CNN Indonesia
Selasa, 29/01/2019 06:09


Ilustrasi bansos. (ANTARA FOTO/Yusran Uccang)

Jakarta, CNN Indonesia -- Kebijakan pemerintah menyalurkan dana bantuan sosial ( bansos ) melalui layanan perbankan dinilai tak mengerek tingkat melek keuangan di Indonesia meningkat signifikan.

Hal ini diungkap Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan Mariyam B. L. Wijaya ketika memaparkan hasil kajian pendalaman keuangan di Indonesia dari FE Unpar dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Mariyam menjelaskan bansos tidak membuat para penerimanya lantas melek dengan sektor keuangan. Meski sudah terakses perbankan, penerima bansos hanya mengenal bank sebagai perantara dana bantuan yang mereka terima.

Masyarakat penerima bansos, menurut dia, mungkin mengenal fitur tarik tunai, simpan, dan transfer. Namun, tak ada edukasi yang lebih dalam terkait pemanfaatan produk bank.

"Penggunaan uang elektronik dan penyaluran bansos menggunakan perbankan meningkatkan akses dengan cepat, tapi apakah ini diikuti dengan pendalaman? Belum, akses masih tumbuh lebih cepat ketimbang pendalaman, jadi masih perlu diperhatikan," ujar Mariyam di sebuah seminar pemaparan kajian di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (28/1).

Pemberian bansos, masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Bansos belum dimanfaatkan untuk kebutuhan produktif, seperti modal usaha. Hal ini tak lepas dari pengaruh kebiasaan masyarakat hingga orientasi dari fungsi bansos tersebut.

"Kalau tidak ada upaya untuk buat rumah tangga produktif, maka bansos tidak bisa lebih untuk sekadar konsumsi. Masyarakat juga tidak punya dana untuk ditabung," jelasnya.
Kondisi ini membuat dampak dari pemberian bansos pun tak akan maksimal untuk pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Bansos hanya meningkatkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

Untuk itu, Mariyam melihat perlu kebijakan-kebijakan untuk menggiring masyarakat yang sudah tersentuh perbankan untuk ikut menggerakkan pendalaman pasar keuangan. Perusahaan jasa keuangan juga perlu lebih memahami kebutuhan masyarakat.

"Mereka harus bisa bergerak ke akar rumput, mengenal siapa yang harus dibantu, jangan berpatok asal menyalurkan dana saja. Tinggal mau kejar akses atau efisiensi, itu pertanyaan untuk perbankan," katanya.

Direktur Jasa Keuangan dan BUMN Kementerian PPN/Bappenas Muhammad Cholifihani menambahkan dari hasil kajian ini, pemerintah terus berusaha meracik kebijakan ke depan agar akses yang sudah diberikan melalui peralihan bansos tunai menjadi nontunai bisa meningkatkan pendalaman sektor keuangan.

"Setidaknya dengan akses ini, masyarakat membuka rekening, ini setidaknya bisa menumbuhkan inklusi keuangannya dulu," pungkasnya. (uli/agi)

https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/2...melek-keuangan