Semarang - Apel Kebangsaan dengan menghadirkan artis dan tokoh nasional di Semarang menarik perhatian karena menggunakan APBD sebesar Rp 18 miliar. Penyelenggara menyebut tidak akan ada kegiatan politik dalam acara yang akan diselenggarakan hari Minggu (17/3) mendatang.

Dalam website http://lpse.jatengprov.go.id/eproc4/...ngumumanlelangdisebutkan nama tender "Pengadaan Kegiatan Apel Kebangsaan Jawa Tengah Tahun 2019 Rampak Senandung Kebangsaan" memiliki nilai pagu paket Rp 18.764.420.000,00. Anggaran berasal dari APBD 2019 dengan instansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan satuan kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Rencananya, sejumlah tokoh yang akan mengisi orasi yakni Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, KH. Maimun Zubair, Habib Luthfi, Gus Muwafiq, KH Munif Zuhri, Prof Mahfud MD, KH Ahmad Daroji, Uskup Rubiatmoko (Keuskupan Agung Semarang), Pendeta Eka Laksa (PGI), Nyoman Suraharta (PHDI), Go Boen Tjien (Matakin) dan Pujianto (Walubi). 

Artis nasional juga akan meramaikan acara yakni Slank, Letto, Armada, Virza, Nella Kharisma dengan MC Vincent-Desta dan Cak Lontong. Ada juga paduan suara mahasiswa, paduan suara gereja, Tari Saman dari siswa SMA, sholawat Kanzus Habib Ali Zaenal Abidin, dan ada juga Tarian Barongsai.

Acara tersebut digelar di kawasan Simpang Lima Semarang dengan 4 panggung yaitu panggung utama di Lapangan Simpanglima, kemudian panggung di Jalan Pahlawan, Jalan Pandanaran dan Jalan Ahmad Yani. kegiatan akan dibagi dalam dua segmen dan dimulai pukul 06.00 pagi. Segmen pertama yakni Suara Kebangsaan dan segmen kedua Orasi serta Deklarasi Kebangsaan.


Kepala Badan Kesbangpol Jateng, Achmad Rofai mengatakan diperkirakan peserta yang hadir sebanyak 130 ribu orang. Acara akan diamankan oleh 1.300 personel keamanan gabungan.

"Apel Kebangsaan ini akan melibatkan seluruh komponen yang ada di Jateng, seperti santri, pramuka, linmas, pekerja, petani, nelayan, pelajar, seniman, mahasiswa, pelajar, tokoh lintas agama hingga olahragawan dan kelompok difabel," kata Rofai.

Ia menegaskan tidak ada kegiatan politik dalam acara tersebut. Peserta akan memakai ikat kepala merah putih selama acara berlangsung. Lokasi yang bebarengan dengan car free day juga diharapkan bisa menarik minat masyarakat di sana untuk ikut acara bertajuk "Kita Merah Putih" itu.

"Tidak ada atribut yang berkaitan dengan pilpres atau pileg, yang ada hanya merah putih. Semua nanti pakai ikat kepala merah putih. Ini hanya kebetulan saja pelaksanaannya mendekati pemilu, tapi tidak ada kaitannya," tegasnya.


Kegiatan tersebut mendapat sorotan dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi. Direktur Materi Debat BPN Prabowo-Sandi, Sudirman Said mengatakan sebenarnya tidak mempermasalahkan apel itu. Hanya saja ada pengerahan ASN atau perangkat pemerintahan menjelang Pemilu memang harus dicermati.

"Apel Minggu, kita belum tahu apa yang akan terjadi, tetapi pengerahan ASN, maupun perangkat-perangkat pemerintahan di hari-hari terakhir pemilu itu mesti dilihat dengan cermat," kata Sudirman di Semarang, Kamis (14/3/2019).

Terkait dana acara yang berasal dari APBD, menurut Sudirman harus digunakan untuk masyarakat keseluruhan, jangan hanya kelompok tertentu. Ia berharap acara tersebut tidak disisipi pesan memilih calon tertentu ya jadi perhatian.

"Kalau nanti terbukti dana APBD kemudian pesannya mengarah pada paslon tertentu, itu akan jadi perhatian," pungkasnya.

Sementara itu Aktivis Omah Publik, Nanang Setyono mempertanyakan jika benar sumber dana adalah APBD murni 2019 seharusnya sudah disahkan 2018 lalu. Selain itu dari informasi yang didengar peserta akan didominasi ASN.

"Nilai anggaran Rp 18 miliar menurut kami terlalu fantastis jika hanya utk kegiatan pengumpulan masyarakat, apalagi menurut informasi kegiatan tersebut akan didominasi oleh ASN. Kami mempertanyakan sumber anggaran 18 M tersebut darimana? Jika bersumber dari APBD murni yang sudah disahkan pada 2018 lalu bagaimana dengan kegiatan apel ini yang perencanaannya dilakukan setelah APBD disahkan?" kata Nanang.


Selain itu jika tujuan apel kebagsaan itu untuk kesuksesan pemilu, seharusnya penyelenggara adalah KPU. Anggaran sebesar itu, lanjut Nanang, harusnya digelondorkan untuk program yang lebih bermanfaat.

"Jika tujuan apel kebangsaan tersebut dalam rangka mensukseskan pemilu, menurut kami itu adalah domain kegiatan yang semestinya dilakukan KPU dan pemerintah sebaiknya dalam posisi yang netral," pungkasnya. (alg/sip)