Jakarta - Direktur Materi Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sudirman Said, mengatakan pernah mendapat pesan agar menunda pengusutan kasus Petral. Itu terjadi saat dirinya masih menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Tadi saya cerita, saya mau menyampaikan laporan itu ke KPK, tapi malam sebelumnya saya dikasih pesan oleh seseorang bahwa Presiden menghendaki supaya ditunda dulu," kata Sudirman Said di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta, Sabtu (16/2/2019).

Kala itu, rencana disampaikan Sudirman dalam forum terbatas yang diikuti sejumlah menteri. Saat itu, tutur Sudirman, para menteri memberi peringatan kepada Presiden Jokowi supaya jangan terlalu keras terhadap Petral.

"Pada waktu itu kita menyampaikan laporan dalam forum terbatas, bukan sidang kabinet, beberapa menteri yang hadir memang cenderung memberi warning pada Pak Presiden (supaya, red) jangan terlalu keras, nanti dipukul balik. Mungkin Presiden mendengarkan itu, saya tidak tahu," tutur Sudirman.

"Jadi yang agak cemas atasan saya karena ditakut-takuti beberapa menteri," ujarnya.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin menanggapi pernyataan Sudirman soal Jokowi yang memilih tak mengusut kasus Petral karena ditakut-takuti beberapa menterinya. Sudirman ditantang terbuka saja mengungkapkan persoalan ini.

"Sebaiknya ungkap saja ke publik, siapa menteri-menteri yang menakut-nakuti Pak Jokowi itu. Jangan sampai ini kayak semacam informasi yang ditutup-tutupi. Apa gunanya ditutupi?" kata juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily, kepada wartawan, Minggu (17/2).

Baca juga: BPN: Prabowo akan Bawa Catatan Data di Debat Capres

Dulu, Sudirman adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang membantu Jokowi di pemerintahan. Menurut Ace, pernyataan Sudirman soal Petral dalam momentum menjelang Pilpres 2019 ini dilandasi rasa kecewa.

"Sebaiknya, Pak Sudirman Said sebagai mantan pembantu Presiden menyadari, seharusnya beliau tidak menunjukkan seperti memiliki kekecewaan yang sangat mendalam karena tak lagi menjadi menteri," tutur Ace.

Menurutnya, isu Petral sudah selesai karena anak perusahaan Pertamina itu sudah dibubarkan tahun 2015. KPK bersama dengan BPK pasti akan menyelidiki jika ada ditemukan bukti kuat korupsi. Maka, menurutnya, tak ada lagi yang perlu diperkarakan pemerintah.

"Petral sudah dibubarkan. Itu satu sikap Pak Jokowi yang sangat tegas karena selama ini Petral sudah bertahun-tahun menguasai tata niaga energi di Indonesia berdasar kebijakan Presiden terdahulu. Mantan Kepala Pertamina era pemerintahan sebelumnya juga telah diselidiki dan dijadikan tersangka. Sekarang, jika Petral sudah bubar, saya kira mungkin dalam pandangan Pak Jokowi, untuk apa lagi dipersoalkan, karena Petral-nya sendiri secara kelembagaan sudah dibubarkan," tutur Ace.
(dnu/tor)

sumber https://news.detik.com/berita/d-4431...aporkan-petral