HUKUM & KRIMINAL
28 Februari 2019, 17:10:03 WIB


Mahkamah Agung (MA) menjadikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai salah satu syarat promosi hakim. (Jpnn/JawaPos.com)


JawaPos.com – Mahkamah Agung (MA) menjadikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai salah satu syarat promosi hakim. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun membeberkan data hakim yang belum menyerahkan laporan kekayaanya.

“Tahun 2018 lalu, pada pelaporan periodik pertama tercatat lebih dari 11 ribu penyelenggara negara di lingkungan MA yang belum melaporkan LHKPN. Sehingga tingkat kepatuhan masih pada angka 47,58 persen,” ungkap juru bicara KPK Febri Diansyah, Jumat (28/2).

Sementara itu, kata dia untuk pelaporan periodik 2019, Febri menyebut ada 3.226 dari total 23.647 wajib lapor di MA yang telah menyerahkan LHKPN-nya ke KPK. Ini artinya ada 20 ribu lebih hakim yang belum melaporkan harta kekayaannya.

Dia berharap dijadikannya LHKPN salah satu syarat promosi membuat kepatuhan para wajib lapor meningkat. “Kami harap, di sisa waktu menjelang 31 Maret 2019 ini, instruksi yang kuat dari pimpinan MA dapat meningkatkan angka pelaporan LHKPN 2019,” tuturnya.

Lebih lanjut, dia menambahkan pelaporan dapat dilakukan dengan sistem online lewat elhkpn.kpk.go.id. Selain itu para wajib lapor juga bisa menghubungi call center 198 terkait pelaporan LHKPN.

Sebelumnya, Ketua MA Hatta Ali meminta semua hakim di Indonesia segera melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Sebab, LHKPN disebut Hatta Ali akan menjadi salah satu syarat untuk promosi jabatan bagi hakim.

“Sudah, sudah kami surati ke semua daerah (agar semua hakim melapor LHKPN). LHKPN kita jadikan salah satu syarat untuk promosi,” pungkasnya.

Editor : Dimas Ryandi
Reporter : Intan Piliang

https://m.jawapos.com/nasional/hukum...um-lapor-lhkpn