Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beberapa kali melakukan penataan kota Jakarta dengan menekankan unsur keindahan. Namun gaya ini disebut ketinggalan zaman dibanding kota-kota besar dunia.

Beberapa waktu sebelum perhelatan Asian Games 2018, Anies merombak jalur pejalan kaki di kawasan Jenderal Sudirman dan MH Thamrin.

Anies memerintahkan bawahannya membongkar trotoar dan menggantinya dengan rumput. Ia beralasan untuk mempercantik Jakarta dan berjanji akan membongkarnya usai Asian Games.


Masalah muncul saat rumput yang ditanam malah memisahkan halte bus dengan jalan raya. Penumpang harus berputar mengelilingi area rumput untuk bisa naik atau turun bus. Kebijakan Anies ini pun jadi bahan bulan-bulanan di media sosial.

Kemudian, Anies juga membuat kebijakan meruntuhkan jembatan penyeberangan orang (JPO) di Bundaran Hotel Indonesia (HI). Ia menggantinya dengan pelican crossing dan membangun patung di sana.

"Jadi nanti kita akan bisa merasakan Jalan Thamrin lurus tanpa ada JPO dan sampai di sekitar Bundaran HI kita akan menyaksikan lagi Patung Selamat Datang," ucap Anies kala itu.

Terbaru, Anies merevitalisasi tiga JPO di Sudirman-Thamrin tepatnya di Bundaran Senayan, Polda Metro Jaya, dan Gelora Bung Karno.

JPO tersebut didesain ulang dengan konsep 'kekinian' dan menelan dana Rp56 miliar yang diambil dari kompensasi koefisien lantai bangunan (KLB).

Penataan yang dilakukan Anies itu menurut pengamat tata kota Nirwono Joga lebih berfokus pada sisi estetika dan pencitraan.

Hal itu terlihat dari fokus penataan Anies yang berputar di kawasan Sudirman-Thamrin. Padahal fasilitas di kawasan itu sudah baik ketimbang daerah lainnya di Ibu Kota.

Nirwono juga menyebut penataan yang menekankan keindahan berpotensi membuat Pemprov DKI lalai membangun fasilitas publik yang tak sekadar indah, tapi bermanfaat.

"JPO-JPO estetika tadi dampaknya apa sih? Apakah dengan jembatan puluhan miliar rupiah itu orang jadi menggunakan dan memilih berjalan kaki? Paling hanya ramai di medsos karena instagramable," kata Nirwono saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (13/3).

Nirwono berkata jika memang serius membenahi JPO di Jakarta, masih banyak jembatan yang rusak dan butuh perhatian. Pemprov DKI juga sudah pernah mendatanya, tetapi belum semua dibenahi karena kekurangan dana.

Namun saat mendapat kucuran dana dari kompensasi swasta, Anies malah menggunakannya untuk kosmetik. Nirwono melihat belum ada niatan untuk serius membenahi fasilitas publik.

Nirwono menambahkan seharusnya Anies juga berupaya memperbaiki fasilitas-fasilitas penunjang di daerah lain di Jakarta agar masyarakat beralih ke transportasi publik. Hal itu sudah jadi amanat Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2010-2030.

"Dalam konteks tadi trotoar aman, nyaman, JPO yang aman, nyaman. Bagaimana beralih ke transportasi masal kalau keamanan dan keselamatan pejalan kaki di trotoar dan JPO tidak dijamin?" tuturnya.

Konsep itu disebut Nirwono merupakan pondasi menuju transit oriented community (TOC) yang saat ini tren di dunia. Konsep TOC menata kota agar warga terbiasa berjalan kaki. Transportasi publik jadi penunjangnya.

Namun, saat ini Jakarta baru berfokus menerapkan transit oriented development (TOD). Konsep ini menata kota dengan menyatukan berbagai fasilitas, seperti stasiun, apartemen, dan pusat perbelanjaan dalam satu titik. Fokus penataan agar masyarakat beralih ke transportasi publik.

"Seharusnya Jakarta lompat saja ke TOC, itu memungkinkan. Ini kita baru demam TOD, di saat Amerika, Kanada, Perancis, Australia sudah TOC. Orang sudah tinggalkan kita baru mulai," ucapnya.

Dihubungi terpisah, pakar kebijakan publik Trubus Rahadiansyah melihat kebijakan penataan kota Anies sedikit melenceng dari perda.

Selain itu, ada ketimpangan anggaran penataan kota di Jakarta Pusat dan daerah lainnya. Ia menyebut tak heran jika Wapres Jusuf Kalla menyebut Jakarta Pusat layaknya Singapura dan Jakarta Utara seperti Bangladesh.

Dia menyarankan Anies untuk kembali menata prioritas pembangunan. Agar tidak terjebak pada kebijakan kosmetik dan mengesampingkan kebutuhan sesungguhnya warga Jakarta.

"Seharusnya ada blue print agar ada prioritas jelas jangka pendek, jangka menengah, dan panjang. Agar kalaupun berganti gubernur tetap akan jalan," ujar Trubus.