16 Januari 2019
Merdeka.com - Dalam lima tahun terakhir rentetan aksi teror terjadi di Indonesia. Beberapa di antaranya yang menonjol adalah bom Thamrin, bom Kampung Melayu, kerusuhan di Mako Brimob dan bom di sejumlah tempat di Surabaya dan Sidoarjo.

Di Masyarakat kemudian muncul pertanyaan apakah kejadian rentetan teror tersebut lantaran pihak intelijen kecolongan. Badan Intelijen Nasional (BIN) dan Intelijen Polri tentu diharapkan dapat mendeteksi dini upaya-upaya kelompok teroris untuk beraksi.

Dalam pasal 3 UU No 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, intelijen adalah lini pertama dalam pertahanan. Pada Pasal 6 disebutkan bahwa fungsi Intelijen Negara adalah fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan yang harus menghormati hukum, nilai-nilai demokrasi, dan hak asasi manusia.

Kedua kandidat Calon Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno pun harus bisa memberikan kepastian keamanan bagi rakyat Indonesia terhadap serangan teror. Dalam debat perdana tentang Hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme, kedua Paslon harus secara tegas memaparkan strategi untuk menguatkan intelijen dan deteksi dini aksi terorisme.

Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN), Ace Hasan Syadzily mengatakan, intelijen merupakan alat negara yang memberikan informasi dan analisisnya tentang situasi dan keamanan negara. Semata-mata bertujuan mewujudkan rasa aman dan keutuhan negara serta warga negara.

"Kebijakan Pak Jokowi di bidang intelijen bertujuan memenuhi kewajiban agar negara hadir melindungi dan memberi rasa aman bagi seluruh warga negara," kata Ace kepada merdeka.com.

Jokowi pun akan memperkuat koordinasi intelijen dengan mengembangkan hubungan kelembagaan yang tegas dan terstruktur dengan garis tugas, kewenangan, dan pertanggungjawaban jelas.

"Terorisme merupakan masalah serius yang perlu ditangani. Untuk memerlukan peningkatan upaya terpadu untuk menanggulangi terorisme, mulai dari peningkatan pemahaman ideologi negara untuk mengurangi radikalisme, pengembangan sistem pendidikan, hingga penguatan sistem penegakan hukum untuk mengatasi tindakan terorisme," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua TKN, Abdul Kadir Karding mengklaim kinerja intelijen di era Jokowi sudah sangat baik. Sebagai contoh, dalam pengungkapan kasus bom Surabaya dan Sidoarjo beberapa waktu lalu.

"Cuma mungkin kadang-kadang intelijen tak punya hak menangkap hanya beri info ke pihak untuk menangkap," katanya.

"Untuk hari ini sudah luar biasa. Bagaimana ke depan jangan sampai terorisme terjadi. Jadi sebelum terjadi kita cegah. Kita bicaranya hulunya. Bagaimana caranya agar tidak terjadi Tentu paham-paham yang melatarbelakangi diurai. Kemudian yang kedua fanatisme berlebihan ideologi diurai. Kalau ada faktor ekonomi juga harus diperbaiki. Anggaran untuk intelijen juga akan dimaksimumkan," imbuhnya.

Sementara itu, kubu Prabowo mempunyai pandangan berbeda. Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade menilai, intelijen harus berbenah diri untuk mencegah terjadinya tindakan teror. Terlebih anggaran intelijen juga cukup besar.

"Kita ingin manfaatkan intelijen untuk negara bukan memata-matai rakyat. Bisa deteksi dari awal dan mencegah terorisme bukan setelah kejadian. Jadi tangkal," kata Andre.
Prabowo juga memastikan intelijen akan bekerja semaksimal mungkin. Yang utama juga intelijen bertugas mengawasi untuk kepentingan negara.

"Tingkatkan anggaran dan memperkuat. Tetapi tentu penggunaan intelijen untuk kepentingan rakyat," katanya.
Memperkuat anggaran agar intelijen mempunyai alat lebih cagih. Selain itu, untuk deteksi dini ancaman teroris, kata Andre, Prabowo akan melakukan pendekatan ke kelompok-kelompok radikal melalui badan intelijen.

"Jadi memastikan semua ini untuk kepentingan bangsa. Penegakan hukum itu yang akan kita kedepankan. Jangan atas nama negara tetapi mencugian kelompok-kelompok tertentu," paparnya.




https://m.merdeka.com/politik/debat-...-anggaran.html

Next...
#Debat Capres Jokowi dan Prabowo: Perlu Tidaknya Penjara Khusus Teroris.


