Anggota DPRD Medan Anton Panggabean menduga Renward Parapat mulai jenuh memimpin Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan. Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat mengatakan, hal itu dilihat dari kinerja Renward Parapat yang semakin merosot seiring makin maraknya juru parkir (jukir) liar di Kota Medan serta pencapaian PAD.

“Saya curiga dia (Renward Parapat) sudah jenuh memimpin Dinas Perhubungan. Pasalnya, sejak Walikota Rahudman sampai sekarang dia masih jadi Kadishub. Jadi sudah saatnya Wali Kota melakukan penyegaran. Mungkin Renward segan mengungkapkannya kepada Wali Kota agar dia diganti,” kata Anton Panggabean di Medan, Senin (14/01/2019).

Anton juga menduga, pihak Dishub Medan merasa ‘nyaman’ melihat kondisi perparkiran yang semrawut dan target PAD yang tidak tercapai.

Anton mengambil contoh soal jukir tanpa identitas di Jalan Timor, Jalan Veteran dan Jalan Jawa.

“Banya jukir berpakaian preman tanpa kartu pengenal dari Dishub dan karcis. Tarif parkir yang mereka kenakan Rp10 ribu untuk mobil roda empat dan Rp5 ribu untuk sepedamotor,” kata Anton.

Lanjut Anton, warga yang parkir di kawasan tersebut umumnya hendak belanja di Center Point dan berobat atau menjenguk sanak keluarganya di RS Murni Teguh.

“Banyak warga yang mengeluh dengan tarif tersebut. Tapi warga pasrah karena fasilitas parkir di dua tempat itu sering penuh,” beber Anton.

Tempat lain adalah di kawasan pasar Rame Jalan Thamrin dan kawasan Jalan Sutomo belakang Hotel Grand Mercure/Grand Angkasa. DI kawasan tersebut tarif parkir mobil Rp5 ribu dan sepeda motor Rp3 ribu. Padahal berdasarkan Perda Kota Medan tarif parkir tertinggi untuk roda empat Rp3 ribu.

Anton Panggabean mengatakan berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2014, ada dua jenis tipe parkir. Untuk tipe A tarif parkir roda dua Rp2 ribu, roda empat Rp3 ribu. Tipe B roda dua Rp1000 dan roda empat Rp2 ribu.

Menurut Anton, jika jukir mengutip di luar perda sudah bisa dikategorikan pungutan liar (pungli) dan aparat penegak hukum sudah harus menindaknya.

Petugas parkir berdasarkan perda dilengkapi dengan pakaian seragam, tanda pengenal dan karcis. Jika salah satu kelengkapan itu tidak ada, masyarakat berhak tidak membayar parkir.

“Tapi banyak masyarakat tidak mau ribut dan lebih memilih mengalah meski mengelus dada. Namun perda yang dibuat dengan menggunakan uang rakyat harus dikawal dan diawasi. Sudah banyak pengaduan tapi jumlah jukir tanpa identitas makin bertambah,” kata Anton.

Menurut Anton, kebocoran PAD paling banyak terdapat di sektor parkir. Pasalnya, lokasi parkir dan kendaraan makin banyak, tapi capaian PAD jauh di bawah target.

Berkeliarannya jukir tanpa identitas, duga Anton, dibeking oknum tertentu dan menyetor ke oknum tersebut.

“Belum lagi oknum-oknum pengawas parkir yang menunggak tapi pihak dishub tidak berani menindak atau menyuruh bayar dengan paksa. Padahal jika target PAD tidak tercapai, program kerja Wali Kota yang dipertaruhkan. Niat Dzulmi Eldin sebagai Wali Kota tidak bisa diikuti jajarannya,” katanya.

Renward Parapat ketika dihubungi mengenai kejenuhannya memimpin Dinas Perhubungan hanya menjawab enteng.

“Itu kan penilaian beliau (Anton Panggabean). Sah-sah saja beliau bilang begitu,” kata Renward.

Ditanya maraknya juru parkir tanpa identitas di Medan dan menaikkan tarif yang membuat masyarakat mengeluh, Renward juga mengelak.

