Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17.499 pulau dari Sabang hingga Merauke dengan luas perairan lebih besar dari pada luas daratan (sumber: kkp.go.id). Peluang terjadinya bencana alam di Indonesia sangatlah tinggi hingga saat ini negara masih dalam keadaan berduka karena bencana tsunami yang terjadi di Banten pada hari Sabtu, tanggal 22 Desember 2018 yang menyebabkan 229 orang meninggal dunia, 408 orang hilang, 720 orang luka-luka dan 4.411 orang mengungsi (sumber detik.com). Pendeteksi bencana atau yang biasa disebut dengan Buoy tidak berfungsi dengan semestinya. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengatakan beberapa orang memang sengaja merusak alat-alat yang berhubungan dengan pengukuran dan deteksi bencana yang menyebabkan minimnya informasi peringatan yang didapatkan bagi warga sekitar. Maraknya pengerusakan terhadap kekayaan laut juga menjadi isu yang penting bagi keberlangsungan sumber daya meliputi ekosistem yang hidup di dalamnya serta mata pencaharian bagi nelayan pesisir.
Lalu, apakah Blue Accounting itu? Blue Accounting atau akuntansi biru adalah penciptaan yang didasarkan pada pengetahuan kelautan yang dimulai dengan laut dan lautan sebagai aset ekonomi biru (UNDESA, 2014). Sesuai dengan literatul jurnal yang berjudul Blue Accounting: Looking for a New Standard adanya blue accoutning yang diterapkan diberbagai perusahaan dapat memperkuat pengetahuan kelautan, memberikan informasi berharga kepada seluruh pemangku kepentingn serta memantau aktivitas ilegal dan mencurigakan di laut dan samudra. Berdasarkan standar akuntansi Blue Accounting akan mengidentifikasi, mengukur, menilai dan melaporkan pertumbuhan laut yang merupakan strategi untuk menganalisis peluang guna kepeberlajutan kekayaan maritim. Blue Accoutning merupakan suatu kerangka konsep baru yang masih perlu diteliti lebih lanjut. Blue Accounting sendiri merupakan informasi yang penting di Indonesia karena dapat menentukan kekuatan dan kelemahan untuk seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder. Informasi tentang sumber daya maritim juga akan diinformasikan secara berkelanjutan yang memungkinkan setiap orang untuk mengambil pengakuan dini, keterlibatan tepat waktu dan penilaian hati-hati pada setiap investasi dan keputusan pendanaan yang akan memastikan akuntansi dan stabilitas keuangan dan tentunya meningkatkan perekonomian negara Indonesia sendiri.
WWF (2016b) yang menciptakan green accounting atau ekonomi berjelanjutan di darat (Cato 2009) juga membutuhkan ekonomi berkelanjutan di laut. Tanggung jawab ini tidak hanya tertuju pada perusahaan dan pemerintah, namun seluruh warga Indonesia yang dituntut untuk lebih terbuka pada bidang akuntansi guna keberlangsungan bersama. Beberapa kendala seperti kurangnya kesiapan sumber daya manusia, teknologi serta kebijakan tentang laut dan kurangnya bukti empiris merupakan hal yang perlu ditelaah kembali yang memungkinkan untuk mengembangkan revolusi biru yang akan membawa tatanan dunia baru. Dengan diterapkannya Blue Accounting sendiri dapat meningkatkan kesadaran bagi setiap warga untuk lebih mensyukuri setiap karunia yang telah diciptakan oleh Allah SWT sedemikan rupa sehingga serta dapat mengedukasi masyarakat bagaimana cara memanfaatkan kekayaan laut dengan optimal dengan tanggung jawab yang menjadi tugas kita semua untuk ikut berperan dalam menjaga kelestarian sumber daya laut.
(Adelia Sandra Swastika P, UNISSULA)