Ilustrasi: Debat capres pertama lebih didominasi pidato masing-masing kandidat ketimbang perdebatan
Satu dari 5 debat pasangan capres sudah dilangsungkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kamis (17/1/2019) tadi malam. Namun keriuhannya masih belum berhenti sampai keesokan harinya di media sosial. Warganet masih menggunjingkan acara semalam.

Keriuhan itu adalah keramaian yang lazim terjadi antar pendukung dalam sebuah pertandingan yang diikuti oleh dua tim. Ketimbang mencermati esensi perdebatan, keriuhan pendukung masing-masing pasangan capres lebih terfokus kepada aspek pertunjukan dari acara debat tersebut.

Tadi malam para pemilih, yang menonton acara debat itu, bisa melihat benang merah dari pernyataan-pernyataan yang dilontarkan masing-masing pasangan capres.

Dalam isu hukum, hak asasi manusia (HAM), korupsi, dan terorisme, pasangan Joko Widodo – Ma’ruf Amin menyampaikan gagasan tentang pembenahan dan pengelolaan sistem. Sedangkan pasangan Probowo Subianto – Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan keyakinan bahwa persoalan-persoalan di bidang itu bisa diatasi dengan memberikan gaji besar kepada aparat penegak hukum dan birokrat.

Baik Jokowi-Amin maupun Probowo-Sandiaga, keduanya sangat terlihat menanggung beban untuk menyampaikan pesan tersebut ke publik di panggung perdebatan tadi malam. Akibatnya, kedua pasangan itu lebih sering berpidato ketimbang berdebat.

Keduanya lebih terkesan menjadikan panggung acara itu untuk memberikan pernyataan yang sloganistis ketimbang merespons pertanyaan dan pernyataan lawan debatnya.

Tak heran jika tak sedikit penonton acara debat itu berseloroh di media sosial, “Pertanyaannya ke mana, jawabannya ke mana.”

Padahal moderator acara itu beberapa kali memperingatkan kedua pasangan capres bahwa acara malam tadi adalah acara debat untuk beradu gagasan, pemikiran, dan argumentasi. Bukan acara pidato.

Namun peringatan itu tidak terlihat digubris oleh kedua belah pihak. Padahal sebetulnya ada gagasan dari masing-masing pasangan calon yang perlu diperdebatkan.

Keyakinan pasangan Prabowo-Sandiaga bahwa persoalan di bidang hukum, HAM, korupsi dan terorisme cukup bisa diatasi dengan memberikan gaji besar kepada aparat penegak hukum dan birokrat, misal, adalah keyakinan yang sangat perlu diperdebatkan.

Publik sudah menyaksikan, para tersangka dalam sejumlah kasus korupsi adalah mereka yang berpenghasilan besar; bukan kelompok pejabat atau birokrat berpenghasilan rendah.

Pandangan Prabowo tentang presiden sebagai chief law enforcement officer, contoh lain, juga seharusnya bisa diperdebatkan.

Lembaga penegak hukum di negeri ini bukan melulu berada di bawah koordinasi eksekutif namun juga yudikatif, sehingga ketika presiden –sebagai eksekutif- ditempatkan sebagai ‘chief’ dalam penegakan hukum, tidakkah hal itu merupakan bentuk intervensi ke lembaga yudikatif yang diharamkan di negeri demokrasi?

Namun pasangan Jokowi-Amin tidak memperdebatkannya.

Strategi pasangan Jokowi-Amin yang lebih menekankan pendekatan pengelolaan dan pembenahan sistem dalam bidang hukum, HAM, korupsi, dan terorisme pun patut diperdebatkan.

Tidakkah selama ini pendekatan model itu selalu membutuhkan waktu -yang seringkali nyaris tanpa batas-, padahal penyelesaian masalah-masalah sudah mendesak?

Namun pasangan Prabowo-Sandiaga juga tidak memperdebatkannya.

Ketika moderator meminta para pasangan capres untuk memaparkan pandangan dengan kasus yang konkret –seperti dalam topik HAM dan terorisme, kedua pasangan capres ini pun tak menggubrisnya.

Padahal, bagi pemilih, pembahasan suatu kasus konkret sangatlah penting. Dari pembahasan itu pemilih bisa menakar secara lebih jelas arah sikap, kebijakan, dan strategi yang akan dipakai oleh masing-masing pasangan capres di masa depan terkait isu tersebut.

Acara debat capres tadi malam berjalan bagai formalitas saja. Kedua belah pihak di panggung bahkan seolah lupa bahwa mereka adalah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Joko Widodo, misal, seringkali lebih merepresentasikan diri sebagai presiden yang sedang mempresentasikan kabinet dan program kerjanya. Pada saat yang sama, Prabowo dan Sandiaga beberapa kali terdengar memanggil Joko Widodo sebagai Presiden.

Tidakkah dalam forum itu seharusnya mereka setara –sebagai sama-sama pasangan capres- untuk memperdebatkan misi, visi dan strategi masing-masing lawannya dalam memimpin pemerintahan kelak?

Debat capres seharusnya bisa memperlihatkan penguasaan masing-masing kandidat atas berbagai urusan negara dan sekaligus strategi konkret dalam menghadapi masalah di dalamnya. Dalam perdebatan itu, para pemilih juga ingin melihat kritisisme masing-masing kandidat terhadap strategi dan preferensi lawannya.

Masih ada 4 acara debat capres berikutnya. KPU perlu mengevaluasi acara debat capres tadi malam agar pada acara debat berikutnya pemilih tidak hanya disodori pidato yang sloganistis dan normatif yang menjemukan.

Dalam konteks membangun pemilih cerdas yang rasional, KPU perlu merancang acara debat yang bisa memancing perdebatan yang konstruktif di antara pasangan capres.

Forum debat capres yang baik memungkinkan pemilih melihat pandangan, misi, visi dan strategi masing-masing kandidat secara lebih jernih. Itu jauh lebih penting ketimbang menjadikannya melulu sebagai pertunjukan.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/editori...r-pertunjukkan

---

Baca juga dari kategori EDITORIAL :

- Debat Capres dan pekerjaan rumah dalam penegakan hukum

- [URL="https://beritagar.id/artikel/editorial/pajak-eS E N S O Rmerce-tak-perlu-tergesa-gesa?utm_campaign=partnership&utm_medium=related_article&utm_source=kaskus"]Pajak eS E N S O Rmerce tak perlu tergesa-gesa[/URL]

- Tuntaskan kasus Novel Baswedan segera