Jakarta - Di situs internet, muncul iklan penjualan satu pulau di kawasan Kepulauan Seribu, Jakarta. Bolehkah pulau dijual kemudian menjadi milik pribadi?

Pulau yang dijual itu adalah Pulau Dua Barat, Kelurahan Pulau Harapan, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara. Iklan itu ditemukan di 3 situs berbeda. Pulau Dua Barat dijual dengan harga Rp 243.040.000.000,00.

"Dijual: Kavling di Pulau Dua Barat, area Kepulauan Seribu. Dijual 1 pulau full. Jual cepat. Harga masih bisa nego. Harga yang tertera adalah harga permeter," demikian tulis pihak penjual di iklan tertanggal 28 Februari 2019 itu.

Pengiklan menyatakan dia menjual satu pulau penuh. Bila harga tanah seluruhnya Rp 243 milliar, harga per meternya ditulis Rp 3.100.000 per meter persegi. Keterangan soal sertifikat di situ tertulis SHM atau Sertifikat Hak Milik.

Luas tanah yang dicantumkan iklan itu adalah 78.400 meter persegi. Bila dikonversi, luas itu sama dengan 7,84 hektare. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengutip SK Gubernur Nomor 1986 Tahun 2000, Pulau Dua Barat punya luas 7,93 hektare.



"Pulau Dua Barat ada di perbatasan antara Pulau Harapan dengan Pulau Sabira. Kalau untuk informasi dijual dan tidaknya kita belum begitu pasti. Sampai saat ini dikuasai perorangan," kata Lurah Pulau Harapan, Murta'a, di kantornya, Rabu (20/2/2019).

Dia menjelaskan, Pulau Dua Barat dan pulau lainnya tidak bisa dimiliki dengan hak milik pribadi secara satu pulau penuh. Yang ada yakni Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Guna Bangunan (HGU). Hal ini sudah diatur di peraturan perundang-undangan.

"Apalagi itu sistemnya sistem kontrak, Hak Guna Usaha atau Hak Guna Bangunan, bukan hak milik. Itu makan waktu 25 tahun. Kalau seandainya tidak bisa mengembangkan, tidak bisa mengolah, bisa diambil oleh pemerintah," tutur Murta'a.

Dimintai keterangan secara terpisah, Bupati Husein Murad menepis adanya penjualan pulau di wilayah Kepulauan Seribu. Bilapun ada jual-beli pulau, menurutnya itu hanya persepsi saja. Yang ada hanyalah jual-beli sebagian lahan di pulau tertentu, bukan jual-beli satu pulau penuh.

"Nggak ada, nggak ada. Ketika pulau-pulau kecil itu orang memiliki hak atas tanah di atasnya, kan seolah-olah sudah satu pulau," kata Husein di Pulau Panggang.




"Jadi yang dibilang pulau dijual itu kan bahasa. Misalnya saya punya tanah di satu pulau, tapi yang saya punya itu mayoritas lahan. Jadi seolah-olah memiliki satu pulau," tambah Husein. 

Bolehkah satu pulau jadi milik pribadi?

Pasal 45 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB, dan Hak Pakai atas Tanah mengatur hak pakai diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun, bisa diperpanjang paling lama 20 tahun atau untuk jangka waktu tak ditentukan untuk keperluan tertentu. 

Untuk konteks pulau, ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Disebutkan di Pasal 1, pulau kecil adalah pulau yang punya luas kurang atau sama dengan 2.000 km persegi. 


Baca juga: Luhut Tegaskan Pulau di RI Tak Bisa Dikuasai Sendiri


Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjelaskan soal boleh-tidaknya memiliki satu pulau penuh. Pasal 9 ayat 1 menyatakan "Pulau-pulau kecil dapat diberikan hak atas tanah."

Namun demikian ayat 2 mengatur penguasaan atas pulau-pulau kecil paling banyak 70% dari luas pulau atau sesuai arahan peraturan Pemda setempat. Sedangkan 30% sisanya dikuasai negara secara langsung, digunakan untuk kawasan lindung, area publik, dan kepentingan masyarakat. Peraturan ini juga mengharuskan alokasi 30% luas pulau untuk kawasan hutan lindung.