Pentingnya Negara Lakukan Klasifikasi Data

Beranda
Komunitas
Entertainment
The Lounge
Pentingnya Negara Lakukan Klasifikasi Data

gta007

24-01-2019 19:05

Pentingnya Negara Lakukan Klasifikasi Data

Pakar keamanan siber asal Malaysia, Dato' Amirudin Bin Abdul Wahab menjelaskan bahwa keputusan penempatan pusat data (data center) yang akan menyimpan data pengguna masyarakat Indonesia mesti mempertimbangkan faktor klasifikasi data, tingkat kerahasiaannya dan ketersediaannya.

Quote:

"Itu penting sekali sebelum bicara tentukan (penempatan) data center. Data itu informasi, Anda harus memastikan confidentiality (tingkat kerahasiaan), intergrity (keutuhan), and availability (ketersediaan)," ujarnya.

Sebelum bicara tentang penempatan data, menurutnya yang pertama perlu diketahui adalah aspek klasifikasi data. Apakah data itu boleh diakses publik atau pribadi. Kemudian jika rahasia, maka sejauh mana kerahasiannya. Hal ini kemudian mempengaruhi penempatan untuk ketersediannya di dalam atau luar negeri.

Quote:

"Kalau yang top secret kita mau pastikan kita yang kontrol. Kita bisa pastikan best practices (perlakuan terbaik) dari provider, memastikan mereka ikuti standar yg kita tentukan di dalam negeri," lanjutnya.

Selanjutnya, pemerintah atu atasan juga perlu memperhatikan risiko yang harus dibayar dalam penempatan pusat data. Risiko itu tak melulu soal biaya, tetapi seluruh risiko seperti keamanan.

Khusus untuk Indonesia, dia tidak ingin mengatakan apakah negara ini perlu mengharuskan penyelenggara transaksi eletronik yang beroperasi di dalam negeri menempatkan pusat data di dalam negeri. Sebab menurutnya hal itu tergantung dari konteks dan faktor pertimbangan yang berbeda-beda tiap negara.

Quote:

"Itu tergantung pemerintah dan negara, kalau di kita (Malaysia) ada badan yang namanya MAMPU, dia yang mengurus klasifikasi data. Ada yang di luar ada yang di dalam, bahkan ada yang boleh dikonsumsi oleh umum, oleh agensi. Jadi semua ada perlu guidance (panduan), best practice, ada yang menentukan," lanjutnya.

Sementara itu, pemerintah Indonesia sedang merevisi Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

Kendati demikian, revisi tersebut diprotes oleh industri pusat data dan Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL). Revisi tersebut dianggap berpotensi merugikan negara Rp85,2 triliun jika PSTE tidak diharuskan membuat pusat data di dalam negeri.

Thanks udah mampir di threat share ane yang sederhana ini emoticon-Traveller

Spoiler for sumur:

https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190123065606-185-363009/pakar-pentingnya-negara-lakukan-klasifikasi-data

333

Kutip

Balasan

Komentar yang asik ya

Urutan

Terbaru

Terlama

Komentar yang asik ya

Komunitas Pilihan