Soal Rencana TKN Turunkan Menteri sebagai Jurkamnas Jokowi-Maruf, BPN: Ini Defisit Demokrasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, Priyo Budi Santoso, menyayangkan rencana Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf yang menerjunkan sejumlah menteri hingga kepala daerah dalam kampanye terbuka nanti.

Menurut Sekjen Partai Berkarya itu, mobilisasi yang dilakukan oleh menteri yang mendukung Jokowi-Ma'ruf bakal mendefisitkan nilai-nilai demokrasi.
"Hari ini hari kita mengalami defisit demokrasi yang alang kepalang. Ini pelajaran bagi kita semua," kata Priyo kepada wartawan di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (23/3/2019).

Namun, Priyo menilai bahwa jika memang strategi tersevbut itu dilakukan, dirinya tak mempermasalahkan hal tersebut.

"Asal tidak melanggar aturan," tambahnya.
Pasalnya, dikatakan Priyo, ada sejumlah menteri hingga kepala daerah yang sampai mendapat teguran oleh Bawaslu karena melanggar aturan berkampanye.

"Sehingga kemarin kita lihat beberapa lini dan Bawaslu sendiri sampai menegur," imbuhnya.
Seperti diketahui, Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf Hasto Kristiyanyo mengatakan pihaknya akan mengikutsertakan para menteri hingga kepala daerah sebagai Jurkamnas dalam kampanye terbuka nanti.

"Kami siapkan jurkamnas dari para ulama, jurkamnas pimpinan-pimpinan politik dan menteri yang mengambil cuti. Menteri-menteri yang tidak PNS, yang dari partai, nanti akan ajukan cuti, tapi tidak seluruhnya," kata Hasto.

Hasto menyebut sejumlah menteri yang akan jadi Jurkamnas antara lain, Menseskab Pramono Anung, Menko PMK Puan Maharani, Menaker Hanif Dhakiri, dan Menteri KLHK Siti Nurbaya. Ia mengatakan, semua Jurkamnas sudah membagi tugasnya sesuai dengan basis kekuatan.

"Sudah ada pembagian tugas, ada yang sangat kuat di basis untuk membangun harapan desa berkemajuan, ada yang di petani, ada yang di nelayan, kalangan orang muda. Terutama pada hari Sabtu dan Minggu," ucap Sekjen PDIP itu.

sumber

Turunkan Jokowi... Turunkan jokowi!!!