TRIBUNSOLO.COM - Wakil Ketua DPR RI,Fahri Hamzah , membandingkan kasusRobertus Robet dengan kasus Ratna Sarumpet.

Ia berpendapat bahwa UU ITE yang menjerat keduanya mengandung pasal karet.

Lantaran perlakuan kepada setiap orang yang terjerat dengan kasus ITE berbeda-beda tergantung negosiasi.

Fahri juga menilai, negosiasi tersebut pengaruh kepentingan citra dan elektabilitas.

" Makin jelas bahwa UU ITE itu mengandung #PasalKaret.

Ada semacam fleksibilitas untuk dikenakan pada orang tertentu dan tidak kepada yang lain.

Pasal yg sama bisa keras kepada si A dan ringan pada si B.

Negosiasi dilakukan oleh elit untuk kepentingan citra dan elektabilitas," tulis Fahri pada cuitan pertama, Kamis (7/3/2019).

Terkait kasus Ratna Sarumpaet , Fahri menyebut sebagai tragedi kebebasan berbicara.

Ia menilai hukuman yang diberikan kepada Ratna tak adil hanya karena mendukung oposisi.

" Kasus Ratna juga tragedi kebebasan berbicara.

Bagaimana ibu berumur 70 tahun menedekam dalam tahanan karena aparat mengenakan UU No.1 tahun 1946 (tuntutan 10 th).

Ini adalah UU yg dibuat beberapa hari setelah RI merdeka.

Para pejuang HAM bungkam karena RS mendukung oposisi, " lanjut Fahri.

Pada cuitan selanjutnya, ia pun membandingkan kasus Robert dengan kasus Ratna.

Kini Robert yang sebelumnya terjerat kasus penghinaan kepada TNI .

" Sekarang Robert yg muda dan gagah itu bebas karena merupakan bagian dari mereka dan Ratna ibu yg tua 70 tahun itu mendekam dalam penjara karena lawan mereka.

Apakah mungkin Bangsa ini terus diam dengan kezaliman yg menyesakkan dada ini?

Aku tidak mau diam. Tidak! " tulisnya.

Terakhir, ia pun mempertanyakan soal hukum di Indonesia.

" Hukum hari ini adalah hukum rimba...
negara hukum hampir sirna dan kita berada di ambang bencana..

PASAL2 lentur, lembaga peradilan yg tak dipercaya dan petugas yang berpihak berat sebelah.

Apakah kita tidak merasa bahwa kita dalam bahaya? " pungkasnya.



http://solo.tribunnews.com/2019/03/0...-adil?page=all