Akhir-akhir ini, teknik kampanye semburan dusta atau propaganda Rusia lagi ramai dibicarakan. Teknik kampanye itu biasanya berbasiskan pada kebohongan atau hoaks.

Menurut para ahli, kampanye yang dijalankan oleh kandidat nomor urut 02 banyak yang mengadopsi teknik tersebut. Hal ini yang berbahaya bagi bangsa Indonesia.

Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens menyatakan politik berbasis kebohongan atau hoaks yang diterapkan satu pihak dalam kontestasi Pemilu 2019 merupakan ancaman serius bagi ketahanan demokrasi dan peradaban, harus segera dihentikan.

Menurut Boni, maraknya propaganda Rusia sudah diadopsi politik elektoral Indonesia sejak tahun 2016 di mana hoax dan narasi kebencian yang berbalut “politik identitas” tumbuh subur.

Penerapan Propaganda Rusia bisa menimbulkan kekhawatiran karena, pertama, jika kontestasi Pemilu dianggap sebagai perang maka berpotensi melahirkan kekerasan horizontal.

Kedua, dapat menghancurkan tradisi dan budaya politik Indonesia yang berbasis kekeluargaan, ketiga pemimpin yang lahir dari model propaganda kebohongan akan melahirkan rezim kebohongan.

Ketiga, pemimpin yang lahir dari model propaganda kebohongan akan melahirkan rezim kebohongan. Konsekuensinya, kekuasaan tidak akan bekerja untuk rakyat melainkan utuk kepentingan oligarki nasional maupun global yang telah berjasa dalam pemenangan.

Dalam pandangan Boni, ada kelompok yang bernafsu meraih kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Model politik berbasis kebohongan yang diterapkan dalam konteks perang di pemilu. Inilah propaganda Rusia di mana menjadi ancaman serius terhadap ketahanan demokrasi dan peradaban an sich.

Untuk itu, pihaknya menghimbau agar model propangada ini segera dihentikan agar tidak merusak kualitas demokrasi kita, kualitas pemilu dalam menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas.

Kita tentu saja sepakat dengan pendapat Boni di atas. Sudah selayaknya kampanye yang berbasis pada hoax dan ketakutan itu harus diakhiri. Sebab, di atas kepentingan kekuasaan dalam Pilpres, ada bangunan kebangsaan Indonesia yang harus dijaga.