Minggu, 06 Januari 2019 11:30



PROKAL.CO, TARAKAN -
Nelayan di Tarakan
mengeluhkan bahan bakar
minyak (BBM) jenis solar yang
cepat habis di agen penyalur
minyak dan solar (APMS).
Kepala Dinas Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah (Disdagkop-UKM)
Tarakan Tajuddin Tuwo
mengatakan, berdasarkan
rekomendasi yang diterbitkan
Dinas Kelautan dan Perikanan
(DKP) Tarakan, jumlah
kebutuhan solar nelayan sekira
430 ton sebulan.

“Sementara minyak solar yang
dikeluarkan oleh pertamina itu
yakni 600 ton. Itu di luar dari
SPBU, dan khusus untuk agen
penyalur minyak solar dan solar
pack dealer nelayan (SPDN),”
ujarnya.

Dan sebenarnya ini sudah cukup
melebihi dari kebutuhan yang
ada. Tetapi ternyata masyarakat
nelayan kekurangan, karena ada
yang membatasi. Dari 430 ton itu,
hanya 70 persen saja yang
diambil nelayan. “Berarti di sini
ada hal yang perlu mendapatkan
perhatian. Karena para nelayan
tentu juga perlu untuk mencari
makan, jika minyaknya kurang,
sama saja bunuh diri,” jelasnya.

Dikatakannya, yang membatasi
pasti dari penjualnya sendiri,
karena tidak memberikan sesuai
dari rekomendasi yang
didapatkan masyarakat nelayan.

Di sisi lain ada juga masyarakat
yang bukan nelayan tetapi masih
mengantongi surat rekomendasi.
Hal ini tentu menjadi hal yang
lucu, karena bukan nelayan tetapi
memiliki surat rekomendasi.

“Ini berdasarkan pantauan dan
informasi dari DKP, sehingga hal
ini perlu untuk disikapi,” tuturnya.
Sehingga dilakukan berbagai
pertemuan, agar ke depannya
masyarakat yang bukan sebagai
nelayan tidak lagi mendapatkan
rekomendasi yang seharusnya
untuk nelayan kecil. Karena
selama ini, masyarakat yang
memiliki pas kecil wajib diberikan
surat rekomendasi.

“Karena itu saat ini sebelum
diberikan surat rekomendasi,
dilakukan pengecekan secara
fisik untuk kapal. Dengan
mesinnya juga,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Unit
Tindak Pidana Tertentu (Tipiter)
Satuan Reserse Kriminal
(Satreskrim) Polres Tarakan Ipda
Deny Mardianto mengatakan,
pernah mengamankan oknum
yang diduga bukan nelayan tetapi
mengambil solar untuk nelayan.

Tetapi dilepaskan karena memiliki
rekomendasi. “Karena waktu
diamankan, sopir itu tidak
membawa rekomendasi.

Ternyata nelayan yang memiliki
rekomendasi itu mengikuti sopir
dari belakang. Sehingga
dikembalikan ke nelayannya,”
jelasnya.

Diakuinya, untuk saat ini jika
memang ada masyarakat atau
pengusaha yang nakal yang
mengambil solar subsidi tanpa
rekomendasi akan diamankan dan
diproses sesuai dengan
peraturan yang berlaku.

Pengawasan juga sudah dilakukan
mulai dari akhir November.
“Kami selalu memantau di SPBU
maupun APMS,” tuturnya.

Sebelumnya, Perhimpunan
Nelayan Kecil (PNK) Tarakan
meminta kepada pihak terkait
untuk mengawasi dan
membenahi sistem penyaluran
BBM subsidi bagi nelayan. BBM
yang dimaksud adalah solar
subsidi untuk kebutuhan melaut
mereka. Pasalnya, nelayan
mengeluhkan penjualan BBM di
APMS dan tempat penjualan
sejenis cepat habis alias langka.
Kondisi ini menghambat aktivitas
nelayan.

“Artinya tidak sesuai apa yang
diperuntukkan. Masak belum satu
bulan sudah habis,” keluh M.
Armin Arifuddin, ketua PNK
Tarakan.

Kondisi ini pun sudah
disampaikan ke DPRD dan
Pemkot. Armin menduga ada
indikasi BBM tidak tersalurkan
dengan baik yang ia istilahkan
dengan “kencing luar”. Sehingga
penjualan BBM cepat habis.

Padahal informasi yang
diperolehnya, kuota BBM di
sejumlah APMS yang melayani
nelayan baik di darat maupun di
laut, cukup banyak. Yang
dikhawatirkan Armin, BBM subsidi
ini disalahgunakan oleh oknum tak
bertanggung jawab. Mereka
mendapatkan solar dengan harga
subsidi lalu dijual ke industri.

“Makanya jatah mereka (nelayan)
ini habis karena persoalan itu,”
duga Armin.

(*/naa/lim)

http://kaltara.prokal.co/read/news/2...sulit-di-dapat