Selasa, 08 Jan 2019 10:53 WIB

Hendra Kusuma -
detikFinance


Menteri Keuangan Sri Mulyani
Indrawati/Foto: Eduardo
Simorangkir

Jakarta - Menteri Keuangan Sri
Mulyani Indrawati
mengungkapkan bahwa
keputusan pemerintah
meningkatkan anggaran bantuan
sosial (Bansos) di tahun 2019
bukan karena menjelang
pemilihan umum (Pemilu).

Menurut Sri Mulyani keputusan
pemerintah meningkatkan
anggaran Bansos seperti pada
program keluarga harapan
(PKH).

"Jaring pengamanan sosial
seperti PKH itu dinaikkan dua
kali lipat ini dibilang jelang
Pemilu, sebetulnya tidak karena
sejak 2012 tidak pernah di-
adjust," kata Sri Mulyani dalam
acara Outlook Perekonomian
Indonesia di Ritz Carlton Pacific
Place, Jakarta, Selasa
(8/1/2019).

Sri Mulyani menjelaskan,
peningkatan anggaran pada
program bansos juga sangat
berkaitan dengan program
prioritas pemerintah di 2019
yang ingin membangun sumber
daya manusia (SDM).

Selain itu, sebagai pondasi
pembangunan SDM di 2019
pemerintah telah
mengalokasikan anggaran
pendidikan sebesar 20% dari
jumlah belanja negara di APBN.

"Untuk itu pondasi SDM dari
fiscal policy mengalokasikan sisi
belanja 20% atau mencapai Rp
500 triliun sendiri untuk
pendidikan," kata wanita yang
kerap disapa Ani ini.

Dalam implementasinya, Sri
Mulyani bilang anggaran
pendidikan yang besar ini akan
dijalankan dengan koordinasi
yang kokoh oleh lintas
kementerian dan lembaga serta
pemerintah daerah.

"Jadi ini bukan masalah uang,
jadi koordinasi pusat dan
daerah," ujar dia.

Tidak hanya itu, Mantan Direktur
Pelaksana Bank Dunia ini pun
menyebut bahwa pemerintah
mengalokasikan anggaran
kesehatan sebagai pondasi
pembangunan SDM.

"Karena kalau stunting sama
saja, maka dari itu untuk
kesehatan Rp 126 triliun, namun
belum termasuk anggaran yang
dikeluarkan Pemda," ujar dia.

Lebih lanjut Sri Mulyani
mengungkapkan, bahwa
prioritas pemerintah dalam
membangun SDM juga dengan
program vokasi di pusat dan
daerah yang terintegrasi
dengan industri.

(hek/ara)
https://m.detik.com/finance/berita-e...-karena-pemilu