Melihat begitu kompleksnya permasalahan di negeri ini juga tidak lepas dari peran orang tua kita dulu dalam memberikan doktrin hidup dan dasar - dasar sifat manusia yang sudah tidak pas lagi untuk diterapkan kedalam masyarakat modern bahkan ultramodern seperti sekarang ini. Orang tua - orang tua kita mengajarkan suatu nilai yang membedakan dua jenis anak. Yang patuh tanpa reverse (membalikan realita), yang pejah gesang derek, disebut "anak baik - baik". Yang mencoba rasional, memilih otoritasnya, meskipun itu justru sejalan dengan "lorong keadilan", disebut "anak nakal".

Dan ditambah dengan penanaman pemikiran bahwa kehidupan yang layak adalah menjadi seorang pegawai negeri terus diturunkan dari generasi ke generasi. Padahal dalam realitanya banyak PNS, negara makin sulit maju, memang sulit dipungkiri daya tarik sebagai seorang pegawai sangatlah mengiurkan apalagi bagi kaum masyarakat desa. Ini tak lepas dari budaya masyarakat nusantara yang tak kunjung padam yaitu mengejar gengsi sosial, terkait hal ini memang secara antropologi dan sosiologi, penyebabnya masih persoalan kultur feodalisme yang melekat pada masyarakat. jadi mereka menganggap bahwa jadi PNS itu adalah sebagai kelompok feodal, kelompok elite yang dihargai masyarakat.

Dianggap punya kedudukan terhormat di lingkungan bermasyarakat. Ini sebenarnya lanjutan saja dari dulu mulai dari budaya raden zama kerajaan, kemudian abdi dalem, baru setelah itu adalah PNS, ketika orang - orang Indonesia mulai bersekolah. Poin tadi di dukung dengan kecenderungan masyarakat kita yang menganggap beban PNS ini relatif gampang, jadi pegawai datang tiap hari ke tempat kerja serta dapat gaji yang pasti tak peduli dengan kinerja mereka sebagi seorang pelayan masyarakat.

Dan parahnya lagi banyaknya PNS di Indonesia tidak dibarengi dengan kualitas mereka sebagai pelayan publik ini terlihat dari data yang dikeluarkan oleh Bank Dunia yang memberikan penilaian tata kelola suatu negara, Indikator ini diberi nama The Worldwide Governance Indicators Reports berdasarkan data tersebut nilai rata - rata efektifitas pemerintahan Indonesia (Government Effectiviness) masuk dalam kategori rendah. Pada 2010 skor indonesia sebesar -0,20 dan menurun menjadi -0,22 di 2015. Dan di tingkat ASEAN skor indonesia masih kalah jauh dengan singapura (2,3), Malaysia (1,0), Thailand (0,36) bahkan Vietnam (0,008). Tampaknya saat pendaftaran kerja para calon PNS di Indonesia belum secara menyeluruh memahami bahwa menjadi pegawai negeri adalah menjadi pelayan publik bukan sebaliknya atau mereka hanya berusaha semaksimal mungkin menjadi PNS karena tergiur gaji serta berbagai macam tunjangannya dan tidak memperdulikan hakekat sebenarnya.

Tapi jangan hanya memandang dari sisi masyaraktnya saja karena itu tidak adil. Nyatanya Pemerintahan kita masih terbiasa dengan sistem feodal yang sudah ditinggalkan bangsa eropa beratus tahun lalu, yang terbiasa menikmati titah dari institusi, mereka tidak terfikir kemudian bagaimana sektor swasta dapat meningkat. Dan pemerintah dari pusat maupun daerah jadi kesulitan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang merata. Lapangan kerja yang mudah mereka ciptakan hanya PNS, memperbesar ukuran birokrasi, dan hasilnya birokrasi di negara ini semakin ruet dan ndak jelas arah tujuannya yang akhirnya merugikan masyarakat. dan yang paling mengkhawatirkan tentu anggaran belanja pegawai pemerintah Indonesia bisa membengkak dan pembangunan insfratruktur bisa terhambat.

Karena perlu diingat tidak cuma pembayaran gaji, tetapi pembayaran tunjangan dan pensiunan juga dianggarkan setiap tahunya. Mungkin sudah saatnya untuk pemerintah berani dalam melakukan revisi agar suatu saat negara ini tidak jatuh seperti kasus di Yunani yang kolaps karena beban anggaran birokrasinya sudah melampaui pendapatan negaranya, dan di era millenium ini sektor kreatif bisa menjadi jalan alternatif terbaik apabila semua pihak bisa memaksimalkannya hingga mucul para inovator - inovator cerdas untuk negeri tercita ini.

Erianto Aji