Tahun politik mesti dijadikan momentum untuk lebih bijak dan cerdas. Terutama dalam merespons setiap fenomena yang terjadi di ruang publik.

Sebut saja yang terjadi baru-baru ini. Sejumlah orang berkomentar kurang bijak dalam memahami pernyataan Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu. Yakni soal sikap Ryamizard yang akan mendukung Jokowi-Ma'ruf dalam Pilpres 2019.

Salahkah Menhan? Tentu tidak.

Publik harus sadar bahwa sikap Menhan lebih kepada sisi personal. Ya, sebagai warga negara, Menhan memiliki hak memilih, sama seperti warga lainnya. Mau itu bupati, wali kota, gubernur, atau wakil presiden sekalipun.

Bukankah negara menjamin hak warga negaranya dalam berdemokrasi? Bukankah mereka yang punya hak pilih dijamin oleh konstitusi?

So, apa yang kemudian membuat Menhan salah? Jelas tidak ada. Menhan mengatakan dukungan bukan sebagai menteri, melainkan warga negara yang punya hak pilih.

Yang mesti disoal, ketika seorang menteri atau pejabat pemerintah membentuk simpul relawan pendukung. Kalau hanya sekadar secara personal mendukung paslon, itu adalah hak. Sekali lagi, itu merupakan hak warga negara.

Bagi mereka yang masih nyinyir, mari lebih cerdas lagi dalam memahami pernyataan Menhan. Bijaklah, pakai akal sehat!