TRIBUNNEWS- Calon Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo (Jokowi) berjanji tidak akan bohong lagi soal memberikan gaji kepada para lulusan SMK setingkatnya yang masih belum mendapat kerja alias pengangguran. Program tersebut akan dilalukan melalui kartu Pra-Kerja.

Peneliti dari INDEF Bhima Yudhistira mengatakan, kebijakan Capres Petahana yang populis tersebut hanya menjadi disinsentif bagi masyarakat yang ingin mencari pekerjaan.

"Kalau populis dilanjutkan akan menjadi disinsentif bagi anak-anak muda untuk mencari pekerjaan, ini yang menurut saya berbahaya ke depannya," kata Bhima saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Bhima menyebut, jualan 'kartu sakti' pernah dilakukan Jokowi sejak 2014 dan itu hanya menjadi kebijakan yang populis. Sehingga, jika dilanjutkan lagi harus memikirkan dampak bagi para pengangguran lulusan SMK yang sekitar 11% porsinya.

"Yang lebih penting lagi bagaimana kurikulumnya bisa link and match, pasar tenaga kerjanya bisa tercipta dengan baik. Sekarang kalau dikasih gaji begitu akan membuat lulusan SMK ini akan meneruskan penganggurannya, karena dia akan bergantung dengan duit negara," jelas Bhima.

Simak juga: Forum Ulama dan Jawara Betawi Dukung Capres 01 Karena Ma'ruf Pendekar Silat

Selain itu, Bhima juga menganggap bahwa kebijakan ini nantinya akan menjadi beban APBN. Pasalnya, prioritas capres petahana di periode selanjutkan akan melanjutkan pembangunan infrastruktur dan pengambangan sumber daya manusia (SDM).