Jumat, 28 Des 2018 19:45 WIB
Puti Aini Yasmin -
detikFinance


Ilustrasi Petani. Foto: Pradita
Utama

Jakarta - Pemerintah melalui
Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian sedang
mencari cara agar petani hasil
bumi tak terkena pajak
penambahan nilai (PPN). Hal ini
dilakukan agar tidak merugikan
petani.

Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Darmin Nasution
mengatakan saat ini pihaknya
tengah merundingkan solusi dari
keputusan Mahkamah Agung
(MA) yang mengenakan pajak
atas hasil olahan pertanian
tersebut.

"Nah itu yang sedang kita buat
cari jalannya supaya petani-
petani hasil buminya itu mereka
itu bukan dikecualikan tapi
pengertian ini masih ada pilihan.

Jadi saya belum berani
menjelaskan tapi kita mau
mencari cara membantu petani
penghasil bumi supaya mereka
lebih ringan lah, tidak terlalu
berat dan tidak didorong ke
petani PPN-nya," kata dia di
Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian, Jakarta,
Jumat (28/12/2018).

Lebih lanjut, ia mengungkapkan,
pihaknya ingin petani tidak
diberatkan dengan keputusan
MA tersebut. Sebab, dalam
keputusan tersebut pajak
diberlakukan hanya untuk ekspor
dan tidak berlaku untuk impor.

"Ada pajak pengeluaran tapi
nggak ada pajak pemasukan
(untuk petani olahan bumi). Jadi
tinggi dia bayar, karena tinggi
dia bayar dia bebankan lagi ke
petani jadi kita mau cari caranya
supaya nggak terjadi begitu,"
jelasnya.

Sementara itu, sebelumnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani
mengatakan pada dasarnya
keputusan tersebut membuat
pihaknya dilema. Sebab, di satu
sisi PPN tersebut dilakukan
untuk menambah penerimaan
negara.

"Ya ini kan dilema yang selalu
dihadapkan terhadap kita yang
kumpulkan perpajakan tapi di
sisi lain sektor ekonomi atau
kelompok masyarakat pasti
butuh intervensi khusus," kata
Sri Mulyani di Gedung DPR,
Jakarta, Selasa (18/7/2017).

(fdl/fdl)
https://m.detik.com/finance/berita-e...tak-kena-pajak