Suasana saat pelantikan jabatan baru (Foto: Arief/detikcom)
Jakarta - Partai Golkar menyebut DKI rotasi pejabat besar-besaran oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak sesuai harapan masyarakat. Golkar menilai situasi menjadi tak kondusif akibat rotasi tersebut.

"Setelah berjalan sekian lama, akhirnya terjadi perombakan besar-besaran yang hari ini kita ketahui bersama, yang hasilnya juga tidak memenuhi harapan, ekspektasi masyarakat, atau DPRD DKI Jakarta," Sekretaris Fraksi DPRD DKI Jakarta Judistira Hermawan, saat dihubungi, Rabu (27/2/2019) malam.

Baca juga: Rotasi Pejabat DKI Dicurigai Politis, PKS: Berdasarkan Profesionalitas



Judistira meminta Anies untuk memperhatikan betul mengenai dampak dari rotasi. Dia lalu menyinggung soal penurunan jabatan terhadap sejumlah pejabat yang kinerjanya tak mencapai target.

"Bahkan ada beberapa pejabat menyampaikan ada demosi kemudian ada yang menyampaikan penurun eselon seperti pak Isnawa Adji (mantan Kadis LH). Saya pikir lagi-lagi ini ada suasana yang tidak kondusif di dalam pemerintahan provinsi DKI Jakarta yang diakibatkan perombakan jabatan ini. Nah saya pikir ini merupakan catatan tersendiri bagi DPRD DKI Jakarta agar ke depan hal-hal seperti ini bisa hal yang betul-betul diperhatikan," ujar dia.

Baca juga: Anies Rombak Pejabat DKI, Hanura Singgung Banyaknya Jabatan Diisi Plt


Judistira mengaku sudah menyoroti soal rotasi jabatan pejabat DKI sejak lama. Dia mengatakan pergantian jabatan di era Anies ini terkesan lambat.

"Jadi sebenarnya perombakan pejabat di DKI Jakarta saya sudah berbicara cukup lama. Beberapa bulan yang lalu juga. Saya sampaikan bahwa kok terkesan pemerintah pak Anies ini dalam mereposisi jabatan-jabatan di DKI terkesan lambat dan kemudian tidak kemudian tujuannya bukan untuk mempercepat pembangunan di Jakarta atau mensukseskan program pak Gubernur," tuturnya.

Baca juga: Gerindra DKI Bela Anies: Rotasi Pejabat DKI Sudah Benar, Tidak Politis


Anies sebelumnya melakukan rotasi terhadap 1.125 pejabat Pemprov DKI termasuk camat dan lurah. Namun proses pergantian itu dinilai politis oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo.

"Pertanyaannya, kalau ada camat jadi sekcam (sekretaris camat) atau lurah jadi sekkel (sekretaris kelurahan), ini aneh ini buat saya. Dan tempat-tempat itu (lokasi pemindahan) kok berbaunya politis sekali," ujar Prasetyo saat dimintai konfirmasi, Selasa (26/2).

Anies sendiri sudah membantah dugaan dari Prasetyo itu. Anies menegaskan kewenangannya dalam perombakan pejabat di Pemprov DKI.

"Gubernur punya wewenang untuk rotasi 6 bulan setelah menjabat dan lalu kalau misalnya itu urusannya pilkada, saat itu lah. Kan ini tidak," ujar Anies kepada wartawan di Monas, Jakpus, Rabu (27/2/2019).
https://news.detik.com/berita/d-4447...p_nhl_judul_31