“Soal juru parkir tanpa identitas bukan wewenang kami. Kami hanya mengawasi juru parkir resmi dari Dishub. Kalau juru parkir resmi bikin ulah (menaikkan tarif di luar ketentuan perda), akan kami tindak,” kilah Renward. (moe)

https://news.metro24jam.com/read/201...-jadi-kadishub
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yak, beginilah situasi di kota medan dari dulu hingga detik ini:

1. Warga medan kota meributkan juru parkir preman tanpa seragam yang malak di berbagai jalan di medan kota, tarif suka2 fantat makpetak kampung aur, kampung badur, sei mati, di jalan bandung, jalan palangkaraya, jalan kesawan, di jalan palang merah, di jalan pemuda, di jalan pegadaian, di jalan pandu, di jalan bogor,jalan katamso, dst

Ane saja dipungli 5000 waktu parkir motor di depan butik busana muslim di komplek grand delta jalan juanda, dekat pospol katamso, yang malak pakai kaos hitam, wajahnya Nauzubillah, dahi petak persegi panjang, terus bagian wajah ke bawahnya, mulai dari rongga mata, hidung, bibir, sama rata nya dengan jidatnya, dilengkapi dengan kuping caplang di sisi kiri dan kanan

Pls deh omzet preman parkir petak ngangkang itu minimal 1 milyar per hari, mosok ga mampu kasih personil preman yang wajahnya mendekati wajah manusia ? pelit kali lah ketua ranting nya

Dari jalan juanda, ane mampir ke jalan bandung untuk belanja ordendil boil, disana ada preman parkir berantem dengan sopir angkot dan jukir berseragam, kata orang2 sana, tiap hari preman parkir bikin ribut di sana, bebas sebebas nya di depan petugas dishub yang berdiri di simpang jalan bandung dengan jalan merbabu, sisi positif nya wajah preman nya agak lebih mirip ke homo sapiens

2. Polisi medan dengan tetap setia dan percaya diri memainkan "opera sabun penangkapan preman pungli" walaupun sudah tidak masuk akal lagi, berhubung pungli parkir,pungli duit keamanan, berlangsung nonstop dan lebih marak mulai tahun ini, bahkan preman pungli nya bebas beraksi dekat pospol/polsek/polres, dan pulang naik motor tanpa helm liwat di depan muka polantas

Dari 900 an preman parkir dan palak yang ditangkap di wilkum polsek medan kota, tidak ada satupun yang sampai ke meja hijau hingga detik ini, tidak satu ekor pun alias NOL, bahkan banyak yang kembali keliaran malak di daerah tempat mereka ditangkap dan berhubung semuanya penghuni bantaran kali deli seperti kampung aur, kampung badur, sei mati maka ada kemungkinan air sungai sei taik deli memang keramat mantab mustazab, bisa kebal hukum kalau ditenggak

Alasan mengapa polisi medan begitu percaya diri memainkan opera penangkapan preman ini berulang kali, itu karena mereka tidak peduli pada daya nalar warga medan, they dont give sh1t, karena yang memegang kekuasan mutlak di sumut, bukanlah NKRI tapi nagori pekkang klan

NKRI hanyalah terdiri dari pemerintah pusat di pulau jawa, yang sok kuasa tapi impoten pada kenyataan nya, terutama di sumut

warga sumut bukanlah warga NKRI, tapi warga Nagori PekKang Klan, yang nasib nya jauh lebih parah dan jauh lebih tidak jelas daripada nasib warga tanpa kewarganegaraan (stateless) di luar negeri

Dan dalam lagak berikutnya, pemerintah NKRI yang impoten akan menerapkan subsidi silang wajib dalam bentuk iuran wajib BPJS, yg mana sudah pasti dimanfaatkan oleh kepling2 yang merangkap anggota ormas okp petak sumut, untuk menerbitkan surat miskin fiktif, bagi semua anak istri preman makpetak ngangkang sumut untuk berobat segratis gratis nya dengan duit warga baik2 alias ternak sapi perahan permanen di sumut

Warga2 baik yang menjadi sapi perahan UPM (Uang P3p3k Makpetak) selama berpuluh puluh tahun dalam bentuk uang parkir rumah sendiri, uang kebersihan, uang keamanan, uang hura2, uang THR preman, uang izin pindahan, uang izin renovasi rumah sendiri, dll BERTAMBAH BEBAN HIDUP dengan harus membayar iuran wajib BPJS supaya anak, bini preman ngangkang makpetak sumut bisa sehat, beraknak lebih pesat, dan meras lebih giat

Dan apabila warga sumut baik2 yang menolak membayar iuran BPJS beraknak petak ngangkang sumut, maka mereka akan dicabut semua hak nya sebagai WNI, mulai dari pencabutan KTP, SIM, IMB, Passport, dll, lengkap kap kap jadi STATELESS MUTLAK, soooor kaaan ?

Sebenarnya pemilu tahun 2019, kalian warga sumut yg cari kerja halal itu milih presiden negara mana si ? negara kalian atau negara jiran ?

Ya Allah, hamba bersyukur KTP hamba bukan KTP sumut