Sabtu, 12 Jan 2019 20:06 WIB

Ridwan Arifin - detikOto


Ilustrasi tilang Foto: Rifkianto
Nugroho

Jakarta - Kepolisian menindak
tegas pelanggar lalu lintas
dengan memblokir surat dan
dokumen kendaraan. Namun,
masih saja banyak pelanggar
yang membandel, hal ini terlihat
di Kejaksaan Negeri dengan
menumpuknya bukti tilang.

"Saat ini memang kita lakukan
pemblokiran, tidak bisa
memperpanjang STNK,
melakukan pergantian warna,
balik nama kendaraan, jadi
mereka pelanggar lalu lintas
wajib menyelesaikan perkaranya
terlebih dahulu, nanti kalau
sudah bayar baru dibuka lagi,"
ungkap Kasubdit Gakkum
Kasubdit Gakkum Ditlantas
Polda Metro Jaya Kompol
Herman Ruswandi saat
dihubungi detikOto, Sabtu
(12/01/2018).

Lebih lanjut saat ini kepolisian
sudah menetapkan sistem
tilang elektronik, sebagai salah
satu bukti jargon Promoter
(Profesional, Modern, dan
Terpercaya) dan wujud
transparansi penegakan hukum.

"Jadi setelah pengguna
kendaraan itu terbukti
melanggar aturan, maka akan
kita kirimkan surat, dan mereka
harus konfirmasi dan kemudian
membayar dendanya itu di
bank," kata Herman.

Lanjut Herman, bila sudah
membayar denda tilang,
pelanggar tidak perlu lagi
mengikuti sidang tilang di
pengadilan. Soalnya secara
urusan sudah selesai, karena
tidak ada barang bukti yang
disita oleh polisi, seperti Surat
Izin Mengemudi (SIM) atau
STNK.

Rencananya untuk menambah
efek jera, kepolisian akan
bekerja sama dengan sistem
perbankan sehingga data
pelanggar bisa disesuaikan
dengan aktivitas perbankan.

"Ke depan kita akan bekerja
sama dan terintegrasi dengan
sistem perbankan, artinya
pelanggar yang belum
menyelesaikan kewajibannya
(perkara tilang), tidak bisa
melakukan kredit dan
semacamnya, karena nama
mereka cacat," ujar Herman.

(riar/lth)
https://m.detik.com/oto/berita/d-438...edit-kendaraan