Merdeka.com - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir mengaku belum mendapat informasi terkait ratusan mahasiswa Indonesia yang diduga kerja paksa di Taiwan. Nasir menduga mahasiswa tersebut tidak melalui program dari Kemenristekdikti.

"Saya belum menerima informasi, yang pasti 300 mahasiswa itu masuk Taiwan tidak melalui lembaga pendidikan tinggi atau Kemenristekdikti. Jika ada kerja paksa tidak bisa mengendalikan. Biasanya yang saya dampingi melalui lembaga Taipei Economic and Trade Office (TETO)," kata Mohamad Nasir usai menghadiri peluncuran program Disemenisasi produk Teknologi dan Santripreneur di kantor PWNU Semarang, Rabu (2/1).


Dia menyebut, padahal jika melalui program TETO akan terpantau. Namun, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan lembaga terkait di untuk memastikan kerjasama di bidang perdagangan masalah pendidikan di Taiwan.



"Masuk TETO yakni bidang perdagangan masalah pendidikan. Apakah benar kuliah. Informasi beredar kadang bisa saja SMK. Kuliah sehari lainnya kerja. Karena tidak melalui riset. Akan koordinasi dengan TETO di Jakarta," kata Mohamad Nasir.



Sebelumnya, Anggota legislator Taiwan, Ko Chihen melaporkan kabar mengejutkan mengenai kondisi mahasiswa Indonesia yang belajar di negara pecahan China tersebut. Ko Chihen menceritakan, ada enam universitas di Taiwan mengirim ratusan mahasiswa Indonesia ke pabrik manufaktur untuk menjalani kerja paksa.



Dikutip dari Taiwan News, Rabu (2/1), enam universitas ini telah menandatangani perjanjian pelajar dari New Southbound Policy (NSP) untuk mengisi posisi buruh manual di pabrik. Hal ini diungkapkan oleh Liberty Times.

Legislator Kuomintang ini mengatakan, para pelajar diizinkan masuk ke kelas selama 2 hari per minggu dan mendapatkan 1 hari untuk beristirahat. Ketika berada di pabrik, mereka harus mengepak 30.000 lensa kontak selama 10 jam per shift. Mayoritas mahasiswa beragama Islam. Yang mengejutkan, makanan di sana mengandung daging babi.



Ko menyebut ada 300 pelajar Indonesia di bawah usia 20 tahun yang dikirim oleh Hsing Wu University ke Distrik Linkou, New Taipei City, melalui seorang broker. Para pelajar ini menghadiri kelas internasional khusus. Mereka pergi melalui Departemen Manajemen Informasi pada pertengahan Oktober tahun lalu, dikutip dari China Times.



Kementerian Pendidikan melarang mahasiswa tingkat pertama untuk magang. Untuk mengakali, universitas merancang program agar pelajar bisa bekerja di pabrik. Kelas hanya diadakan setiap Kamis dan Jumat. Selama MingguRabu, para pelajar ini diberangkatkan dengan bus wisata ke sebuah pabrik di Hsinchu. Ratusan pelajar ini bekerja secara shift dari pukul 07.30 hingga 19.30. Hanya ada satu sesi istirahat selama 2 jam. Mereka harus berdiri selama 10 jam untuk mengemas 30.000 lensa kontak.



Setelah mengajukan kelas khusus kepada Kementerian Pendidikan, universitas akan mendapatkan subsidi. Dana ini digunakan untuk membayar broker untuk merekrut siswa. Para pialang ini meyakinkan para siswa dari Negara NSP untuk belajar di Taiwan.



Kemudian, universitas mengatur program magang untuk para siswa. Broker tersebut akan mengantongi fee dari perusahaan. Mereka akan mendapatkan uang 200 dolar (Rp94.024) Taiwan untuk 1 siswa dan 200 ribu Taiwan (Rp94,02 juta) untuk 1.000 siswa. Pembayaran ini berkedok biaya kehadiran.



Ketika pelajar protes kepada universitas, mereka hanya diminta bersabar. Pihak universitas juga menyebut perusahaan akan membantu sekolahnya kalau para pelajar membantu mereka.



Alasan pihak universitas, perusahaan tidak akan bekerja sama jika pelajarnya tidak kooperatif. Bahkan, manajer pabrik menyebut bahwa status mereka sama seperti pekerja migran.



Kementerian Pendidikan Taiwan Kelabakan



Kabar ini membuat Kementerian Pendidikan Taiwan kelabakan. Kementerian mengundang para pimpinan universitas dan memperingatkan mereka untuk tidak melanggar hukum. Kementerian Pendidikan Taiwan akan menyelidiki kasus ini.



Direktur Departemen Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Kementerian Pendidikan, Yang Yuhui, mengatakan program magang dari NSP dilarang ketika mahasiswa berada di tingkat pertama. Setelah tahun pertama, para pelajar tak boleh bekerja lebih dari 20 jam per minggu. Hal ini berdasarkan pada Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan.


Sekadar informasi, pengungkapan ini tersiar sebulan setelah 40 siswa Sri Lanka di Universitas Kang Niung dipaksa bekerja di rumah jagal di Taipei dan Tainan. [ded]

https://www.merdeka.com/peristiwa/30...stekdikti.html

===

Harus segera ditindak lanjuti pemerintah