Jakarta, CNN Indonesia -- Kalangan pelaku usaha sektor riil menilai dampak dari pembangunan berbagai proyekinfrastruktur di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap tingkat produktivitas dan efisiensi industri masih minim. Minimnya dampak tersebut setidaknya dirasakan oleh Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo).

Wakil Asperindo Budi Paryanto mengatakan pembangunan infrastruktur berdampak minim karena kehadiran jalan tol, pelabuhan, bandara, dan proyek-proyek lainnya tidak disempurnakan dengan tata kelola dan regulasi yang mendukung.

Ia menyontohkan, misalnya pada pembangunan Bandar Udara Internasional Kualanamu di Medan, Sumatera Utara. Ia menjelaskan Bandara Kualanamu merupakan salah satu bandara yang cukup vital dan bergengsi yang dimiliki Indonesia.


Sayangnya, pembangunan bandara yang sudah melayani penerbangan rute internasional itu tidak dilengkapi dengan fasilitas penunjang yang mampu membuat kegiatan bongkar muat kargo lebih cepat. Padahal, kecepatan pelayanan kargo menjadi salah satu indikator penting bagi keseluruhan pelayanan bandara.

Lihat juga:

 Ada Tol Trans Jawa, Omzet Pedagang Telur Turun 70%


Menurut data yang dimilikinya, waktu bongkar muat dari pesawat hingga masuk gudang barang di bandara tersebut bisa memakan waktu sekitar dua jam. Selanjutnya, dari gudang barang ke agen pengiriman bisa sekitar satu jam. Artinya, total waktu bongkar muat barang hingga ke pengiriman membutuhkan waktu tiga jam.

"Kalau di bisnis udara, tiga jam ini luar biasa, karena kami itu hitungannya menit, bukan jam. Jadi banyak bandara baru dibangun, tapi pembangunan kargonya menjadi prioritas terakhir," ujarnya di Jakarta, Rabu (27/2).

Tak hanya di sektor udara, Budi mengatakan masalah juga terjadi di infrastruktur laut dan darat. Di laut misalnya, ia mengatakan banyak pelabuhan dibangun, tapi akses bongkar muat kargo justru bermasalah.

Ia mengilustrasikan, ketika kapal kargo bersandar di pelabuhan, akses bongkar muat tidak serta merta bisa langsung dilakukan. Hal ini karena tiba-tiba bisa saja datang kapal penumpang dan membutuhkan pelabuhan untuk segera bersandar.

Untuk itu, kegiatan bongkar muat harus ditunda, sehingga membuat waktu bongkar muat menjadi meningkat. Akhirnya, distributor dan konsumen harus meluangkan waktu lebih untuk menunggu barang hingga sampai di tangan mereka.

"Begitu kapal Pelni (yang membawa penumpang) masuk, kapal (kargo) kami nanti lagi (bongkar muatnya). Jadi seharusnya ditambah dermaganya agar tidak harus berganti-gantian," ucapnya.

Begitu pula pada infrastruktur di darat, misalnya jalan tol. Menurutnya, keluhan supir truk soal tarif Tol Trans Jawa merupakan bukti nyata belum berdampaknya infrastruktur yang dibangun pemerintah. Menurutnya, pemerintah seharusnya memperhitungkan dengan matang berapa tarif yang cocok untuk truk logistik dengan muatan yang tak seberapa dan waktu tempuh yang relatif lama tersebut.

"Biaya masuk tol ini tidak menyenangkan para supir. Seharusnya ada kompensasi di awal, isalnya harganya dinaikkan secara bertahap," katanya.

Lihat juga:

 Ulasan Debat Capres: Anti Asing dan Risikonya bagi Ekonomi RI


Ketua Umum Indonesian National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto menilai pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah sejatinya sudah cukup baik. Menurutnya, infrastruktur merupakan modal dasar yang harus dimiliki suatu negara untuk mendorong industri dan perekonomiannya.

