Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara KPK Febri Diansyah menepis pernyataan Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang menyebut usulan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara (LHKPN) dihapus berasal dari Ketua KPK Agus Rahardjo.

"Pertama saya sudah tanya langsung ya ke Pak Agus, tidak benar seperti itu. Tidak mungkin ketua KPK kemudian mengusulkan penghapusan LHKPN, padahal UU memberikan tugas itu pada KPK," ucap Febri di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (4/3/2019).

Baca: Fadli Zon Nilai Imbauan Mendagri agar ASN Kampanyekan Program Pemerintah Hanya Trik Kampanye

Menurutnya, yang perlu diperhatikan kedepannya ialah menyinkronkan data-data LHKPN dengan data-data pajak, khususnya untuk kekayaan penyelenggara negara.

"Jadi kami tegaskan tidak benar kalau diklaim ketua KPK itu meminta penghapusan LHKPN. Dan pihak Kemenkeu kalau kita baca itu sangat antusias untuk menyambut ini (penyinkronan data)," tukas Febri.

KPK pun mengingatkan kembali agar para penyelenggara negara memiliki itikad baik untuk melaporkan data kekayaannya.

"Sebaiknya pelaporan dilakukan segera, meskipun memang masih ada waktu sampai dengan 31 maret 2019 ini," jelasnya.

Baca: Respons Wakil Ketua KPK Sikapi Pernyataan Fadli Zon Soal LHKPN

Sebelumnya, Fadli Zon menyebut penghapusan LHKPN itu diusulkan Agus Rahardjo.

"Saya waktu itu berdiskusi dengan Pak Agus Rahardjo Ketua KPK. Pak Agus Rahardjo sendiri yang mengusulkan agar LHKPN ini tidak usah lagi, tapi digabungkan dengan data pajak di SPT karena semuanya sama. Jadi ada redundant antara pajak dengan LHKPN," ujar Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (4/3/2019).


Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2...idak-benar-itu

---

Baca Juga :

- Fadli Zon Nilai Imbauan Mendagri agar ASN Kampanyekan Program Pemerintah Hanya Trik Kampanye

- KPK Telusuri Aliran Dana Proyek Fiktif yang Dikerjakan PT Waskita Karya

- KPK Serahkan Aset Senilai Rp 764,5 Juta Milik Akil Mochtar ke KPKNL Pontianak