Bocoran suatu dokumen keuangan berskala luas mengungkapkan bagaimana orang-orang super kaya, mulai dari Ratu Elizabeth di Inggris sampai Prabowo, Tommy Suharto dan Mamiek Suharto di Indonesia secara diam-diam berinvestasi di luar negeri, di tempat surga pajak.

Tiga nama warga Indonesia yang tercantum adalah Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto; dan dua andak bekas presiden Soeharto yang jatuh dalam Reformasi 1998, Hoetomo mandala Putera alias Tommy Soeharto, dan Siti Hutami Endang Adiningsih, alias Mamiek.

Nama-nama terkenal lain yang disebutkan antara lain menteri perdagangan pemerintahan Donald Trump yang disebut memiliki saham di perusahaan yang melakukan transaksi dengan Rusia yang dikenai sanksi oleh Amerika Serikat.

Bocoran dokumen yang disebut Paradise Papers (Dokumen Surga), mencakup 13,4 juta dokumen, sebagian besar berasal dari satu perusahaan keuangan luar negeri.

Program televisi BBC Panorama termasuk satu dari hampir 100 kelompok media yang bersama-sama menyelidiki dokumen ini.

Seperti halnya Panama Papers tahun lalu, dokumen diperoleh oleh surat kabar Jerman Süddeutsche Zeitung, yang kemudian meminta International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) atau Konsorsium Jurnalis Investigatif untuk melakukan penyelidikan.

Ada Prabowo, Tommy dan Mamiek Suharto
Orang-orang Indonesia yang disebutkan dalam data ICIJ adalah dua anak Soeharto, Tommy dan Mamiek Suharto serta Prabowo Subianto.

Tommy, yang merupakan pimpinan Humpuss Group, pernah menjadi direktur dan bos dewan Asia Market Investment, perusahaan yang terdaftar di Bermuda pada 1997 dan ditutup pada tahun 2000.

ICIJ juga mencatat alamat yang sama untuk Asia Market dan V Power, perusahaan yang terdaftar di Bahama dan dimiliki Tommy Suharto dan memiliki saham di perusahaan mobil mewah Italia Lamborghini, menurut catatan Securities and Exchange Commision.

Data dari Appleyby, firma hukum di Bermuda yang mengeluarkan data, juga mencakup informasi tentang perusahaan patungan di Bermuda antara cabang Humpuss dan NLD, perusahaan iklan Australia.

Menurut laporan setempat pada 1997, perusahaan patungan itu membuat Tommy Suharto dan mitranya dari Australia mendirikan bisnis papan reklame pinggir jalan di Negara Bagian Victoria, Australia, Filipina, Malaysia, Myanmar dan Cina. Perusahaan itu ditutup di Bermuda pada 2003 dan dicatat di Appleby sebagai "pengemplang pajak."

Sementara Mamiek disebutkan adalah wakil presiden Golden Spike Pasiriaman Ltd dan pemilik dan pimpinan Golden Spike South Sumatra Ltd, bersama Maher Algadri, eksekutif Kodel Group, salah satu konglomerat terbesar Indonesia zaman Suharto, menurut Forbes.

Dua perusahaan ini tercatat di Bermuda pada 1990 dan sekarang sudah ditutup.

Baik Tommy maupun Mamiek Suharto tidak menjawab permintaan untuk memberikan tanggapan dari ICIJ dan mitra Indonesia organisasi ini, TEMPO.

BBC Indonesia juga berupaya menghubungi pengacara Tommy, namun yang bersangkutan mematikan telepon selulernya. Tindakan serupa juga dilakukan sumber BBC Indonesia di Humpuss Group.

Prabowo dan Nusantara Energy di Bermuda
Prabowo Subianto disebutkan pernah menjadi direktur dan wakil pimpinan Nusantara Energy Resources yang berkantor di Bermuda.