Hanya saja, menurutnya, dampak pembangunan infrastruktur masih terasa minim karena masifnya proyek infrastruktur yang terbangun belum sejalan dengan pertumbuhan industri. Ia menyontohkan, misalnya ketika kapal berlayar membawa kargo barang hasil produksi dari Pulau Jawa ke Pulau Sulawesi.

Ternyata, saat menuju Pulau Sulawesi, kapal penuh dengan barang. Namun, begitu kembali ke Pulau Jawa, kapal justru tidak membawa barang apapun. Padahal, ongkos pelayaran tetap harus ditanggung oleh operator. Walhasil, biaya pulang pergi dibebankan kepada pihak-pihak yang menggunakan jasa antar tersebut.

"Sebenarnya biaya kami sudah cukup banyak turun, tapi biaya operasi kami di pelayaran memang masih tinggi. Jadi ke depan bukan hanya tol laut yang harus dibangun, tapi industri di sana harus dibangun juga," tuturnya.

Lihat juga:

 Agar Dana Desa Tak Sekadar Jadi Gimik Politik


Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan berbagai proyek infrastruktur yang dibangun di era Jokowi memang masih minim dampak bagi industri, apalagi masyarakat selaku konsumen. Hal ini terlihat dari tarif kelogistikan yang masih tinggi.

"Kalau (tarif logistik) lebih murah, otomatis harga jual yang ditanggung masyarakat juga bisa turun karena berdampak ke efisiensi industri. Tapi kenyataannya, biaya jasa kargo justru naik 300 persen kemarin dan itu akan di-take over ke harga jual (ke konsumen)," jelasnya.

Menurutnya, dampak pembangunan masif infrastruktur belum terasa karena secara alami selalu ada jeda waktu dari suatu pembangunan ke manfaatnya. Hal ini membuat proyek yang sudah selesai dikerjakan tidak langsung berhasil menciptakan efisiensi dan tarif logistik yang lebih rendah.

Namun di sisi lain, menurutnya, pembangunan tidak langsung terasa karena pemerintah membangun infrastruktur dengan 'gelap mata', namun tidak menerapkan prinsip prioritas. Padahal seharusnya, kata Enny, infrastruktur yang lebih dulu dibangun merupakan hal yang paling tinggi nilai dampaknya terhadap sosial ekonomi.

"Memang Indonesia cukup ketinggalan pembangunan infrastrukturnya, jangankan jalan, ketersediaan air pun masih terbatas. Tapi pembangunan tetap harus ada prioritas. Perlu ada ranking, infrastruktur mana yang paling tinggi dampak sosial ekonominya, maka itu yang dibangun lebih dulu dan dikembangkan," terangnya.

Lebih lanjut, Enny bilang, pembangunan infrastruktur secara prioritas harus dilakukan karena tidak hanya membuat dampak terhadap industri dan masyarakat terasa, namun juga untuk meningkatkan daya saing Indonesia terhadap negara-negara tetangga. Hal ini nantinya akan terlihat dari tingkat tendensi bisnis dari pelaku usaha dan realisasi modal dari investor.

Menurutnya, bila realisasi modal asing rendah, artinya investor tidak percaya untuk membangun industri di Indonesia. Sebab, daya saing domestik kalah dibandingkan negara tetangga. "Buktinya saat ini dari agregat makro, penanaman modal asing minus. Padahal, arus investasi asing yang move on ke Asia itu terbesar. Realisasi investasi ke Jepang dan China besar, tapi Indonesia kecil," ungkapnya.

Direktur Jenderal Cipta karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danis Sumadilaga tak memungkiri anggapan soal proyek infrastruktur yang masih minim dampak. Sebab, ia mengakui memang dari sisi tarif kelogistikan, Indonesia masih tertinggal dari negara-negara tetangga.

"Tarif logistik Indonesia sekitar 24 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), negara lain ada yang dibawah 10-15 persen. Tapi pemerintah bukan berarti tidak berusaha menurunkan ini, makanya kami buat integrasi moda logistik agar bisa lebih efisien," pungkasnya.