Jakarta, CNN Indonesia -- Said Didu, mantan Staf Khusus Menteri ESDM meminta pemerintah menanggung penuh beban keuangan PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) yang muncul akibat ditahannya kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Permintaan ia sampaikan agar kondisi keuangan dua perusahaan pelat merah tersebut di atas tetap terjaga. "Masalahnya, sekarang pemerintah mau punya nama, tapi tidak mau mengeluarkan uang," ujar Said usai menghadiri diskusi 'Jejak-jejak Kebohongan Jokowi' di Sekretariat Nasional Prabowo-Sandiaga, Selasa (22/1).

Sebelumnya, Menteri ESDM Ignasius Jonan menegaskan pemerintah belum berencana mengerek TDL dan harga BBM jenis Solar dan Premium dalam waktu dekat ini. Said menuding janji itu politis. Maklum janji diberikan menjelang pelaksanaan Pilpres 2019.

Sesuai Penjelasan Pasal 66 (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Said menyebut apabila BUMN mendapatkan penugasan yang menurut kajian secara finansial tidak layak, pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut termasuk margin yang diharapkan.

Pemerintah, lanjut Said, memang telah mengucurkan subsidi listrik dan BBM. Namun, jumlah tersebut diklaim tak mencukupi. Terlebih untuk Pertamina, yang tak mendapat subsidi untuk penjualan Premium dan pelaksanaan program BBM Satu Harga.

Sebagai catatan, tahun lalu, pemerintah telah mengucurkan subsidi energi sebesar Rp153,5 triliun terdiri dari subsidi listrik sebesar Rp56,5 triliun dan subsidi BBM dan LPG sebesar Rp97 triliun.

Namun, kinerja Pertamina dan PLN menurun. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, hingga akhir kuartal III 2018, PLN menderita rugi Rp18 triliun akibat pelemahan kurs. Padahal, pada periode yang sama tahun lalu perusahaan listrik negara tersebut masih mencetak laba sebesar Rp3,06 triliun.

Kenaikan harga minyak dan keoknya kurs juga membuat laba bersih Pertamina pada akhir September 2018 tergerus jadi Rp5 triliun dari Rp26,8 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Belum lagi, BBM konstruksi yang dituding Said juga menjadi alat pencitraan pemerintah melalui pembangunan infrastruktur. Padahal, tidak semua proyek layak secara keekonomian.

Tak ayal, utang BUMN terus membengkak. Ia memperkirakan, dengan memperhitungkan utang PT Indonesia Asahan Aluminum (Inalum) untuk mengakuisisi PT Freeport Indonesia, posisi utang BUMN pada akhir 2018 telah mencapai lebih dari Rp5.400 triliun atau naik lebih dari Rp2.100 triliun selama pemerintahan Jokowi.

"Hampir Rp1.000 triliun lebih (utang BUMN) ada di PLN, dan Pertamina dan menghadapi persoalan keuangan yang sangat besar," tutur mantan Komisaris PT Bukit Asam ini.

Untuk itu, ia menantang pemerintah untuk berani mengambil risiko politik jika memberikan penugasan kepada perusahaan pelat merah. Dalam hal ini, anggaran subsidi harus diperbesar. Untuk menutupi subsidi tersebut, pemerintah bisa melakukan efisiensi anggaran di pos lain.

"Kalau sekarang, mau sepi orang pun yang dibangun tetap jalan. Jadi otaknya hanya jalan, jalan, jalan. Padahal, yang dibutuhkan mungkin adalah sekolah, puskesmas, bukan jalan," tandasnya.

sumber