah kejahatan korupsi tidaklah mudah. Akan banyak timbul persepsi dan tuduhan-tuduhan miring dari kalangan pendukung partai terhadap penulis, karena aktor publik yang banyak melakukan kejahatan korupsi adalah mereka yang merupakan petugas partai. Menulis fakta dituduh menjatuhkan, melakukan kampanye gelap dan sebagainya, sebaliknya memberitakan hoax akan diamini. Serba salah, kan..
Kemerdekaan telah kita raih dengan jasa dan pengorbanan para pahlawan. Akan tetapi masih ada oknum menodainya dengan tindakan tak terpuji seperti korupsi. Bibit-bibit korupsi dibiarkan tumbuh subur. Kurangnya edukasi tentang bahaya korupsi pada anak usia dini menjadikan korupsi dipandang sebelah mata.
Bila membicarakan korupsi, tak patut rasanya kita tak membicarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagai lembaga ad hoc, KPK yang diresmikan pada pemerintahan mantan presiden SBY bertujuan untuk mengendalikan, menekan bahkan menghilangkan korupsi yang telah mendarah daging di negeri ini. Tapi berulangkali kita masih melihat ada upaya-upaya untuk menggembosi KPK yang memang dinilai sepak terjangnya cukup mematikan bagi para koruptor. Sebetulnya cukup mudah melihat presiden kita apakah dia lebih cenderung melindungi koruptor di kubunya sendiri atau memang berniat menghabisi semua koruptor tanpa pandang bulu. Cukup kita lihat seberapa baik hubungan sang kepala negara dengan KPK. Apakah ada kebijakan yang melemahkan atau sebaliknya memperkuat KPK dalam membendung arus kejahatan korupsi.
Quote:
sumber thread : pemikiran sendiri
sumber gambar : google
