Senin, 4 Maret 2019 23:19

Warta Kota/henry lopulalan
Ilustrasi - Gubenur DKI Jakarta dan Presiden RI terpilih Joko Widodo (Jokowi) di tengah pembangunan yang madsi berlansung di RS Koja, Koja, Jakarta Utara, Rabu(3/9/2014).

Anggota Fraksi Partai Golkar DPR Ivan Doly Gultom menyesalkan masih banyaknya penolakan pasien pengguna BPJS Kesehatan, khususnya warga Kepulauan Seribu oleh pihak rumah sakit.

Mirisnya, penolakan justru dilakukan oleh rumah sakit milik pemerintah pusat dan daerah.

Hal tersebut disampaikannya merujuk sejumlah pengaduan warga
Kepulauan Seribu .

Warga, katanya, mengeluhkan buruknya pelayanan rumah sakit kepada peserta
BPJS serta banyaknya BPJS warga yang ditolak oleh pihak rumah sakit karena penyakit tertentu.

"Saya melihat pentingnya disini, pemerintah dan BPJS memberikan sosialisasi dengan berbagai bentuk iklan, spanduk, maupun standing banner di setiap RS, Puskesmas, klinik, dan lain nya, agar pemberitahuan dimaksud sampai kepada masyarakat, terutama masyarakat miskin,” kata Ivan temui wartawan di Balaikota, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (4/3/2019).

Salah satu contohnya, ada korban yang mengalami kecelakaan tunggal sepeda motor.

Saat si korban mendatangai RS bersama keluarganya, pihak RS mengatakan kalau pasien itu tidak bisa dibayarkan menggunakan BPJS .

Alasannya, kecelakaan yang dialami korban tidak masuk dalam klausul penyakit yang bisa diklaim menggunakan BPJS .

Selain itu, Ivan juga mengimbau baiknya pemakaian kartu BPJS oleh seluruh masyarakat di setiap provinsi, di audit oleh auditor independent pada tingkat provinsi serta BPK RI sebagai auditor pusat.

"Jangan sampai ada pihak-pihak atau kelompok-kelompok tertentu yang korupsi karena bisa saja ada permainan mark up dalam tagihan maupun pembayaran, yang berimbas pada lamanya pembayaran BPJS kepada pihak RS dan berdampak pada pelayanan RS atas pasien peserta
BPJS yang terus menurun," jelasnya.

Beragam bentuk penolakan disebutkannya dengan beragam alasan, antara lain penyakit yang tidak dapat dibiayai BPJS, kerusakan peralatan operasi ataupun biaya CT scan yang diketahui tidak ditanggung BPJS Kesehatan.

Atas dasar tersebut, pasien katanya seringkali dirujuk pihak rumah sakit ke rumah sakit lainnya dengan alasan keterbatasan alat medis , obat dan kamar rawat.

"Pasien BPJS yang masuk golongan ekonomi miskin terkadang juga harus membiayai penggunaan mobil ambulan sendiri, karena ambulan yang dimiliki RS selalu tidak tersedia saat pasien
BPJS membutuhkan," ungkapnya.

"Hendaknya pemerintah juga memberikan fasilitas obat yang lebih baik kepada pasien BPJS. Artinya kualitas obat paling tidak di atas generik agar khasiatnya juga lebih ampuh mengobati penyakit mereka," tambahnya.

Kondisi tersebut dinilainya menjadi bukti buruknya pelayanan BPJS terhadap pasien.

"Untuk apa program BPJS yang di canangkan pemerintah, kalau manfaatnya tidak bisa di rasakan oleh masyarakat miskin. Toh jumlah masyarakat miskin di Indonesia adalah mayoritas," tegasnya.

Penulis: Dwi Rizki
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota

http://wartakota.tribunnews.com/2019...h-sakit-daerah