Selamat pagi, siang, sore, petang, dan malam kawan - kawan kaskuser semua yang baik hati. Bertemu kembali di thread sederhana ane.




Digelar secara bersamaan, namun hiruk pikuk persiapan pemilihan pasangan presiden (eksekutif) dan pemilihan anggota parlemen (legislatif) terasa sangat berbeda. Bahkan Pemilu tahun 2019 ini seolah - olah seperti hanya akan memilih pasangan calon presiden saja tanpa pemilihan anggota legislatif. Kenapa? Karena baik itu di media mainstreammaupun media sosial banyak yang hanya berkutat pada narasi pilpres.

Pemilu serentak untuk memilih Presiden dan calon legislatif memang baru pertama kalinya digelar sejak republik ini berdiri. Ini tidak terlepas dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan agar keduanya digelar secara berbarengan. Salah satu pertimbangannya adalah agar bisa menghemat anggaran. Karena jika digelar secara terpisah sebagaimana tahun - tahun sebelumnya, biaya penyelenggaraan Pemilu bisa dipastikan akan membengkak dibanding jika digelar secara serentak.

Namun karena digelar secara serentak inilah, efeknya pilpres lebih populer ketimbang pileg. Selain pemberitaan pilpres yang begitu massive, hal lain yang menyebabkan pilpres semakin populer adalah bedanya perlakuan yang diberikan oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada capres dan caleg. Salah satunya acara debat yang diberikan kepada pasangan capres sebanyak 5 kali, tapi tidak ada debat untuk para caleg.

Biaya Yang Cukup Besar Mungkin Jadi Salah Satu Penyebabnya.


Debat putaran pertama di Hotel Bidakara yang mempertemukan dua pasang capres cawapres saja konon menghabiskan total biaya hingga Rp. 504 juta, bagaimana jika debat antar caleg benar - benar diadakan? Padahal jumlah caleg di seluruh Indonesia bisa mencapai puluhan ribu caleg. Tentu ini tidak sesuai dengan tujuan MK yang memerintahkan pemilu digelar serentak untuk menghemat biaya.

Hal Teknis Juga Jadi Masalah.


Mengatur format debat antar capres saja sudah begitu rumit dan menimbulkan pro kontra dimana - mana. Contohnya saat debat pertama, isu yang diangkat adalah penggunaan kisi - kisi, sedang pada debat kedua adalah pemilihan pertanyaan melalui baki yabg dianggap tidak adil. Jika untuk dua pasang saja, hal teknis semacam ini menimbulkan kegaduhan, bagaimana mengatur teknis debat untuk seluruh caleg di Indonesia yang sekali lagi jumlahnya mencapai puluham ribu?

Padahal Dengan Adanya Debat Caleg, Bisa Jadi Pertimbangan Untuk Memilih.


Ide, gagasan, kebijakan yang akan mereka lakukan saat menjabat akan menjadi salah satu pertimbangan pemilih untuk menetapkan pilihannya. Sehingga tak ada istilah memilih kucing dalam karung lagi. Kalau hanya memilih berdasarkan track record, berapa banyak sih politisi yang kita kenal? Bahkan bisa jadi, kita tak mengenal satu pun caleg di dapil kita.

Lalu Solusinya?


Kalau memang debat antar caleg dirasa memberatkan, kenapa tak ada debat antar parpol saja. Dengan pertimbangan jumlah parpol yang tidak terlalu banyak, debat antar parpol dirasa sudah bisa mewakili keingintahuan publik mengenai garis besar partai tersebut. Apa saja yang akan mereka lakukan jika mereka menang? Dan bahkan bukan tak mungkin mereka akan saling "menguliti" kesalahan parpol lain. Parpol lain tersebut pun bisa membuat pembelaan atas apa yang disangkakan oleh masyarakat selama ini. Hal ini bisa menjadi pertimbangan bagi pemilih, partai mana yang hanya menebar janji, dan partai mana yang benar - benar konsisten berjalan sesuai dengan relnya.





Disclaimer : Asli tulisan TS
Sumur Gambar : Om Google