Jakarta, CNN Indonesia -- Tim Nasional Percepatan Pengentasan Kemiskinan (TNP2K) akan melakukan uji coba pembelian Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi volume 3 kilogram (kg) dengan menggunakan sistem biometri. Rencananya, uji coba ini akan dilakukan setelah masa pemilihan presiden 17 April 2019 mendatang.

Sistem biometrik merupakan sistem identifikasi personal melalui karakteristik biologi seperti sidik jari hingga sensor retina. Rencananya, uji coba ini akan menyasar 14.193 rumah tangga di tujuh lokasi seperti Bukittinggi, Tangerang, Tomohon, Jakarta Utara, Kabupaten Bogor, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kota Kediri.

Kepala Unit Komunikasi TNP2K Ruddy Gobel mengatakan uji coba ini akan berlangsung pada 22 April 2019 mendatang dan berakhir 15 Mei 2019. Adapun, persiapan ini sudah dilakukan sejak Desember kemarin.

"Nanti uji coba akan berlangsung selama lima tahapan," jelas Ruddy kepada CNNIndonesia.com, Rabu (6/3).

Secara rinci, ia menyebut bahwa biometri yang digunakan adalah sidik jari dan pindai wajah (face recognition). Namun, sistem biometri utamanya akan ditekankan pada face recognition.

Saat ini, uji coba ini sudah memasuki masa registrasi, di mana penerima manfaat elpiji bersubsidi tengah melakukan perekaman data biometri dan Know Your Costumer (KYC) dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) selaku mitra sistem biometri tersebut.

Selain pembelian elpiji menggunakan sistem biometri, TNP2K juga melakukan ujicoba sistem pembelian elpiji melon dengan menggunakan e-voucher yang dikirimkan melalui pesan singkat (SMS) yang bermitra dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Pembelian elpiji bersubsidi juga dilakukan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik yang bermitra dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

"(Di negara lain) sistem penyaluran bantuan sosial seperti ini memang belum ada, tapi konsep dan sistem penyaluran bantuan atau subsidi melalui sistem perbankan dan berbasis elektronik mengikuti arahan Presiden sudah diterapkan melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Cuma bedanya BPNT menggunakan kartu dan Electronic Data Capture (EDC)," jelas dia.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM Rizwi Hisjam mengatakan uji coba ini merupakan langkah awal pemerintah untuk mengganti mekanisme pemberian subsidi bagi elpiji melon. Tujuannya, tentu agar elpiji bersubsidi bisa tepat sasaran.

Sebelumnya, subsidi bagi elpiji diberikan melalui tabung-tabung elpiji yang diproduksi PT Pertamina (Persero). Nantinya, ia berharap subsidi bisa diberikan langsung (cash transfer) kepada penerima manfaat. Dengan kata lain, nantinya Pertamina bisa menjual elpiji dengan harga keekonomian.

"Tapi memang ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Makanya, ada uji coba pembelian elpiji subsidi dengan sistem biometri oleh TNP2K. Simulasi ini juga langkah awal, karena kan nanti rencananya seluruh bansos disatukan ke satu kartu," terang dia.

Sekadar informasi, di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, pemerintah menetapkan volume elpiji bersubsidi sebesar 6,98 juta metrik ton atau meningkat 7 persen dari realisasi tahun lalu mencapai 6,55 juta metrik ton. (glh/lav)