Kamis, 17 Jan 2019 12:35 WIB

Hendra Kusuma -
detikFinance

Foto: Tim Infografis: Zaki
Alfarabi

Neraca
Dagang RI
Tekor (Lagi)

Jakarta - Pemerintah dianggap
belum memberikan aksi nyata
dalam menekan defisit neraca
migas yang sudah terjadi sejak
2013. Padahal, pada awal
pemerintahan kabinet kerja ada
komitmen atau program yang
bisa menekan defisit migas.

Chief Economist Samuel
Sekuritas Lana Soelistianingsih
mengatakan awal pemerintahan
Jokowi-JK ada komitmen
mengenai kemandirian energi.
Di mana, pemerintah akan
mempercepat energi baru
terbarukan (EBT) dan
pembangunan kilang. Namun hal
tersebut masih belum
terlaksana,

"Jadi permasalahannya ini sudah
di-address cukup lama tapi
belum wujudnya, aksi nyatanya
belom ada," kata Lana saat
dihubungi
detikFinance,Jakarta, Kamis
(17/1/2019).

Pemerintah, kata Lana baru
sibuk mencari solusi ketika
harga minyak naik. Salah satunya
dengan menerbitkan kebijakan
biodiesel 20% (B20) sebagai
campuran terhadap BBM fosil.

"Jadi kalau harga minyaknya naik
baru kita kembali sibuk seperti
isu B20," jelas dia.

Sebelumnya, neraca
perdagangan migas sepanjang
tahun 2018 defisit US$ 12,4
miliar atau jauh lebih tinggi
dibandingkan dengan neraca
perdagangan Indonesia yang
defisit US$ 8,57 miliar.

Tingginya defisit neraca
perdagangan migas dikarenakan
impor hasil minyak yang
mencapai US$ 17,5 miliar
dibandingkan dengan ekspornya
yang hanya US$ 1,63 miliar atau
ada defisit US$ 15,94 miliar.

Selanjutnya, impor minyak
mentah yang mencapai US$
9,16 miliar dibandingkan
ekspornya yang hanya US$ 5,12
miliar sehingga ada selisih atau
defisit US$ 4,04 miliar.

Sedangkan untuk gas, masih
surplus US$ 7,58 miliar karena
ekspornya US$ 10,64 miliar dan
impornya US$ 3,06 miliar.

Baca juga: Defisit Migas US$
12,4 M, Lebih Besar dari
Neraca Dagang

(hek/eds)

https://m.detik.com/finance/berita-e...-defisit-migas