CNN Indonesia -- Tabloid Indonesia Barokah menjadi sorotan. Bermula dari Direktur Hukum dan Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sufmi Dasco Ahmad yang melapor ke polisi dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dasco menganggap isi tabloid tersebut sangat tendensius dan menyudutkan Prabowo-Sandi. Terlebih, sudah beredar masif di Jawa Barat dan Jawa Tengah jelang pencoblosan pilpres 2019.

"Karena dia beredarnya secara masif dan kemudian berpotensi mengganggu ketertiban umum dan keresahan di masyarakat makanya segera kami ambil langkah untuk segera melaporkan," ujar Dasco, Rabu (23/1).

Dewan Pers sudah angkat suara. Anggota Dewan Pers Ratna Komala mengatakan pihaknya sudah melakukan investigasi terhadap alamat redaksi yang tercantum dalam salah satu edisi. Hasilnya, nihil. Kantor redaksi tidak ditemukan.

Perihal isi, Ratna menyebut tim ahli Dewan Pers juga sudah menganalisis. Hasil sementara yang diperoleh yakni Indonesia Barokah hanya mengambil dari berita lain atau tidak melakukan peliputan. Isinya pun tidak memenuhi kaidah jurnalistik

"Ada berita atau tulisan yang kategori beropini menghakimi dan beriktikad buruk," tutur Ratna saat dihubungi, Kamis (24/1).

Indonesia Barokah, lanjut Ratna, juga tidak pernah mendaftarkan diri sebagai media massa ke Dewan Pers. Dia mengatakan pihaknya akan lekas menyelesaikan investigasi dan analisis hingga menerbitkan kesimpulan final perihal Indonesia Barokah.

Diketahui, tabloid Indonesia Barokah mengusung slogan Membumikan Islam Rahmatan Lil'alamin. Namun, kuantitas kontennya tidak didominasi oleh konten yang bersifat dakwah, tetapi politik.

Hal itu diutarakan oleh Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Abdul Manan yang juga telah mengulas tabloid Indonesia Barokah.

"Berusaha menggabungkan dua tujuan itu, namun sisi politiknya tetap lebih dominan," kata Abdul saat dihubungi, Kamis (24/1).

Dia sedikit berbeda pendapat dengan anggota Dewan Pers Ratna Komala yang menyebut isi tabloid tersebut memuat opini menghakimi. Menurut Abdul, Indonesia Barokah menunjukkan sisi baik paslon 01 Jokowi-Ma'ruf dan sisi negatif paslon 02 Prabowo-Sandi.

"Mungkin bukan opini yang menghakimi, tapi framing positif untuk calon nomor 01, framing negatif untuk calon nomor 02," kata Abdul.

Meski begitu, lanjut Abdul, bukan berarti dirinya menganggap Indonesia Barokah sebagai karya jurnalistik. Menurutnya, masih ada hal-hal administratif yang harus dibuktikan bahwa tabloid tersebut memang karya jurnalistik.

"Beberapa tolak ukur penting untuk disebut media, setidaknya pakai standar Dewan pers, kan harus berbadan hukum, penanggungjawabnya dan alamat kantornya jelas," ucap Abdul.

Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno sepakat jika Indonesia Barokah disebut bukan tabloid dakwah. Menurutnya, ada maksud lain yang ingin diraih dari pihak redaksi.

"Tentu ini bukan tabloid biasa yang lillahi ta'ala. Ada maksud tertentu," ucap Adi.

Adi menilai lazim jika publik menuding kelompok tertentu berada di balik penerbitan Indonesia Barokah. Dia mengatakan hal itu merujuk dari jumlah dan sifat konten yang dimuat.

Menurutnya, tabloid tersebut ditargetkan agar dibaca oleh kalangan yang selama ini kontra dengan pemerintah. Dia mengatakan hal itu jelas nampak ketika konten cenderung menampilkan berita yang mendukung kebijakan pemerintah dan menyudutkan oposisi.

"Pembelahan isu dalam tabloid ini sangat tegas. Cenderung searah dengan kebijakan pemerintah dan mempreteli praktik-praktik yang selama ini penuh kebohongan semacam fitnah PKI, hoaks, dan kebohongan lain," ucap Adi.

"Tak perlu dijelaskan eksplisit, publik pasti tau tabloid ini tak lahir dalam ruang hampa," lanjutnya.
+++++++++++++++++++++++++++++

ini Sumber yg varokah sekali ya Akhi..