SIARAN PERS
No. /SP/HM/BKKP/IX/2016

Jakarta, 15 September 2016

Telah bertahun-tahun belanja R&D Indonesia menjadi nomor buntut di ASEAN dan berada dibawah Malaysia 1% (2012), Thailand 0,25% (2012), bahkan Singapura 2,1% (2012). Padahal perkembangan APBN kita terus meningkat. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh LIPI (Buku Saku Indikator Iptek Indonesia, 2014) rasio anggaran litbang terhadap APBN yang dihitung dari tahun 1969-2009 menunjukkan pola eksponensial yang terus menurun, hal ini menggambarkan bahwa perhatian pemerintah terhadap litbang pada awal pembangunan cukup tinggi, dan selanjutnya turun secara drastis menuju keadaan stagnan. APBN telah mengalami kenaikan 4000 kali lipat, sementara anggaran litbang hanya naik 420 kali lipat saja. “Bila ingin menjadi negara maju, dan mengejar ketertinggalan dari negara lain serta ingin mensejahterakan masyarakat, kita harus secara serius mendorong anak-anak negeri ini dimana pun mereka berada bangun dari tidurnya untuk membuat berbagai inovasi bagi negeri,”ujar Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir dalam Konferensi Pers mengenai Belanja R&D Indonesia pada Kamis, 15 September 2016.

Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti, Muh. Dimyati, mengungkapkan jika menurut perhitungan dua tahun lalu, belanja litbang Indonesia per PDB masih 0,09%, kini menurut perhitungan terakhir berdasarkan data tahun lalu belanja litbang Indonesia meningkat menjadi 0,2%.

Berdasarkan basis perhitungan tersebut, maka Gross Expenditure on Research and Development(GERD, baca: belanja litbang per PDB) dan Government Budget Appreciation on Research and Development(GBAORD, baca: alokasi belanja Litbang dari Pemerintah) saat ini adalah 0,20% dan 0,15%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa GERD Indonesia meningkat dari 0,09% pada 2014 menjadi 0,20% pada tahun 2015/2016. Data inilah yang kemudian digunakan sebagai baseline dalam penyusunan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2015-2045.

Berdasarkan hasil kajian LIPI pada tahun 2014, apabila ditelusur lebih jauh untuk beberapa Kementerian/Lembaga, ketidaksesuaian anggaran litbang pemerintah yang telah dialokasikan di APBN menunjukkan in-efisiensi atau ketidaktepatan alokasi (perbedaan realisasi dengan tujuan awal alokasi yang seharusnya diutamakan untuk litbang). Terlebih apabila mengacu pada kajian Pappiptek LIPI pada tahun 2013, dimana anggaran litbang yang telah dialokasikan tidak sepenuhnya bisa diserap dan dimanfaatkan dengan optimal. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan menyerap anggaran, yang bisa jadi mengindikasikan kapasitas danatau kompetensi litbang yang memang belum memadai. Peningkatan kapasitas dan penguatan kompetensi litbang di semua aspek, khususnya SDM dan infrastruktur litbang perliu diproiritaskan.

Nasir mengemukakan bahwa meskipun kondisi lingkungan strategis riset kita masih kurang menggembirakan, dimana GERD kita masih 0,2% per PDB dan peran pemerintah dalam riset masih dominan, serta produktifitas peneliti masih rendah, namun kita harus tetap optimis melakukan riset dan terus mendorong agar iptek mempunyai peran yang lebih signifikan dan terukur sehingga Multy Factor Productivity (MFP) pada tahun 2019 bisa mencapai 20% atau secara bertahap, nanti pada tahun 2045 kita ingin membawa peran iptek menjadi 70% dalam pembangunan nasional. Artinya pada saat itu hampir seluruh Sumber daya Alam yang kita miliki, apabila dieksport sudah diolah dulu didalam negeri dengan berbagai inovasi temuan anak neberi sendiri.

Untuk itu ke depan kita harus mereformasi berbagai kebijakan riset, dengan menghilangkan berbagai kendala yang menjebak peneliti dari keterkungkungan birokrasi (lepaskan dari pertanggungjawaban administrasi yang membebani peneliti dan mendorong multi years research funding dan bahkan kita terus dorong lahirnya Innovation Funding) guna meningkatkan kondusifitas riset nasional. Beberapa regulasi yang telah dihasilkan saat ini, antara lain dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.2/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017 dan Permenristekdikti Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT). Selain itu baru saja ditetapkan oleh DPR bersama Pemerintah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Bersama para pihak dalam komunitas Litbang, Kemenristekdikti bersama Kemenko PMK sedang menggodok dokumen RIRN dan beberapa kebijakan yang telah mendapat dukungan dari berbagai sektor. Kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan dapat membentuk kondusifitas riset nasional serta menggairahkan semangat penelitian, dan menumbuhkan budaya riset di Indonesia.

Selanjutnya Nasir mengharapkan peran swasta dalam membangkitkan semangat riset dan membangun link-match antara peneliti dan industri serta meningkatkan kemanfaatan riset bagi masyarakat, melalui berbagai insentif dan disinsentif kepada para pihak, antara lain melalui double tax deduction, peningkatan CSR untuk riset, peningkatan peran filantropi dalam riset, dan berbagai kerja sama riset dengan para pihak dapat dilanjutkan dan ditingkatkan.


Read more at https://ristekdikti.go.id/siaran-pers/belanja-rd-indonesia-dalam-perjuangan-menjadi-juara-asean/#7GVsHard5TyyPS0M.99


Pada 2017, Dimyati bilang anggaran R&D Indonesia setelah dilakukan survei oleh pihaknya mencapai 0,25% terhadap GDP atau sekitar US$ 2,54 miliar (PDB 2017 Rp 13.588 triliun).

"Terus 2017 nya kita survei, 0,25% terhadap GDP. Besaran anggarannya Rp 30,8 triliun. Namun angka tersebut belum mencakup seluruh institusi swasta yang melakukan R&D di Indonesia," ungkapnya.

https://finance.detik.com/berita-eko...anggaran-rd-ri

Sementara untuk anggaran R&D Indonesia secara keseluruhan pada tahun 2018 saat ini belum ada datanya


Kemungkinan 0,3%-0,4% terhadap GDP atau sekitar 44,5T - 59,3T (PDB 2018 Rp 14.837,4 triliun)

Jauh dibanding era SBY


sumber : https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-47249263