Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku Kementerian/Lembaga (K/L) masih gemar merealisasikan anggaran menjelang akhir tahun. Hal ini, menurut dia, membuat pengelolaan anggaran pemerintah jadi tak efisien. 

"Desember itu antara tanggal 1-20 sebelum kami sampaikan ini hari terakhir (pelaporan), seluruh kegiatan melonjak tinggi, semua hotel penuh semua orang melakukan rapat kerja," kata Sri Mulyani di kantornya, Rabu (20/2). 

Ia pun mengingatkan Kementerian/Lembaga untuk menerapkan prinsip nilai dari uang. Ia menyebut belanja anggaran yang menumpuk di akhir tahun membuat persediaan uang terlalu banyak dan menimbulkan ketidakefisienan. 

"Uang setiap hari ada harganya. Jadi kalau kami membuat persedian uang terlalu banyak, itu juga tidak efisien," tegasnya. 

Lihat juga:

 Awal 2019, Utang Pemerintah Nyaris Tembus Rp4.500 Triliun


Menurut Sri Mulyani, setiap rupiah dalam APBN berasal dari pajak yang dihimpun dari masyarakat hingga utang. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga mengingatkan masyarakat berhak meminta pertanggungjawaban kepada K/L terkait pengelolaan anggaran. 

"Sehingga kalau tidak digunakan dengan tepat, efektif, dan efisien ia tidak hanya sekadar menciptakan pemborosan tapi juga hilangnya atau munculnya biaya karena uang tersebut sebetulnya bisa beredar di ekonomi," paparnya. 

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Marwanto Harjowiryono mengungkapkan indeks efektiftas pelaksanaan kegiatan K/L tahun 2018 sebesar 97 atau meningkat dari tahun sebelumnya 92. Ia merinci, pada Desember 2018 seluruh K/L mencairkan 16 persen dari total APBN atau lebih rendah ketimbang periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 20 persen. 

Lihat juga:

 Januari, Sri Mulyani Catat Defisit APBN Bengkak Jadi Rp45,6 T


"Ini menunjukkan pada Desember, K/L hanya menyelesaikan pekerjaan yang memang betul-betul jatuh tempo di Desember," ujarnya.

Marwanto bilang angka ini mengindakasikan bahwa implementasi pencairan dana lebih efektif. Namun demikian, ia tidak menampik jika pola penyerapan anggaran di kuartal IV cenderung naik paling tinggi. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) konsumsi pemerintah tumbuh 37,72 persen pada kuartal IV 2018 dari kuartal sebelumnya.

"Pola penyerapannya di kuartal I agak rendah, kuartal II naik sedikit, kuartal III naik sedikit, dan kuartal IV naik jauh," tukas Marwanto. (ulf/agi)