RMOL. Pemecatan Said Didu dari jabatan Komisaris PT Bukit Asam dinilai kurang tepat. Pasalnya pemecatan tidak dilakukan karena kinerjanya di perusahaan plat merah itu.  


Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaen mengatakan walaupun direksi BUMN tersebut memiliki hak, pemecatan tersebut tak tepat. 

"Ya, walaupun itu hak pemegang saham dalam suatu direksi BUMN ya Said Didu cs dipecat. Tapi, alasannya harus karena kinerjanya," kata Ferdinand kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, di Jakarta, Jumat (28/12).

Menurut Ferdinand, jika alasan pemecatan dalam sebuah perusahaan bukan karena kinerjanya yang dipersoalkan maka tidak ada iklim demokrasi dalam perusahaan tersebut. 

"Tidak boleh karena tak sejalan dan perbedaan politik pemecatannya. Kalau begitu, BUMN sebagai kaki tangan pemerintah tidak siap berdemokrasi," tandasnya. 
    
Said Didu dicopot sekitar lima menit sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Walaupun demikian, Said Didu mengaku menerima pemecatan tersebut.

"Tapi bagi saya ini biasa saja, Saya sudah 14 kali diberhentikan atau mundur atau berhenti dalam jabatan. Kemerdekaan dan integritas jauh lebih berharga dari sekadar jabatan," katanya. 

Berkembang dugaan, pemberhentian Said Didu dari perusahaan plat merah ini terkait dengan sikap kritisnya pada berbagai hal, termasuk divestasi PT Freeport Indonesia. [lov]
https://politik.rmol.co/read/2018/12...angan-Politik-
#######
aneh..sekelas bumn keputusannya tidak profesional..