Merdeka.com - Terorisme menjadi salah satu tema dalam debat capres cawapres pada hari Kamis (17/1) mendatang. Dalam visi misi pasangan capres cawapres Jokowi - Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga hanya fokus tanggulangi terorisme, namun mereka tak menjelaskan meredam ideologi terorisme yang sudah ada. Seperti penyediaan penjara khusus teroris.

Dalam visi misi pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin, disebutkan janji untuk meningkatkan upaya terpadu menanggulangi terorisme, mulai dari peningkatan pemahaman ideologi negara untuk mengurangi radikalisme, pengembangan sistem pendidikan, hingga penguatan sistem penegakan hukum untuk mengatasi tindakan terorisme.

Direktur Advokasi TKN Jokowi-Ma'ruf, Ade Irvan Pulungan menilai lebih baik untuk tak bikin penjara khusus teroris. Menurut Irvan, dikhawatirkan muncul masalah baru jika napi teroris di tempatkan di lapas atau penjara khusus.

"Saran kami, lebih baik ya tak mengasingkan mereka (teroris) dengan membuat lapas khusus. Lebih baik memberikan edukasi, diberikan ruang untuk membangun ekonomi yang mandiri. Agar mereka tak memikirkan ketidakpuasan, kan itu yang menjadi point penting," kata Irvan saat dihubungi merdeka.com, Selasa (15/1).
Menurut Irvan, pihak Jokowi akan memaksimalkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk memutuskan jaringan teroris agar tak berkembang.

"BNPT mendata dan menginventarisir jaringan-jaringan mereka. Untuk mencegah paham terorisme berkembang di Indonesia, BNPT mesti mengamputasi jaringan terorisme. Jika ada di luar negeri, kejar dan putuskan jaringannya," tambah dia.

Sementara itu, dalam visi misinya pasangan Prabowo-Sandiaga akan mencegah aksi terorisme dan radikalisme dengan mereformasi sektor keamanan, pembenahan regulasi keamanan, reorientasi pendidikan aparat penegak hukum dan melakukan kampanye sosial kultural secara menyeluruh. Serta memperkuat sinergi TNI dan POLRI dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme.
Arya Sandhiyudha, Juru Debat Tim Prabowo juga merasa belum diperlukannya penjara khusus tahanan kasus terorisme.

"Kami masih kurang sepakat dengan pembentukan penjara khusus kasus terorisme. Bukan penjaranya, tetapi grand desain untuk memberantas terorisme," kata Arya yang juga calon Anggota DPR RI dapil Bali dari PKS saat dihubungi merdeka.com, Selasa (15/1).

"Memaksimalkan instrumen lapas. Perketat proses sebelum masuk lapas. Berlakukan prosedur hukum sesuai dengan yang ada," lanjut Penerima Certificate in Terrorism Studies (CTS) dari Nanyang Technological University (NTU), Singapura ini.

Penjara khusus teroris, lanjut Doktor Hubungan Internasional ini, dikhawatirkan akan memancing pihak atau isu tertentu untuk melakukan perlawanan terhadap negara.

Peneliti Kajian Strategis Intelijen Universitas Indonesia, Ridlwan Habib menilai masih maraknya aksi terorisme di Indonesia karena napi teroris digabung dalam satu lapas dengan tahanan kasus lain. Sebab mereka dapat memberi pengaruh pada para calon teroris baru di luar penjara.
"Ternyata dari penjara, ideologi ini masih ada," katanya di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (3/6).

Sebenarnya pemerintah bersama dengan DPR tengah mempercepat pembahasan revisi Undang-Undang No 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Mereka ingin memperkuat pertahanan negara dengan memberikan payung hukum melakukan pencegahan sebelum terjadi aksi teror. Tak boleh dilupakan, upaya mengikis ideologi dan doktrin yang dibawa oleh para terduga teroris.

Salah satu caranya dengan menutup ruang penularan ideologi para napi terorisme. Mantan anggota Al-Qaeda di Indonesia, Sofyan Tsuari mengatakan, seharusnya para tahanan terorisme dipisah dengan narapidana lainnya. Karena di dalam lapas mereka dapat membentuk dan mencari kader-kader baru untuk didoktrin masuk dalam pemahaman radikal.

"Di dalam tahanan kita ini sebenarnya membentuk pelatihan dan melakukan doktrin kepada para tahanan pidana lain untuk kita arahkan masuk ke pemahaman radikal kita, jadi orang yang tidak ekstreme jadi ekstreme, yang ekstreme tambah ekstreme," katanya.

https://m.merdeka.com/politik/debat-...s-teroris.html

----