POS-KUPANG.COM | RUTENG - PDAM Tirta Komodo Manggarai telah mendapat pendampingan perdata dan tata usaha negara ( TUN ) dari Kejari Manggarai.

Pendampingan tersebut dituangkan dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ( PKS ) antara Kejaksaan Negeri Manggarai dan PDAM, Selasa (18/3/2019) siang di Spring Hill Ruteng.

• Uskup Larantuka Tak Keberatan Bangun Gedung DPRD, Asalkan Lakukan Ini

Penandatanganan kerja sama tersebut disaksikan Bupati Manggarai, Dr. Deno Kamelus, S.H, M.H.

Kajari Manggarai, Sukoco, S.H dan Direktur PDAM Tirta Komodo Manggarai melakukan penandatangan kerjasama karena PDAM sebagai BUMD milik Pemerintah Kabupaten Manggarai.

• 316 Siswa SMKN 1 Ende Siap Ikut UNBK, Ini yang Sudah Dilakukan

PDAM dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan air minum untuk kemanfaatan perekonomian daerah selalu berurusan dengan masyarakat.

Di sisi lain, kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai instrumen penegakan hukum, kejaksaan menerapkan tugas dan fungsi dalam bidang hukum perdata dan TUN yang meliputi kegiatan memberikan pendapat hukum (legal opinion), pendampingan hukum (legal assistance) dan audit hukum (legal audit) yang mana tidak menutup kemungkinan untuk memaksimalkan pemulihan asset dan pengembangan sumber daya manusia.

Apa ranah konkret dari perjanjian kerja sama ini? Pertama, dengan perjanjian kerja sama ini (memorandum of understanding) Kejaksaan Negeri Manggaraiakan melakukan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara kepada PDAMTirta Komodo Kabupaten Manggarai.

Kedua, Kejaksaan akan mengawal, melakukan pengamanan dan mendukung pelaksanaan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/ preventif dan persuasif kepada PDAM khususnya untuk meningkatkan perekonomian nasional melalui TP4D.

http://kupang.tribunnews.com/2019/03...iini-tujuannya

Top markotop