jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai Hanura Inas N Zubir menangkap kesan kubu pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno ingin selalu mengintervensi berbagai sektor pemerintahan, terutama di bidang hukum.

Hal tersebut setelah melihat sejumlah fakta antara lain, seperti peristiwa salah seorang juru kampanye nasional pasangan calon presiden nomor urut 02, Lius Sungkharisma yang membentak-bentak petugas Rumah Tahanan Cipinang, saat hendak menjenguk Ahmad Dhani beberapa waktu lalu.

Lius datang ingin menjenguk pada hari Minggu, sementara menurut peraturan yang ada, tidak ada jadwal menjenguk di hati Minggu. Akibatnya, Lius marah pada petugas karena tidak diizinkan menjenguk.

"Contoh lain, Amien Rais bahkan terkesan menginginkan lebih dari itu, yakni setiap orang yang bergabung di kubu Prabowo-Sandi tidak boleh disentuh oleh hukum,” ujar Inas di Jakarta, Sabtu (9/2).

Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan calon presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin ini menyebut nama Amien, menyusul pernyataan Ketua Dewan Kehormatan PAN itu yang terkesan terus menyudutkan Presiden Joko Widodo.

Terbaru, saat Amien ikut mengawal Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma'arif yang diperiksa di Polres Surakarta, karena diduga melakukan pelanggaran pemilu. Slamet dilaporkan karena dianggap melakukan kampanye saat menjadi pembicara di acara tabligh akbar PA 212 Solo Raya pada 13 Januari lalu.

"Saya ingatkan Pak Jokowi. Pak Jokowi, apa sih maumu," ujar Amien ketika itu.

Lebih lanjut Inas juga menyoroti pernyataan Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Drajat Wibowo, yang malah membela pernyataan Amien Rais.

Drajat di salah satu media online nasional mengatakan, Amien mempertanyakan ke Jokowi, karena Jokowi seorang presiden, sementara kepolisian berada di bawah kekuasaan presiden.

Inas menilai, pernyataan Drajat semakin memperlihatkan keinginan kubu pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno, agar Prabowo mengintervensi hukum jika nanti terpilih.

"Terutama untuk konco-konconya yang tergabung dalam tim sukses, muncul kesan mereka ingin tidak perlu diproses hukum, meski tersangkut kasus hukum," pungkas Inas.(gir/jpnn)
Baca: Singgung Kasus Buni Yani, Fadli Zon: Kita Harus Membuat Perhitungan Kepada Jaksa Agung

sumber https://www.jpnn.com/news/inas-kubu-...tervensi-hukum