Selasa, 25 Desember 2018
14:49 WIB

TRIBUN MEDAN/Riski Cahyadi
Aktivitas bongkar muat peti
kemas di Pelabuhan Kuala
Tanjung Multipurpose Terminal
(KTMT) di Batubara, Sumatera
Utara, Selasa (27/11/2018).

Laporan Reporter Kontan,
Benedicta Prima

TRIBUNNEWS.COM,
JAKARTA - Ekonom Samuel
Sekuritas Lana Soelistianingsih
optimistis memandang kondisi
ekonomi pada triwulan I 2019.

Menjelang tahun politik,
pemerintah kemugkinan akan
mengejar target pada periode
Januari-April 2019 sehingga
akan mendorong pertumbuhan
ekonomi di periode tersebut.

Dia menyebut, pemerintah
akan banyak menggelontorkan
dana bantuan sosial (bansos)
pada triwulan I 2019, sehingga
konsumsi meningkat dan bisa
memperkecil dampak ekonomi
global. Apalagi pertumbuhan
ekonomi dominan didorong
oleh konsumsi rumah tangga.

"Misal ekspor terhambat
karena isu perdagangan yang
belum jelas dan tidak bisa
diprediksi. Kalau di dalam
negeri, konsumsi rumah
tangga diperkuat diantaranya
bansos ini jadi penguatan di
triwulan I," kata Lana saat
dihubungi Kontan.co.id, Senin
(24/12/2018).

Jika pemerintah di APBN 2019
akan fokus pada program
sosial. Hal ini tercermin dari
peningkatan dana bansos yang
tadinya Rp 287 triliun menjadi
Rp 381 triliun.

Dana bansos diperbesar
karena pemerintah akan
mengejar target
pembangunan seperti gini
rasio menjadi 0,38-0,385 dari
0,389 pada Maret 2018, tingkat
kemiskinan menjadi 8,5-9,5%
dari 9,82 , serta tingkat
pengangguran menjadi 4,8%-
5,2% dari 5,34%.

Lana mengatakan, pemerintah
bisa menggunakan dana desa
untuk menciptakan lapangan
kerja di masyarakat pedesaan
pada di kuartal I. Di sisi lain,
pemerintah terlihat menahan
pembangunan infrastruktur.

Dengan demikian, harapannya
keuangan pemerintah
terkonsentrasi untuk bansos.

"Itu bisa mengurangi walaupun
tidak 100% kita bisa imun
terhadap efek global," kata
Lana.

Di sisi lain, Lana menyebutkan,
tahun depan tantangan
pemerintah cukup berat
terurama memperbaiki
struktural ekonomi.

Pemerintah harus memilih
antara kesejahteraan sosial
atau menurunkan impor.

"Prioritas mana yang dipilih
dilematis karena ada
keterbatasan dana jadi perlu
betul-betul dipilih," ungkapnya.
Jika pemerintah fokus pada
kesejahteraan maka terpaksa
impor masih tetap tinggi.

Pemerintah perlu menjaga
suplai untuk menahan inflasi
tetap rendah sehingga daya
beli masyarakat terjaga.

Namun apabila pemerintah
fokus mengurangi impor,
industri dalam negeri perlu
waktu panjang untuk
memenuhi suplai. Sehingga
konsentrasi pemeritah untuk
meningkatkan kesejahteraan
akan terganggu karena fokus
akan beralih untuk membangun
industri substitusi impor.

"Butuh tiga tahun sampai
empat tahun berbenah, jadi
memang ada masalah
struktural," jelasnya.

Editor: Choirul Arifin
Sumber: Kontan
http://m.tribunnews.com/bisnis/2018/...eh-dana-bansos