- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
BPK Audit Kejanggalan Proyek LRT Era Jokowi
TS
jonfaisal
BPK Audit Kejanggalan Proyek LRT Era Jokowi
Demokrat Minta BPK Audit Kejanggalan Proyek LRT Era Jokowi
CNN Indonesia | Senin, 14/01/2019 09:53 WIB
Bagikan :
Politikus Demokrat, Ferdinand Hutahaean menyebut KPK harus mengusut potensi kejanggalan infrastruktur pemerintahan Jokowi. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla lantaran telah mengungkit kejanggalan pembangunan infrastruktur. JK sebelumnya mengkritik anggaran light rail transit (LRT) Jabodetabek yang tidak efisien, yaitu Rp500 miliar per kilometer.
Ferdinand mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus mulai bergerak mengusut pendanaan pembangunan infrastruktur.
"Terima kasih Pak JK sudah membuka kebusukan ini dari dalam," tutur Ferdinand melalui akun twitternya @Ferdinand_Haean, Senin (14/1).
Menurut Ferdinand, peringatan dari JK adalah informasi yang sangat mahal dan berharga untuk KPK. Dia menganggap KPK harus turun tangan menyelidiki dugaan mark up proyek LRT.
KPK, lanjutnya, mesti lekas mengirim surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit forensik terhadap seluruh proyek infrastruktur di era Jokowi. Ferdinand menganggap itu penting untuk demi mengetahui dugaan mark up biaya pembangunan infrastruktur.
Selain itu, kata dia, audit forensik oleh BPK juga untuk menguji integritas pemerintahan Presiden Joko Widodo. Terlebih selama ini pemerintah kerap menggunakan jargon 'bersih'. Bahkan, Ferdinand menilai seharusnya Presiden Jokowi yang mestinya paling pertama meminta KPK dan BPK memeriksa pendanaan pembangunan infrastuktur.
Lihat juga:
JK Nasehati Anies Kesalahan Pembangunan LRT Jangan Terulang
"Untuk menunjukkan bahwa dirinya bersih dan bukan cuma retorika," kata Ferdinand.
Ferdinand menganggap Jokowi juga harus menjelaskan secara rinci sumber utang untuk membangun infrastruktur. Menurutnya, selama ini Jokowi tidak pernah terbuka terkait hal itu.
Ferdinand mengatakan pemerintah juga harus menjelaskan kepada publik perihal pihak-pihak yang mengerjakan pembangunan infrastruktur selama ini.
"Apakah melalui proses tender terbuka atau hanya dibagi-bagi kepada kepada kroni dengan praktik kolusi dan korupsi. Jangan mengaku bersih jika belum transparan," tutur Ferdinand.
Lihat juga:
Anies Respons Kritik KJP Plus Bermasalah
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyoroti dengan kritik pembangunan LRT. Menurutnya, proyek pembangunan LRT tak efisien karena berada di sisi jalan tol.
Wakil Presiden Jusuf Kalla. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Untuk diketahui pembangunan proyek LRT memang memanfaatkan sisi kiri dan kanan jalan tol Jakarta-Cikampek. JK menilai, pembangunan proyek itu tak melibatkan konsultan dengan benar. Sebab pembangunan LRT mestinya tak bersebelahan dengan jalan tol.
"Biasanya light trainitu tidak dibangun sebelahan dengan jalan tol, harus terpisah. Siapa konsultan yang pimpin ini, biayanya jadi Rp500 miliar per kilometer. Kapan kembalinya kalau seperti itu," ucap JK.
Ada bau busuk di pembangunan LRT
segera di audit jangan di tutupi
CNN Indonesia | Senin, 14/01/2019 09:53 WIB
Bagikan :
Politikus Demokrat, Ferdinand Hutahaean menyebut KPK harus mengusut potensi kejanggalan infrastruktur pemerintahan Jokowi. (CNN Indonesia/Hesti Rika) Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla lantaran telah mengungkit kejanggalan pembangunan infrastruktur. JK sebelumnya mengkritik anggaran light rail transit (LRT) Jabodetabek yang tidak efisien, yaitu Rp500 miliar per kilometer.
Ferdinand mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus mulai bergerak mengusut pendanaan pembangunan infrastruktur.
"Terima kasih Pak JK sudah membuka kebusukan ini dari dalam," tutur Ferdinand melalui akun twitternya @Ferdinand_Haean, Senin (14/1).
Menurut Ferdinand, peringatan dari JK adalah informasi yang sangat mahal dan berharga untuk KPK. Dia menganggap KPK harus turun tangan menyelidiki dugaan mark up proyek LRT.
KPK, lanjutnya, mesti lekas mengirim surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit forensik terhadap seluruh proyek infrastruktur di era Jokowi. Ferdinand menganggap itu penting untuk demi mengetahui dugaan mark up biaya pembangunan infrastruktur.
Selain itu, kata dia, audit forensik oleh BPK juga untuk menguji integritas pemerintahan Presiden Joko Widodo. Terlebih selama ini pemerintah kerap menggunakan jargon 'bersih'. Bahkan, Ferdinand menilai seharusnya Presiden Jokowi yang mestinya paling pertama meminta KPK dan BPK memeriksa pendanaan pembangunan infrastuktur.
Lihat juga:
JK Nasehati Anies Kesalahan Pembangunan LRT Jangan Terulang
"Untuk menunjukkan bahwa dirinya bersih dan bukan cuma retorika," kata Ferdinand.
Ferdinand menganggap Jokowi juga harus menjelaskan secara rinci sumber utang untuk membangun infrastruktur. Menurutnya, selama ini Jokowi tidak pernah terbuka terkait hal itu.
Ferdinand mengatakan pemerintah juga harus menjelaskan kepada publik perihal pihak-pihak yang mengerjakan pembangunan infrastruktur selama ini.
"Apakah melalui proses tender terbuka atau hanya dibagi-bagi kepada kepada kroni dengan praktik kolusi dan korupsi. Jangan mengaku bersih jika belum transparan," tutur Ferdinand.
Lihat juga:
Anies Respons Kritik KJP Plus Bermasalah
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyoroti dengan kritik pembangunan LRT. Menurutnya, proyek pembangunan LRT tak efisien karena berada di sisi jalan tol.
Wakil Presiden Jusuf Kalla. (CNN Indonesia/Safir Makki)Untuk diketahui pembangunan proyek LRT memang memanfaatkan sisi kiri dan kanan jalan tol Jakarta-Cikampek. JK menilai, pembangunan proyek itu tak melibatkan konsultan dengan benar. Sebab pembangunan LRT mestinya tak bersebelahan dengan jalan tol.
"Biasanya light trainitu tidak dibangun sebelahan dengan jalan tol, harus terpisah. Siapa konsultan yang pimpin ini, biayanya jadi Rp500 miliar per kilometer. Kapan kembalinya kalau seperti itu," ucap JK.
Ada bau busuk di pembangunan LRT
segera di audit jangan di tutupi
1
3.1K
25
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan