Saya bukanlah salah satu tim sukses dari salah satu caleg, tapi saya bukan apatis yang tidak ingin tahu kejadian yang sedang hangat terjadi di sekitar saya. 2019 adalah tahun politik Tahun ini, masyarakat bukan hanya memilih Presiden-Wakil Presiden, tetapi juga anggota legislatif. Kondisi mulai menghangat seiring semakin dekatnya hari pemungutan suara. Bagi yang sering berbaur dengan masyarakat, tentu fenomena ini terlihat nyata.

Calon-calon anggota legislatif dari berbagai jenjang mulai aktif turun ke bawah untuk menjaring suara. Mendekati konstituen, menawarkan janji dan program yang akan dijalankan ketika mereka jadi nanti. Trik dan strategy mereka macam-macam. Ada yang mengadakan rembug warga, masuk ke pengajian-pengajian, hingga menggalang masa lewat koordinator wilayah yang mereka percaya. Tugas koordinator adalah menjaring masa sebanyak-banyaknya untuk ikut mensukseskan sang caleg.



Di atas adalah contoh borang yang dibawa oleh koordinator calon anggota legislarif DPRD II. Ada yang menarik? Yap, keberadaan NIK. Kenapa harus ada NIK yang di-share? Dari penuturan sang calon anggota legislatif yang saya temui dan kebetulan teman main saya, dia memasukkan NIK untuk mengecek keabsahan apakah nama yang dijaring oleh koordinator, betul-betul terdaftar sebagai pemilih. Jika tidak terdaftar, maka dia akan membantu mengurus agar yang bersangkutan bisa ikut memilih.

Hal ini juga berlaku untuk warga yang sudah mempunyai hak pilih, namun tidak/belum mempunyai KTP. Sang caleg siap membantu mengurus KTP yang bersangkutan. Tentu dengan imbal jasa, memilih caleg itu pada tanggal 17 April nanti. Lalu ada kolom TPS, dan alamat tempat tinggal pemilih. Bagi caleg, kolom ini penting untuk menaruh saksi. Jadi pada tempat-tempat yang dianggap strategis dan lumbung suara, saksi yang diturunkan jumlahnya lebih banyak.

Selain itu pemetaan ini juga menjadi bahan evaluasi, daerah mana-mana saja yang harus digencarkan kampanye untuk menjaring suara. Dalam persepsi saya, yang desa/kelurahanya minim suara, sang caleg akan sering turun dan menyapa untuk memperkenalkan program unggulan yang dia punya.



Saya mencoba untuk mengulik, apakah data ini terkait dengan adanya amplopanterhadap calon pemilih, sang caleg hanya tertawa dan menjawab dengan diplomatis. "Tidak ada soto kerbau yang gratis Ndo, kecuali di resepsi." Saya tidak tahu apa maksudnya, dan saya juga tidak mau menyimpulkannya. Mengapa? Karena saya tidak punya bukti konkrit adanya politik uang di sana. Biarlah itu menjadi urusan Bawaslu saja.

Info yang saya tahu, jika seorang caleg ingin masuk ke sebuah komunitas. Maka dia harus menyiapkan uang untuk mengisi kas komunitas tersebut. Besarannya memang tidak ditentukan berapa, tapi tetap saja ada dana yang dikeluarkan. Kalau kata teman saya sih, anggap saja dana operasional. Saya berfikir, jika uang masuk ke komunitas yang produktif dan duitnya dipakai untuk modal usaha yang produktif juga, ya dosanya ngga banyak-banyak amat. hehehe.




Proses untuk menjadi seorang anggota legislatif ternyata tidak semudah yang saya bayangkan. Ada pergulatan-pergulatan ideologis di sana. Saya berkesimpulan, orang jujur sulit untuk masuk ke parlemen. Orang kurang duit, apalagi. Saya tidak tahu, sampai kapan sistem seperti ini akan terus tumbuh di bumi pertiwi. Pendapat saya pun diamini oleh teman saya yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tahun ini. Kita sepakat, demokrasi tanpa politik uang hanya akan terjadi jika masyarakat sudah sejahtera. Kapan sejahteranya? Mari kita tanya pada unicorn yang sedang belajar terbang, hehehehe. Salam Damai!


Merdeka!

Ide Tulisan dan Sumber Gambar : Koleksi Pribadi