Perusahaan yang terdaftar pada 2001 ini tercatat sebagai 'penunggak utang', dan ditutup pada 2004. Perusahaan di Singapura yang namanya juga Nusantara Energy Resources kini adalah bagian dari Nusantara Group, dan sebagian dimiliki oleh Prabowo, menurut media di Indonesia.

Fadli Zon, wakil ketua Partai Gerindra, mengatakan Prabowo tak memiliki kaitan dengan Nusantara Energy Resources dan menyanggah bahwa perusahaan itu mengemplang pajak dan bahwa perusahaan itu tidak aktif sejak didirikan.

"Ini adalah perusahan satu dolar," kata Fadli kepada mitra ICIJ di Indonesia, TEMPO. Ia juga mengatakan perusahaan itu dididirikan untuk eksplorasi minyak dan gas dan bahwa sejumlah politikus terlibat. Namun ia tidak tahu bagaimana keterlibatan mereka di perusahaan itu.

Laporan yang dikeluarkan Minggu (05/11) ini baru sebagian kecil dari laporan yang akan dikeluarkan dalam satu minggu dan akan mengungkap skandal pajak dan keuangan sebagian dari ratusan orang dan perusahaan yang namanya disebut dalam data.

Banyak artikel terpusat pada bagaimana para politikus, perusahaan multinasional, selebriti dan orang kaya secara individu menggunakan kerumitan struktur yayasan dan perusahaan-perusahaan tertutup untuk melindungi uang mereka dari otoritas pajak atau menyembunyikan transaksi mereka.

Batapa pun, sebagian besar transaksi ini disebutkan tidak melanggar hukum.

Bagaimana keterlibatan Ratu Elizabeth

Dalam dokumen Paradise Papers disebutkan sekitar £10 juta uang pribadi Ratu ditanamkan di luar negeri.

Dana itu disimpan di Cayman Islands dan Bermuda oleh Duchy of Lancaster, yang mengeluarkan pendapatan untuk Ratu dan menangani investasi kekayaan pribadinya sebesar £500 juta.

Tidak ada yang ilegal dalam investasi ini dan tidak ada petunjuk bahwa Ratu mengemplang pajak namun banyak yang mungkin bertanya mengapa kerajaan menanamkan modal di luar negeri.

Ross dan Trump malu?
Menteri Perdagangan Wilbur Ross membantu Donald Trump menjadi bangkrut pada 1990an dan kemudian diangkat sebagai menteri pada pemerintahan Trump.

Dokumen itu mengungkap Ross memiliki minat dalam perusahaan perkapalan dengan pendapatan jutaan dolar per tahun dengan bisnis transportasi minyak dan gas untuk perusahaan energi Rusia, dengan pemilik saham termasuk menantu Vladimir Putin dan dua orang yang dikenakan sanksi oleh Amerika Serikat.

Dokumen ini kembali akan mengangkat pertanyaan soal koneksi Rusia dengan tim Donald Trump.

Trump terpilih menjadi presiden November 2016 di tengah tuduhan bahwa Rusia berkolusi untuk mencoba mempengaruhi pemilu AS. Ia menyebut tuduhan itu "berita palsu."

Dari mana kebocoran ini?
Sebagian besar data berasal dari perusahaan yang disebut Appleby, perusahaan hukum di Bermuda yang membantu para nasabah di luar negeri untuk membayar pajak rendah atau tanpa pajak sama sekali.

Dokumen-dokumen perusahaan itu berasal dari perusahaan yang memiliki yurisdiksi di Karibia dan didapat oleh Süddeutsche Zeitung. Sumbernya tidak disebutkan.

Mitra media ICIJ menyatakan penyelidikan itu demi kepentingan umum karena kebocoran data dari luar negeri itu selalu mengungkap adanya pelanggaran.

Menanggapi kebocoran itu, Appleby mengatakan mereka "puas karena tidak ada bukti adanya pelanggaran, baik oleh kami atau klien kami".

Perusahaan itu menambahkan, "Kami tidak mentolerir tindakan ilegal."