TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Wakil Sekretaris Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma'ruf Amin untuk Jatim, Sri Untari menilai rencana peningkatan tax ratio sampai 16 persen yang dilontarkan Paslon Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandi tidak masuk akal.
Pasangan Capres dan Cawapres Prabowo-Sandi, saat acara Debat Pilpres 2019 putaran pertama pada Kamis (17/1/2019) kemarin menyampaikan rencana terkait peningkatan tax ratio sebesar 16 persen jika terpilih nanti.
Menurut Sri Untari yang juga merupakan Ketua Fraksi PDIP Jatim ini, di DPRD Provinsi Jatim untuk meningkatkan tax ratio sampai 10 persen saja sangat berat.
"Tax ratio sampai 16 persen itu bagaimana caranya, kami saja di Jatim menaikkan 10 persen itu tidak selalu bisa, paling 7.5 persen," kata Sri Untari, Senin (21/1/2019).
• Herman Asli Orang Garut 6 Tahun Jadi Tukang Cukur Langganan Presiden Jokowi, Ungkap tentang Bayaran dan Model Favorit

Sri Untari melanjutkan, Indonesia mempunyai potensi pajak yang besar, namun lanjutnya, untuk mendapatkan pendapatan yang besar menurut Sri Untari bukan meningkatkan rasio pajaknya tapi kesadaran wajib pajaknya.
"Seperti langkah yang diambil Pak Jokowi, lakukan tax holiday sedikit dan sederhanakan perizinan, ini untuk mendorong insentif pajak. Jadi bukan menambah pajaknya tapi menambah objek pajaknya," kata Sri Untari.
• Kedatangan Jokowi Ditunggu Bocah 13 Tahun Selama 7 Jam, Semuanya Demi Subscriber

Saat ini dari lebih kurang 125 juta wajib pajak di Indonesia belum sampai 65% orang yang membayar pajak.
"Dengan langkah-langkah tadi, orang yang belum taat pajak akan sadar dan akan timbul kemauan untuk membayar pajak, bahkan mungkin akan sadar bahwa pajak itu akan dikembalikan ke masyarakat sendiri," kata Sekretaris DPD PDIP Jatim ini.

http://jatim.tribunnews.com/2019/01/...bukan-pajaknya

BETUL, TAX RATIO BISA TINGGI SEPERTI DI NORWEGIA SWEDIA DENMARK SINGAPUR KARNA PENDUDUKNYA SEDIKIT TAPI KAYA DAN MEMILIKI SPESIALISASI SEPERTI TOURISM, PABRIK HP, PERABOTAN DSB
ASAL TAU AJA,SINGAPUR ITU 100% IMPOR PANGAN !

BTW GIMANA DATA2 TAX AMNESTY KEMARIN? HARUS DIDATANGI TERUS
APALAGI DATA RIBUAN T HINDARI PAJAK DILUAR NGERI DATA PANAMA PAPER, REFORMASI PAJAK KUDU DIKEBUT DAN DISEDERHANAKAN!